Seleksi Penerimaan Calon Praja IPDN Tahun 2026

 

MENTERI DALAM NEGERI

REPUBLIK INDONESIA

Yth. 1. Gubernur.

2. Bupati/Wali Kota.

di -

Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN

NOMOR 800.1.2.2/5875/SJ

TENTANG

PELAKSANAAN SELEKSI PENERIMAAN CALON PRAJA

INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI TAHUN 2026

Berkenaan dengan Seleksi Penerimaan Calon Praja (SPCP) Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Tahun 2026, disampaikan:

1. SPCP IPDN Tahun 2026 dilaksanakan melalui:

a. pendaftaran peserta Calon Praja IPDN Tahun 2026 secara bersamaan dengan pendaftaran calon Siswa-Siswi/Taruna-Taruni pendidikan tinggi kedinasan pada tanggal 18 Agustus 2026 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2026;

b. pendaftaran dilakukan secara on//ne/dalam jaringan melalui laman https://sscasn.bkn.go.id/;dan

c. persyaratan, jadwal, lokasi pelaksanaan tes, perubahan jadwal tahapan seleksi dan informasi lain pelaksanaan SPCP IPDN Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Menteri ini. 

2. Menyebarluaskan informasi, melaksanakan sosialisasi, dan memfasilitasi pendaftaran dalam rangka kelancaran pelaksanaan SPCP IPDN Tahun 2026 dengan menugaskan Camat dan Lurah untuk memasang brosur dan banner sebagaimana terdapat pada laman https://spcp.ipdn.ac.id.

3. Pelaksanaan SPCP IPDN Tahun 2026 pada tahap Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dikenakan biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) SKD dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan tata cara pembayaran dilihat pada laman https://sscasn.bkn.go.id/sesuai kode illing yang dikeluarkan oleh BKN. 

4. Biaya SPCP IPDN Tahun 2026 dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian Dalam Negeri Tahun 2026. 

5. Dalam hal terdapat pihak/oknum yang menawarkan jasa dengan menjanjikan untuk dapat diterima menjadi Calon Praja IPDN Tahun 2026 dengan meminta imbalan tertentu, perbuatan tersebut merupakan tidak benar dan termasuk dalam delik penipuan.

6. Pengaduan atas proses pendaftaran dan pelaksanaan SPCP IPDN Tahun 2026 disampaikan melalui:

a.Call Centre SPCP IPDN Nomor 0852-1868-2405 pada hari kerja mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 WIB selama masa pendaftaran SPCP IPDN; dan

b.Email spcpipdn@ipdn.ac.id dan/atau humas@ipdn.ac.id selama pelaksanaan SPCP IPDN Tahun 2026.

Demikian untuk menjadi perhatian.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 14 Agustus 2026

Menteri Dalam Negeri,

ttd

Muhammad Tito Karnavian

Tembusan:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta;

2. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia di Jakarta;

3. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;

4. Ketua Ombudsman Republik Indonesia di Jakarta; 

5. Panglima Tentara Negara Indonesia di Jakarta; dan Kepolisian Republik Indonesia di Jakarta.

LAMPIRAN

SURAT EDARAN MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR 800.1.2.2/5875/SJ

TENTANG

PELAKSANAAN SELEKSI PENERIMAAN

CALON PRAJA INSTITUT PEMERINTAHAN

DALAM NEGERI TAHUN 2026

 

UNDUH DI SINI

Unduh Persyaratan Pendaftaran Format PDF 11.75 MB 

Template Dokumen Template surat dan dokumen yang perlu disiapkan untuk kelengkapan pendaftaran Brosur/Banner SPCP 2026 

Menyebarluaskan informasi, melaksanakan sosialisasi dan memfasilitasi pendaftaran dalam rangka kelancaraan pelaksanaan SPCP IPDN tahun 2026. Agar Camat dan Lurah memasang Brosur/Banner SPCP 2026

Pakta Integritas Tahun 2026 

Diperlukan saat Seleksi Administrasi

Surat Keterangan Orang Asli Papua (OAP) 

Khusus bagi peserta OAP, ditandatangani oleh Ketua atau Anggota Majelis Rakyat Papua berdasarkan keanggotaan yang sah, dibuktikan dengan cap/stempel basah

