1. Kemenag: 20.772
2. Kemendikbud : 15.462
3. Kemenkes : 8.607
4. Kejaksaan: 9.694
5. Basarnas: 1.389
6. Kemenhub: 1.391
7. Bawaslu: 1.984
8. Kemensos : 266
9. PUPR : 6.388
10. LAN : 114
11. IKN : 14.114
12. MA : 4.949
13. BPOM : 781
14. Barantin : 525
15. Kemenhan : 18.284
Total 104.720
Masih ada 25.694 formasi pusat yang belum diketahui
Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas menyerahkan izin prinsip persetujuan formasi CASN Kementerian Pertahanan T.A 2024 kepada Wakil Menteri Pertahanan M. Herindra, di Jakarta, Jumat (07/06).
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menyerahkan persetujuan formasi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) 2024 di lingkungan Kementerian Pertahanan (Kemhan), sebanyak 25.258 formasi. Formasi yang ditetapkan itu diyakini semakin memperkuat upaya Kemhan dalam penguatan pembangunan nasional dari aspek pertahanan.
Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas menyampaikan formasi yang telah ditetapkan terdiri atas calon aparatur sipil negara (CPNS) Tenaga Teknis sebanyak 13.687, CPNS Tenaga Kesehatan sebanyak 4.597, untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) Tenaga Teknis sebanyak 3.200, dan PPPK Tenaga Kesehatan 3.774.
Penetapan formasi tersebut diserahkan Anas kepada Wakil Menteri Pertahanan M. Herindra di Jakarta, Jumat (07/06).
“Tadi Pak Wamenhan telah memaparkan bagaimana terobosan di lingkungan Kementerian Pertahanan yang berdampak kepada reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja. Dan hari ini juga kami melihat ada peningkatan signifikan dari beberapa indikator kinerja yang ada di Kemhan, tentu kami ucapkan selamat,” ujar Anas.
Anas menyampaikan, sesuai arahan Presiden Jokowi, salah satu arah kebijakan CASN tahun 2024 adalah merekrut talenta-talenta baru yang berkaitan dengan transformasi digital. Saat ini Menteri Anas mengakui kapabilitas pengembangan digital masih belum optimal. Langkah strategis yang dapat diambil meliputi penguatan GovTech nasional untuk menciptakan infrastruktur digital yang kuat dan berkelanjutan, serta memperkuat kelembagaan yang bertanggung jawab atas koordinasi transformasi digital.
Terkait penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), indeks SPBE Kementerian Pertahanan tahun 2023 meraih nilai 3,43 dengan predikat Baik, terus meningkat dari tahun ke tahun. Anas optimistis talenta baru yang nantinya direkrut bisa melakukan transformasi digital Kementerian Pertahanan sekaligus memperkuat pertahanan siber.
“Pemberian formasi di Kementerian Pertahanan sebagai langkah dukungan untuk mewujudkan SDM berkualitas dan berdaya saing terutama pada bidang pertahanan nasional,” ujar Anas.
Sementara itu Wakil Menteri Pertahanan M. Herindra mengatakan pemberian formasi CASN tahun 2024 menjadi sebuah kebijakan untuk mengisi kekosongan beberapa jabatan yang selama ini ditinggalkan baik pensiun, maupun hal lainnya. Melalui izin prinsip tersebut Kementerian Pertahanan dapat meningkatkan kinerja terutama dalam sektor pertahanan guna mendukung pembangunan nasional.
“Tentunya ini akan juga menjadi tantangan kita kedepan agar kita bisa meningkatkan kinerja melalui rekrutmen CASN,” ucapnya. (byu/HUMAS MENPANRB)
Kemenhan CPNS Teknis: 13.687 Tenaga kesehatan: 4.597 PPPK Teknis: 3.200 Tenaga kesehatan: 3.774 Source : Menpan
Sahabat Religi, kanti² gegaloe la siap jadi bagian dari Kemenag Jambi?
Berikut kami sampaikan informasi bahwa Kementerian Agama pada tahun ini membuka rekrutmen CPNS.
Khusus, pada seluruh Satuan Kerja Kementerian Agama Provinsi Jambi sebanyak enam posisi yang dibutuhkan dengan total 244 formasi CPNS.
