Pengumuman Pengadaan PPPK Kemenkumham RI TAHUN 2024

 

Pengumuman Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

Pengumuman tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun Anggaran 2024


FILE   DESKRIPSI FILE
File Pengumuman   Pengumuman Pengadaan PPPK
File Surat Lamaran untuk PPPK S-1, D-IV & D-III   Surat Lamaran untuk PPPK S-1, D-IV & D-III
File Surat Lamaran untuk PPPK SLTA & SD Sederajat   Surat Lamaran untuk PPPK SLTA & SD Sederajat
File Surat Pernyataan   Surat Pernyataan
File Surat Keterangan Aktif Bekerja   Surat Keterangan Aktif Bekerja
File Surat Keterangan Pengalaman Kerja   Surat Keterangan Pengalaman Kerja

Hanya Pelamar yang terdaftar pada database Non ASN BKN yang diperbolehkan mendaftar pada tahap ini. Untuk mengecek apakah Saudara terdaftar, silahkan kunjungi link cek data pegawai Non ASN

Source : casn.kemenkumham.go.id

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL
Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7, Kuningan, Jakarta Selatan
Telepon: (021) 525 3004 (8 saluran) Ext. 212, 222, Faksmile: (021) 525 3159
Laman: www.kemenkumham.go.id, Pos-el: tu.sekjenkumham@gmail.com
PENGUMUMAN
NOMOR SEK-KP.02.01-441
TENTANG
PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
TAHUN ANGGARAN 2024
Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 329 Tahun 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2024, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia memberikan kesempatan kepada Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk mengikuti seleksi pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
I. UNIT KERJA YANG MENDAPATKAN ALOKASI KEBUTUHAN
1. Sekretariat Jenderal;
2. Inspektorat Jenderal;
3. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
4. Direktorat Jenderal Imigrasi;
5. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan;
6. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual;
7. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan;
8. Badan Pembinaan Hukum Nasional;
9. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia;
10. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
II. JABATAN, KUALIFIKASI PENDIDIKAN, DAN JUMLAH ALOKASI KEBUTUHAN
Sebagaimana tercantum dalam lampiran.
III. JENIS KEBUTUHAN
Jenis kebutuhan khusus jabatan pelaksana yang berasal dari Tenaga Non ASN yang memiliki kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan dan memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun secara terus-menerus di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta terdata dalam pangkalan data (database) Badan Kepegawaian Negara. 
LAMPIRAN
Pengumuman Sekretaris Jenderal
Nomor : SEK-KP.02.01-441 Tanggal : 9 Oktober 2024
JABATAN, KUALIFIKASI PENDIDIKAN, DAN JUMLAH KEBUTUHAN PADA SELEKSI PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TAHUN ANGGARAN 2024