Read More

Penerimaan Mahasiswa Baru Ikatan Dinas Politeknik Statistika STIS Tahun 2026

BADAN PUSAT STATISTIK

Jalan dr. Sutomo No. 6-8 Jakarta 10710,

Telp. (021) 3841195, 3842508, 3810291-4, Fax. (021) 3857046,

Homepage: http://www.bps.go.id E-mail: bpshq@bps.go.id

PENGUMUMAN

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK

NOMOR: B-1/02000/KP.111/2026

TENTANG

PENERIMAAN CALON MAHASISWA BARU IKATAN DINAS POLITEKNIK STATISTIKA STIS

BADAN PUSAT STATISTIK TAHUN AKADEMIK 2026/2027

Berdasarkan Surat Persetujuan Prinsip dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/4040/M.SM.01.00/2026, maka Politeknik Statistika STIS - Badan Pusat Statistik (BPS) akan menerima 564 orang mahasiswa baru berstatus ikatan dinas tahun akademik 2026/2027 dengan rincian pada Tabel 1.

Tabel 1. Jumlah Mahasiswa Baru Berdasarkan jalur penerimaan, wilayah dan program studi 

I. JALUR PENERIMAAN

Jalur penerimaan mahasiswa baru Politeknik Statistika STIS Tahun Akademik 2026/2027 dipenuhi

dari Jalur Reguler/Umum, Jalur Afirmasi Kewilayahan dan Jalur Pembibitan.

A. Jalur Reguler/Umum

Jalur penerimaan mahasiswa baru dari seluruh lulusan SMA/sederajat di seluruh wilayah Indonesia untuk mengisi formasi pegawai Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian/Lembaga/Dinas/Instansi lainnya sesuai pada Lampiran I.

B. Jalur Afirmasi Kewilayahan

Jalur penerimaan mahasiswa baru yang dikhususkan untuk putra-putri dari wilayah Provinsi Papua Barat dan pemekarannya, Provinsi Papua dan pemekarannya, Provinsi Maluku, dan Provinsi Maluku Utara untuk mengisi formasi pegawai BPS sesuai pada Lampiran II. 

C. Jalur Pembibitan

Jalur penerimaan mahasiswa baru melalui mekanisme kerja sama dengan Pemerintah Daerah untuk mengisi formasi pegawai di Pemerintah Daerah mitra kerja sama pembibitan sesuai pada Lampiran III.

Selama masa kuliah, mahasiswa dibebaskan dari biaya pendidikan dan setelah lulus akan diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di wilayah penempatan sesuai formasi yang dipilih saat

pendaftaran. Lulusan Politeknik Statistika STIS wajib menjalankan ikatan dinas selama dua kali masa

pendidikan ditambah 1 tahun (2n+1).

Lulusan Program Studi Statistika Program Diploma III diberi gelar Ahli Madya Statistika (A.Md.Stat.)

dan akan diangkat dalam jabatan fungsional Statistisi Terampil dengan golongan II/c. Lulusan Program Studi Sarjana Terapan (Diploma IV) Statistika diberi gelar Sarjana Terapan Statistika (S.Tr.Stat.) dan diangkat dalam jabatan fungsional Statistisi Ahli Pertama dengan golongan III/a.Lulusan Program Studi Sarjana Terapan (Diploma IV) Komputasi Statistik diberi gelar Sarjana Terapan Statistika (S.Tr.Stat.) dan diangkat dalam jabatan fungsional Pranata Komputer Ahli Pertama dengan golongan III/a. 

UNDUH DI SINI

Read More

Penerimaan Catar Sekolah Kedinasan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Tahun 2026

KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN

Jalan H.R. Rasuna Said Kav. X6 No.8, Kuningan, Jakarta Selatan

Laman: www.kemenimipas.go.id, Pos-el: bpsdm@kemenimipas.go.id

PENGUMUMAN

NOMOR : SDM.1-SA.02.04-1

TENTANG

PENERIMAAN CALON TARUNA/TARUNI SEKOLAH KEDINASAN

KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN

TAHUN ANGGARAN 2026

Berdasarkan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terkait Persetujuan Kebutuhan Peserta Didik Sekolah Kedinasan Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan Indonesia Tahun Anggaran 2026, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mengundang Putra dan Putri terbaik lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) / sederajat dan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk mengikuti Seleksi Penerimaan Calon Taruna/Taruni Sekolah Kedinasan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Dengan waktu pendaftaran mulai tanggal 18 s.d. 30 Agustus 2026 secara online, dengan ketentuan sebagai berikut:

A. PENJELASAN

1. Sekolah Kedinasan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yaitu Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan Indonesia (Poltekimipas). 