#casnkemenag #casn2024 #kemenagjambi #modernreligius
Foto: del/HUMAS MENPANRB
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) membahas Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) bersama Panitia Antar Kementerian/Lembaga Pemerintah Nonkementerian (LPNK), di Jakarta, Kamis (06/06). Pada rapat yang dipimpin oleh Plt. Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB Abdul Hakim ini dilakukan pendalaman terkait substansi Digitalisasi Manajemen ASN.
Hadir dalam rapat tersebut dari Kementerian PANRB, Sekretaris Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB Diah Faras; Asisten Deputi Penguatan Budaya Kerja SDM Aparatur Damayani Tyastianti; Plt. Asisten Deputi Manajemen Talenta dan Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Agus Yudi Wicaksono; Asisten Deputi Percepatan Transformasi Digital Manajemen SDM Aparatur Katmoko Ari Sambodo, serta Kepala Biro SDM, Organisasi, dan Hukum Sri Rejeki Nawangsasih.
Turut hadir secara luring dan daring, perwakilan dari Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan, Kemendikbudristek, Badan Kepegawaian Negara (BKN), Lembaga Administrasi Negara (LAN), Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Hukum dan HAM, serta tim teknis penyusun RPP Manajemen ASN.
Source : Menpan
Foto: don/HUMAS MENPANRB
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas memimpin rapat membahas Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) terkait Manajemen ASN, di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Rabu (05/06). Rapat ini membahas penyelesaian tenaga non-ASN.
Menteri Anas berpesan agar RPP ini memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak. Perlu keputusan yang segera diambil agar RPP ini membawa keadilan bagi tenaga non-ASN yang selama ini sudah mengabdi.
Rapat ini diikuti Panitia Antar-Kementerian, antara lain dari Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Badan Kepegawaian Negara (BKN), Lembaga Administrasi Negara (LAN), Arsip Nasional RI, Korps Pegawai RI (Korpri), serta instansi terkait lainnya. Turut hadir dalam rapat ini, Plt. Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB Abdul Hakim; Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN Suharmen; Wakil Ketua Umum Korpri Bima Haria Wibisana; serta Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dari instansi terkait.
Source : MenpanMenteri Anas saat memimpin rapat Panitia Antar-Kementerian (PAK) di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Rabu (05/06).
Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Manajemen ASN terkait penyelesaian tenaga non-ASN segera diselesaikan. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas menegaskan bahwa aturan ini harus membawa keadilan.
"RPP ini harus segera menemui keputusan, dan harus membawa keadilan bagi seluruh pihak," ungkap Menteri Anas saat memimpin rapat Panitia Antar-Kementerian (PAK) di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Rabu (05/06).
PAK ini diikuti antara lain oleh Kementerian Keuangan, Sekretariat Negara, Kementerian Dalam Negeri, Badan Kepegawaian Negara (BKN), Lembaga Administrasi Negara (LAN), Arsip Nasional RI, Korps Pegawai RI (Korpri), serta instansi terkait lainnya. Beragam pendapat dari berbagai instansi ini diharapkan memberikan kepastian hukum bagi tenaga non-ASN yang selama ini sudah mengabdi.
Menteri Anas berharap PAK ini juga memberi ketegasan dalam RPP ini. Baginya, pembahasan mengenai non-ASN ini sangat mendesak. Sebab, nasib jutaan tenaga non-ASN bergantung pada regulasi ini. "Ini sangat urgent untuk segera diselesaikan. Impact-nya sangat besar RPP ini," tegas Anas.
Salah satu langkah strategis pemerintah adalah dengan membuka formasi CASN dengan porsi yang cukup besar. Total persetujuan prinsip formasi tersebut sekotar 1,2 juta untuk memenuhi kebutuhan ASN 2,3 juta secara bertahap.
Jumlah tersebut terbagi menjadi 427.650 formasi pada instansi pusat dan 862.174 formasi pada instansi daerah, termasuk talenta digital yang akan ditempatkan di IKN.
"Seleksi PPPK menjadi fokus utama pemerintah untuk melakukan penataan pegawai non-ASN di instansi pemerintah,” jelas Anas.
Sementara itu, Plt. Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB Abdul Hakim menegaskan, RPP ini menjadi payung hukum utama penyelesaian tenaga non-ASN. Ia mengingatkan bahwa tidak boleh ada klausul pemutusan hubungan kerja secara massal. "Sesuai arahan Presiden, penyelesaian tenaga non-ASN ini juga tidak boleh menjadi beban fiskal," ujar Hakim.
