Poin-poin penting dari diskusi BMPS dengan Dirjen GTK
Tg 6 Jan 2022
Permasalahan:
1. Program P3K merugikan sekolah swasta. Guru guru yang lulus tes adalah guru guru terbaik di sekolah swasta. Hasil pembinaan dan rekrutan pihak yayasan.
2. Banyak guru swasta yang lulus sudah tersertifikasi TPG. Saat guru guru mengikuti program sertifikasi salah satu syaratnya adalah harus melampirkan SK GTY. Sementara saat mengikuti tes P3K banyak dari guru guru yang tidak meminta izin dulu dari yayasan.
3. Karena program P3K merupakan amanat UU ASN tentunya untuk penempatan diprioritaskan di sekolah negeri.
Beberapa solusi yang ditawarkan:
1. Melakukan judicial review diamanatkan ke BMPS Pusat
2. Meminta keadilan agar guru guru yang lolos P3K yang berasal dari sekolah swasta, dikembalikan atau bertugas di sekolah asal (lihat poin 3 permasalahan)
3. Saat pemberkasan harus ada izin tertulis dari yayasan.
Demikian beberapa poin penting dari diskusi BMPS dengan Dirjen GTK (hadir Direktur dan Sekretarisnya).
Dari BMPS, hadir :
1.BMPS Pusat
2.Perwakilan BMPS Indonesia Timur termasuk dari JawaTimur.
BMPS Indonesia Tengah
BMPS Indonesia Barat