2. Formasi Umum merupakan kebutuhan yang dipenuhi dari Peserta lulusan SLTA / Sederajat yang memenuhi kualifikasi persyaratan sebagaimana dalam pengumuman ini. 

3. Formasi Afirmasi Putra/Putri Papua, Papua Barat, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Barat Daya, dan Papua Pegunungan merupakan kebutuhan yang dipenuhi dari Peserta lulusan SLTA / Sederajat berdasarkan garis keturunan orang tua (salah satu atau kedua orang tua) asli Papua, serta memenuhi kualifikasi persyaratan sebagaimana dalam pengumuman ini.

4. Formasi Pegawai merupakan kebutuhan yang dipenuhi dari Peserta yang telah diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dan memenuhi kualifikasi persyaratan sebagaimana dalam pengumuman ini. 

Hai, Sobat Imipas!‎ ‎Dilihat-lihat, seragamnya keren, ya. Tapi, sudah siap dengan proses di baliknya? 👀‎ ‎Ini dia kabar gembira yang sudah kami janjikan. Poltekimipas secara resmi membuka pendaftaran calon taruna bagi putra-putri Indonesia yang siap ditempa dan mengabdi untuk negeri.‎ ‎Geser sampai akhir. Siapa tahu, ini memang giliran kamu. ‎#kemenimipas #infoimipas #HUT81RI ‎#Poltekimipas2026 #Poltekimipas

UNDUH DI SINI

Read More

Penerimaan Taruna Baru Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, Dan Geofisika Tahun 2026

BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

Jl. Angkasa I No. 2, Kemayoran, Jakarta 10720, Telp : (021) 4246321 Fax : (021) 4246703

P. O. BOX 3540 Jkt, Website : http://www.bmkg.go.id Email : info@bmkg.go.id

PENGUMUMAN

NOMOR: e.B/HM.01.02/007/SU/VIII/2026

TENTANG

PENERIMAAN TARUNA BARU

SEKOLAH TINGGI METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

TAHUN AKADEMIK 2026/2027

Berdasarkan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 
B/4041/M.SM.01.00/2026 tanggal 10 Agustus 2026 perihal Persetujuan Kebutuhan Peserta Didik Sekolah Kedinasan dari Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Tahun Anggaran 2026, Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (STMKG) membuka Seleksi Penerimaan Taruna/Taruni Baru (PTB) Tahun Akademik 2026/2027 untuk mengisi kebutuhan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang diselenggarakan secara transparan, objektif, adil, kompetitif, dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). STMKG mengundang para putra/putri Warga Negara Indonesia (WNI) untuk mengikuti Seleksi Penerimaan menjadi Taruna/Taruni STMKG Tahun Akademik 2026/2027, dengan ketentuan sebagai berikut:
1. PROGRAM STUDI DAN ALOKASI FORMASI 
Kebutuhan (formasi) Jenjang Sarjana Terapan (Diploma IV) yang akan diterima adalah 130 (seratus tiga puluh) taruna/taruni dengan rincian sebagai berikut:

[PEMBUKAAN PENERIMAAN TARUNA BARU STMKG 2026]

Halo #PejuangSTMKG! 👋🏻

Momen yang kamu nantikan akhirnya tiba. Pembukaan Penerimaan Taruna Baru (PTB) STMKG Tahun 2026 RESMI DIBUKA! 👏🏻

📌Masa Pendaftaran : 18 - 30 Agustus 2026

Guna terhindar dari informasi palsu (hoaks), pastikan kamu selalu memantau informasi resmi mengenai persyaratan, jadwal, serta alur pendaftaran hanya melalui kanal resmi 

🔔Aktifkan notifikasi akun ini sekarang juga agar kamu tidak melewatkan pembaruan informasi yang valid dan akurat.

Persiapkan diri kamu dengan maksimal, jaga fokus, dan raih cita-cita kamu untuk menjadi bagian dari STMKG!💪🏻

#BMKG #STMKG #PTBSTMKG2026 #CalonTarunaSTMKG

UNDUH DI SINI atau DI SINI

Read More

Seleksi Penerimaan Taruna Baru SPTB Poltek SSN Tahun 2026

BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA

POLITEKNIK SIBER DAN SANDI NEGARA

Jalan Raya H. Usa, Putat Nutug, Bogor 16120

Telepon (0251) 8541742 / 8541754

Website : https://poltekssn.ac.id, E-mail : humas@poltekssn.ac.id

PENGUMUMAN

NOMOR : PENG.01/PANSPTB/PP.01.01/08/2026

TENTANG

SELEKSI PENERIMAAN TARUNA BARU

SEKOLAH KEDINASAN POLITEKNIK SIBER DAN SANDI NEGARA (POLTEK SSN)

BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA TAHUN 2026

Berdasarkan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/4038/M.SM.01.00/2026 tanggal 10 Agustus 2026 perihal Persetujuan Prinsip Kebutuhan Taruna Sekolah Kedinasan dari Politeknik Siber dan Sandi Negara (PSSN) Tahun Anggaran 2026 untuk Mengisi Kebutuhan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Badan Siber dan Sandi Negara, BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA mengundang putra putri terbaik lulusan SMA/MA/SMK dengan jurusan tertentu untuk mengikuti Seleksi Penerimaan Taruna Baru Politeknik Siber dan Sandi Negara dengan ketentuan sebagai berikut:

1.KUOTA FORMASI

Kuota Formasi untuk Politeknik Siber dan Sandi Negara Tahun 2026 adalah sebanyak 50 (lima puluh) Taruna sesuai Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/4038/M.SM.01.00/2026 tanggal 10 Agustus 2026 perihal Persetujuan Prinsip Kebutuhan Peserta Didik Sekolah Kedinasan dari Politeknik Siber dan Sandi Negara (PSSN) Tahun Anggaran 2026 dengan rincian sebagai berikut:

a.D-IV Rekayasa Keamanan Siber sebanyak 22 (dua puluh dua) Orang;

b.D-IV Rekayasa Perangkat Keras Kriptografi sebanyak 10 (sepuluh) Orang;

c.D-IV Rekayasa Kriptografi sebanyak 18 (delapan belas) Orang.

resmi dibuka mulai 18 Agustus 2026.

UNDUH DI SINI

Drive Google

Read More

Seleksi Penerimaan Mahasiswa Sekolah Kedinasan POLITEKNIK PENGAYOMAN INDONESIA Kemenkum RI Tahun 2026

KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7, Kuningan Jakarta Selatan

Telepon : (021) 5253004 (8 saluran) Ext. 212, 222, Faksmile: (021) 525 3159

Laman : www.kemenkum.go.id, Pos-el: birosdm@kemenkum.go.id

PENGUMUMAN

NOMOR : SEK.2.KP.02.04-248

TENTANG

SELEKSI PENERIMAAN MAHASISWA

SEKOLAH KEDINASAN POLITEKNIK PENGAYOMAN INDONESIA

KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA TAHUN ANGGARAN 2026

Berdasarkan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/4042/M.SM.01.00/2026 tanggal 10 Agustus 2026 tentang Persetujuan Kebutuhan Peserta Didik Sekolah Kedinasan dari Politeknik Pengayoman Indonesia Tahun Anggaran 2026, KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA mengundang Putra dan Putri terbaik lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)/sederajat untuk mengikuti Seleksi Penerimaan Mahasiswa Sekolah Kedinasan Politeknik Pengayoman Indonesia Kementerian Hukum, dengan ketentuan pendaftaran sebagai berikut:

A. PENJELASAN
1. Sekolah Kedinasan Kementerian Hukum adalah Politeknik Pengayoman Indonesia (POLTEKPIN) yang memiliki 4 (empat) program studi, meliputi: 
a. D-IV Perancangan Peraturan Perundang-undangan; 
b. D-IV Hukum Kekayaan Intelektual; 
c. D-IV Administrasi Hukum Umum; dan
d. D-IV Pembangunan Hukum.
2. Formasi Umum adalah kebutuhan yang dialokasikan secara terbuka dan luas bagi seluruh calon peserta tanpa mensyaratkan kualifikasi khusus atau tambahan; 
3. Formasi Khusus Orang Asli Papua adalah kebutuhan yang dialokasikan khusus untuk dipenuhi dari calon peserta yang memiliki garis keturunan orang tua asli Papua (ayah dan/atau ibu);
4. Formasi Khusus Keterwakilan Daerah adalah kebutuhan yang dialokasikan khusus untuk dipenuhi dari calon peserta yang berdomisili di provinsi yang termasuk dalam daerah keterwakilan yang ditetapkan oleh panitia seleksi.
B. PERSYARATAN 
1. Warga Negara Republik Indonesia (pria/wanita) yang setia dan taat pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
2. Lulusan SLTA/sederajat (SMA/MA/SMK/MAK) semua jurusan 
3. Usia minimal 17 tahun dan usia maksimal 21 tahun 0 bulan 0 hari pada awal pendaftaran tanggal 18 Agustus 2026 (dibuktikan dengan Akta Kelahiran/surat keterangan lahir); 

