BERGERAK UNTUK REFORMASI BIROKRASI BERDAMPAK
Rapat Koordinasi Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Tahun 2024
Arahan Presiden Joko Widodo Tentang Reformasi Birokrasi
Birokrasi yang Berdampak Reformasi Birokrasi Bukan Tumpukan Kertas Birokrasi Lincah dan Cepat
REFORMASI BIROKRASI
Perbaikan tumpang tindih kebijakan Penyederhanaan proses bisnis Sistem Merit Perampingan struktur organisasi Manajemen kinerja QPengawasan Pembagian kewenangan Peningkatan kapasitas SDM
Tujuan dan Target Pembangunan
Relasi antar aktor O dan sebaaainya Penting untuk memilih sektor/isu (prioritas) yang akan mempercepat aksi di sektor lain dan memberikan momentum perubahan (World Bank, 2016; United Nation, 1997)
Digitalisasi sebagai faktor kunci untuk mewujudkan “Jalan Tol Pelayanan”, menyempurnakan pembangunan infrastruktur yang dilakukan Bapak Presiden
REFORMASI BIROKR ASI TEMATIK (SPECIFIC ENGINES for DEVELOPMENT)
Sectoral & Cross-sectoral approach
Tata Kelola birokrasi agar besarnya anggaran kemiskinan berdampak optimal pada penurunan kemiskinan.
Cara kerja kolaboratif dalam penyelesaian akar masalah pengelolaan program kemiskinan.
Reformasi birokrasi memperkuat penerapan omnibus law, meningkatkan competitiveness index, untuk melipat gandakan investasi. Dukungan terhadap kemudahan investasi menjadi indeks reformasi birokrasi bagi K/L/Pemda. Penguatan tata kelola birokrasi ~ merespons dan mengawal hal-hal mendesak sesuai arahan Bapak Presiden, sehingga dapat memitigasi risiko yang berdampak serius pada masyarakat. Contoh: Penanganan inflasi, belanja produk dalam negeri melalui e-katalog.
STATISTIK KELULUSAN FORMASI ASN TAHUN 2023
FORMASI CPNS YANG DITETAPKAN
FORMASI PPPK GURU YANG DITETAPKAN
FORMASI PPPK NAKES YANG DITETAPKAN
28.834
14 Instansi Pusat
295.788
513 Instansi Daerah
166.595
32 Instansi Pusat dan
481 Instansi Daerah
FORMASI PPPK TEKNIS YANG DITETAPKAN
75.949
63 Instansi Pusat dan 364 Instansi Daerah
65.081
230.707
Keterisian Formasi 72.45%
■ Tidak Terisi ■ Terisi
■ Tidak Terisi ■ Terisi
Keterisian Formasi 73.46%
Pemenuhan Talenta Digital dan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP)
Telah diumumkan ke publik oleh Presiden RI terkait Kebutuhan ASN Tahun 2024
1. Pemenuhan Talenta Digital
2. Pemenuhan SDM di Bidang APIP (Auditor dan P2UPD)
3. Pemenuhan SDM IKN Bagi Instansi Pusat
"ASN kini disiapkan untuk menghadapi disrupsi teknologi yang semakin pesat. Pemerintah membutuhkan para pembelajar muda yang terampil dari berbagai disiplin ilmu. Penguatan SDM yang terampil ini juga untuk mendukung pelayanan publik berbasis digital, penguatan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), serta mengakselerasi ekonomi lokal dan nasional/' - Presiden Joko Widodo
KEBUTUHAN ASN NASIONAL PADA TAHUN 2024
Rincian Kebutuhan ASN 2024 Kebutuhan Usulan Formasi
Pusat 429.183 518.356 427.650
6 CPNS 207.247 00.478 130.414
6 PPPK 221.936 317.878 297.236
Daerah 1.867.333 873.444 862.174
S CPNS 483.575 159.283 148.013
G PPPK 1.383.758 714.161 714.161
Jumlah Alokasi untuk Sekolah Kedinasan 6.027 — —
Total 1.391.800 1.289.824
Arah Kebijakan Pengadaan CASN Tahun 2024
Fokus pada pelayanan dasar:
Tenaga Guru danTenaga Kesehatan
Seoptimal mungkin menyelesaikan permasalahan tenaga non-ASN di Instansi pemerintah. Merekrut talenta-talenta baru (fresh graduate) melalui seleksi CPNS. Mengurangi sedapat mungkin rekrutmen jabatan yang akan terdampak oleh transformasi digital
RENCANA PENGISIAN ASN DI IKN
ASN K/L Satker Pusat Formasi CPNS khusus IKN Tahun 2024 Kuota khusus putra-putri terbaik wilayah Kalimantan Timur Mutasi pegawai ASN pemda wilayah Kalimantan Timur
