BERGERAK REFORMASI BIROKRASI BERDAMPAK RAPAT KOORDINASI PERSIAPAN PENGADAAN ASN TAHUN ANGGARAN 2023
RENCANA KEBIJAKAN PEMENUHAN ASN TAHUN 2023 - 2030
1. Sektor Pendidikan
• Mencakup Tenaga Guru di Pemda, Tenaga Guru di Instansi Pusat, Tenaga Dosen
2. Sektor Kesehatan
• Mencakup Tenaga Kesehatan di Pemda dan Instansi Pusat
3. Tenaga Teknis Fungsional
4. Tenaga Teknis Pelaksana
• Sesuai nomenklatur pada Permenpanrb 45/2022
mengacu proyeksi kebutuhan dari instansi Pembina:
Kemendikbudristek dan Kemenag
mengacu proyeksi kebutuhan dari instansi Pembina Kementerian Kesehatan
sesuai bidang prioritas nasional, potensi kewilayahan dan mengacu proyeksi BUP selama 10 tahun: BKN
mengacu proyeksi BUP selama 10 tahun: BKN
KEBUTUHAN ASN NASIONAL PADA TAHUN 2023
1. PUSAT 81.119
CPNS Dosen 15.858
CPNS Tenaga Teknis Lainnya 18.595
PPPK Dosen 6.742
PPPK Tenaga Guru 12.000
PPPK Tenaga Kesehatan 12.719
PPPK Tenaga Teknis Lainnya 15.205
2. DAERAH 943.373
PPPK Guru 580.202
PPPK Tenaga Kesehatan 327.542
PPPK Tenaga Teknis Lainnya 35.629
3. Jumlah Alokasi PNS untuk Lulusan Sekolah Kedinasan 6.259
TOTAL KEBUTUHAN 1.030.751
PENETAPAN FORMASI ASN TAHUN 2023
INSTANSI Jumlah Kebutuhan (a) Jumlah Penetapan (t)
Pusat 81.119 78.862
CPNS 34.453 28.903
PPPK 46.666 49.959
Daerah 943.373 493.634
PPPK Guru 580.202 296.084
PPPK Tenaga Kesehatan 327.542 154.724
PPPK Tenaga Teknis 35.629 42.826
Lulusan Sekolah Kedinasan 6.259 —
Total Formasi Pusat & Daerah 1.030.751 572.496
Keterangan:
(a) Sesuai Keputusan Menteri Nomor 386 tentang Kebutuhan Pegawai ASN secara Nasional Tahun 2023
(b) Cut-Off I Agustus 2023
72 6
K/L K/L tidak mengusulkan
> 82.128 411.506
33 Pemprov 491 Pemkab/Pemkot
Formasi ; ! Formasi
1 1 i
64.156 Guru ' 231.928 Guru
11.903
1 Kesehatan ! ; 142.821
1 i Kesehatan
6.069 Teknis ; ! 36.757
• i Teknis
JADWAL "BISA TANYA KEBIJAKAN PANRB"
HARI UNIT KERJA
Selasa
Hari SDM Aparatur
PIC: Benny Alexander
Rabu
Hari Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas & Pengawasan
PIC: QonitaSilmi
Kamis
Hari Pelayanan Publik
PIC: Dimas Mahardika
Jumat
Hari Kelembagaan & Tata Laksana
PIC: Salvina Herda
DAFTAR INSTANSI PUSAT TIDAK MENGUSULKAN KEBUTUHAN ASN TAHUN 2023
NO. INSTANSI PUSAT
1. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
2. Badan Standardisasi Nasional
3. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika
4. Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI
5. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
6.• Ombudsman Republik Indonesia
DAFTAR INSTANSI PEMERINTAH PROVINSI TIDAK MENGUSULKAN KEBUTUHAN ASN TAHUN 2023
NO. INSTANSI PEMERINTAH
1. Pemerintah Provinsi Papua
2. Pemerintah Provinsi Papua Selatan
3. Pemerintah Provinsi Papua Tengah
4. Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan
5. Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya
DAFTAR INSTANSI PEMERINTAH KAB./kOTA TIDAK MENGUSULKAN KEBUTUHAN ASN TAHUN 2023
NO. INSTANSI PEMERINTAH
1. Pemerintah Kab. Nias Barat
2. Pemerintah Kota Tanjung Balai
3. Pemerintah Kab. Bengkulu Selatan
4. Pemerintah Kab. Tulang Bawang
5. Pemerintah Kab. Tulang Bawang Barat
6. Pemerintah Kab. Bondowoso
7. Pemerintah Kab. Situbondo
8. Pemerintah Kab. Sambas
9. • Pemerintah Kab. Melawi
NO. INSTANSI PEMERINTAH
10. Pemerintah Kab. Minahasa Tenggara
11. Pemerintah Kab. Takalar
12. Pemerintah Kota Palopo
13. Pemerintah Kab. Gianyar
14. Pemerintah Kab. Puncak Jaya
15. Pemerintah Kab. Sarmi
16. Pemerintah Kab. Nduga
17. Pemerintah Kab. Mamuju
PEMERINTAH BUKAN PEMBUKA LAPANGAN KERJA, TAPI MEMUDAHKAN DUNIA USAHA UNTUK MEMBUKA LAPANGAN KERJA
Hasil Pendataan Non-ASN
Berdasarkan Instansi I Total Data Non-ASN
66 529 I f 325.517 2.029.575
PUSAT PUSAT PUSAT DAERAH
V -
TOTAL
595 2.355.092
(Akan diaudit oleh BPKP dan BKN)
Hasil pendataan Non-ASN berdasarkan instansi yang telah menyampaikan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) sampai dengan 1 April 2023
Berdasarkan Jabatan
731.524
Pendidik
204.902
Kesehatan
74.362
Penyuluh
609.255
Teknis
735.049
Administrasi