UNDUH DI SINI

Syarat & Dokumen Pendaftaran

Read More

Permenpan Nomor 13 Tahun 2026 Tentang Penerimaan Peserta Didik Sekolah Kedinasan

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN 

APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13 TAHUN 2026 

TENTANG

PENERIMAAN PESERTA DIDIK SEKOLAH KEDINASAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

1. bahwa untuk memenuhi kebutuhan Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kompetensi teknis dan spesifik untuk mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan dan kekayaan negara, kepamongprajaan, transportasi, keimigrasian dan pemasyarakatan, hukum terapan, intelijen, statistika, keamanan siber dan persandian, serta meteorologi, klimatologi, dan geofisika perlu mengatur mengenai penerimaan peserta didik sekolah kedinasan;
2. bahwa Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2021 tentang Seleksi Penerimaan Mahasiswa/Praja/Taruna Sekolah Kedinasan pada Kementerian/Lembaga sudah tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi dan penyelenggaraan pemerintahan, sehingga perlu diganti;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Penerimaan Peserta Didik Sekolah Kedinasan;

Mengingat : 

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 374);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 66);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK SEKOLAH KEDINASAN.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2026 tentang Penerimaan Peserta Didik Sekolah Kedinasan

UNDUH DI SINI

Read More

Jadwal Penerimaan Peserta Didik Sekolah Kedinasan Tahun 2026

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Jalan Mayor Jenderal Sutoyo Nomor 12 Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur 13640

Telepon (021) 8093008; Faksimile (021) 8090421

Laman: www.bkn.go.id;| Pos-el: humas@bkn.go.id

Nomor : 5249/B-KS.04.01/SD/K/2026                                                                 Jakarta,12 Agustus 2026

Lampiran : 1 (Satu) berkas

Sifat         : Penting
Hal           : Jadwal Penerimaan Peserta Didik Sekolah Kedinasan Tahun 2026
Yth. Pejabat Pembina Kepegawaian Kementerian/Lembaga Penyelenggara 

Sekolah Kedinasan (Daftar terlampir)
di Tempat

Salam hormat dan sejahtera kami sampaikan semoga Bapak/Ibu selalu diberikan kesehatan dan kekuatan dalam menjalankan tugas dan amanah negara, berkenaan dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi perihal Persetujuan Prinsip Penerimaan Peserta Didik Sekolah Kedinasan Tahun Anggaran 2026 yang disampaikan kepada 9 (sembilan) instansi penyelenggara Seleksi Sekolah Kedinasan, dengan ini kami sampaikan jadwal penerimaan peserta didik sekolah kedinasan Tahun 2026 sebagaimana terlampir. Rangkaian kegiatan jadwal yang telah ditetapkan ini agar menjadi pedoman dan komitmen bersama untuk dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu, kami sampaikan terima kasih.

Kepala Badan Kepegawaian Negara

Ditandatangani Secara Elektronik

Prof. Dr. ZUDAN ARIF FAKRULLOH, S.H., M.H

Tembusan:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;

2. Wakil Kepala Badan Kepegawaian Negara;

3. Plt. Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara;

4. Deputi Bidang Pembinaan Penyelenggaraan Manajemen ASN;

5. Deputi Bidang Penyelenggaraan Layanan Manajemen ASN;

6. Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian Manajemen ASN;

7. Deputi Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN;

8. Inspektur; dan

9. Kepala Kantor Regional I s.d. XIV BKN.

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Lampiran Surat Dinas

Nomor : 5249/B-KS.04.01/SD/K/2026

Tanggal : 12 Agustus 2026

Daftar Kementerian/Lembaga Penyelenggara Sekolah Kedinasan

1. Kementerian Keuangan;

2. Kementerian Dalam Negeri;

3. Kementerian Perhubungan;

4. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan;