Selain itu, penyelesaian penataan tenaga non-ASN juga tidak boleh mengurangi pendapatan yang saat ini didapat oleh tenaga non-ASN. Terakhir, penataan ini harus sesuai dengan regulasi yang ada. Pemerintah akan menyelesaikan masalah penataan tenaga non-ASN sesuai dengan data yang tercatat di BKN. "Dan sesuai UU No. 20/2023 tentang ASN, penyelesaian tenaga non-ASN harus selesai pada Desember 2024," pungkas Hakim. (don/HUMAS MENPANRB)
Source : Menpan
Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Suharti menyerahkan naskah soal SKD CPNS dan naskah soal seleksi kompetensi PPPK kepada Plt. Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB Abdul Hakim, di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Selasa (04/06).
Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) Pengadaan ASN tahun 2024 telah menerima naskah soal seleksi kompetensi dasar (SKD) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan naskah soal seleksi kompetensi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Naskah soal ditulis oleh 38 perguruan tinggi se-Indonesia.
Naskah soal tersebut diserahkan secara simbolis oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Suharti kepada Plt. Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB Abdul Hakim, di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Selasa (04/06). Kementerian PANRB menerima naskah tersebut sebagai perwakilan Panselnas. Soal-soal ini terdiri atas Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS. Sementara untuk PPPK, naskah soal itu meliputi Seleksi Kompetensi Manajerial, Kompetensi Sosial Kultural, dan Wawancara, serta Seleksi Kompetensi Teknis.
Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas mengungkapkan apresiasinya terhadap tim penyusun naskah soal yang telah bekerja keras demi menciptakan ASN yang berkualitas. “Panselnas dan tim penyusun naskah soal telah berkomitmen agar transformasi ASN bisa diwujudkan sejak tahap awal seleksi,” ungkap Menteri Anas.
Sementara Plt. Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB Abdul Hakim menegaskan, soal-soal ini disusun secara objektif dan profesional. Naskah soal diserahkan dalam bentuk dokumen digital terenkripsi untuk mencegah kebocoran data. “Kami menjamin objektivitas, akuntabilitas, dan kerahasiaan soal-soal ini,” tegas Hakim.
Soal-soal ini diharapkan mampu menyaring calon peserta seleksi CASN, sehingga menghasilkan ASN yang memiliki karakteristik selaku pelayan publik. Melalui soal ini pula, akan menghasilkan ASN yang mampu berperan sebagai perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Serta diharapkan bisa menciptakan ASN yang memiliki keterampilan, keahlian, dan perilaku sesuai dengan tuntutan jabatan, serta memiliki kemampuan mengakselerasi fungsi dan tugas organisasi,” ungkap Hakim.
Perlu diingat, Panselnas terdiri atas Kementerian PANRB, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), serta Badan Kepegawaian Negara (BKN). Instansi-instansi tersebut terlibat dalam pengawasan dan pengamanan kegiatan penyusunan serta transfer naskah soal seleksi ASN.
Dalam kesempatan itu, Sekjen Kemendikbudristek Suharti menjelaskan, naskah soal ini telah dilakukan pendampingan dan penjaminan mutu oleh Pusat Asesmen Pendidikan Kemdikbudristek sebagai ahli konstruksi soal. Soal-soal ini juga sudah melalui proses telaahan oleh para ahli dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa untuk memastikan bahwa soal yang disusun sesuai dengan kaidah bahasa yang benar.
Suharti menyampaikan terima kasih karena Kemendikbudristek dilibatkan untuk penyusunan soal seleksi CPNS dan PPPK. “Keseluruhan proses penyusunan soal telah menggunakan sistem pengamanan teknologi yang digawangi oleh BSSN, serta diawasi oleh Kementerian PANRB, BKN, BRIN, dan BPKP,” ungkap Suharti.
Suharti berharap, Indonesia nantinya bisa memperoleh ASN yang memegang teguh core values BerAKHLAK, yang merupakan singkatan dari Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. “Kemendikbudristek berkomitmen untuk selalu dapat membantu proses pengadaan secara akuntabel dan transparan,” tegasnya. (don/HUMAS MENPANRB) Source : Menpan