5. Kementerian Hukum;

6. Badan Pusat Statistik;

7. Badan Intelijen Negara;

8. Badan Siber dan Sandi Negara; dan

9. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

Lampiran Surat Dinas

Nomor : 5249/B-KS.04.01/SD/K/2026

Tanggal : 12 Agustus 2026

Jadwal Penerimaan Peserta Didik Sekolah Kedinasan  Tahun 2026

No	Kegiatan	Tanggal Mulai	Tanggal Akhir
1	Pengumuman Seleksi	15 Agustus 2026	24 Agustus 2026
2	Pendaftaran Seleksi	18 Agustus 2026	30 Agustus 2026
3	Seleksi Administrasi	18 Agustus 2026	1 September 2026
4	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	2 September 2026	3 September 2026
5	Masa Sanggah	4 September 2026	5 September 2026
6	Jawab Sanggah	4 September 2026	6 September 2026
7	Pengumuman Pasca Sanggah	7 September 2026	8 September 2026
8	Proses Penerbitan Kode Billing PNBP Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dengan Metode CAT BKN	9 September 2026	10 September 2026
9	Penyampaian Kode Billing dan Pembayaran PNBP Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dengan Metode CAT BKN	11 September 2026	15 September 2026
10	Validasi Data Peserta yang Membayar PNBP SKD dengan Metode CAT BKN	16 September 2026	16 September 2026
11	Penyusunan Jadwal SKD dengan Metode CAT BKN	17 September 2026	18 September 2026
12	Pengumuman Jadwal SKD dengan Metode CAT BKN (Lokasi, Waktu dan Sesi Ujian Peserta)	18 September 2026	21 September 2026
13	Pelaksanaan SKD dengan Metode CAT BKN	22 September 2026	7 Oktober 2026
14	Pengolahan Nilai SKD	27 September 2026	10 Oktober 2026
15	Pengumuman Hasil SKD	1 Oktober 2026	13 Oktober 2026
16	Pelaksanaan Seleksi Lanjutan Non CAT BKN	11 Oktober 2026	28 Oktober 2026
17	Penyampaian Kode Billing dan Pembayaran PNBP Seleksi Lanjutan dengan Metode CAT BKN (*)	14 Oktober 2026	18 Oktober 2026
18	Validasi Data Peserta yang Membayar PNBP Seleksi Lanjutan dengan Metode CAT BKN (*)	19 Oktober 2026	19 Oktober 2026
19	Penjadwalan Seleksi Lanjutan dengan Metode CAT BKN (*)	20 Oktober 2026	21 Oktober 2026
20	Pengumuman Jadwal Seleksi Lanjutan dengan Metode CAT BKN (Lokasi, Waktu dan Sesi Ujian Peserta) (*)	22 Oktober 2026	24 Oktober 2026
21	Pelaksanaan Seleksi Lanjutan dengan Metode CAT BKN (*)	25 Oktober 2026	26 Oktober 2026
22	Pengelolaan Data Hasil Seleksi Lanjutan	21 Oktober 2026	30 Oktober 2026
23	Pengumuman Kelulusan Akhir oleh Kementerian/Lembaga	21 Oktober 2026	1 November 2026
24	Penyampaian Laporan ke Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Data Hasil Pelaksanaan Seleksi Sekolah Kedinasan ke BKN Melalui SSCASN	23 Oktober 2026	21 November 2026

Read More

Penyaluran Tambahan Dana Alokasi Umum Untuk Penggajian ASN Daerah 3T Tahun 2026

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

DIREKTORAT DANA TRANSFER UMUM

NOTA DINAS

NOMOR ND-551-PK 2/2026

Yth     : Direktur Pelaksanaan Anggaran selaku Koordinator KPA BUN Penyaluran TKD Dan Direktur Dana Transfer Umum selaku KPA BUN Pengelolaan DTU
Sifat     : Sangat Segera
Lampiran Satu Berkas
Hal     : Rekomendasi Penyaluran Tambahan Dana Alokasi Umum (DAU) TA 2026 Untuk
Dukungan Pemenuhan Kebutuhan Penggajian Aparatur Sipil Negara Daerah Dan Dukungan Peningkatan Kapasitas Fiskal Daerah Tertinggal Terdepan Dan Terluar 
Tanggal : 6 Agustus 2026 

Sehubungan dengan pelaksanaan penyaluran Tambahan Dana Alokasi Umum (DAU) TA 2026 yang dilaksanakan melalui KPPN d« Daerah bersama mi disampaikan sebagai benkut 

1 . Menindaklanjuti ditetapkannya KMK Nomor 198 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Dan Penyaluran Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2026. Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sampai Dengan Tahun Anggaran 2024. Dan Penyaluran Dana Troasury Doposit FacHtty Pada Tahun Anggaran 2026 dapat disampaikan hal-hal sebagai benkut : 

a KMK diatas menetapkan penyesuaian atas nncian DAU Tahun Anggaran (TA) 2026  pada 248 daerah sebagai akibat dan adanya tambahan penyaluran transfer ke daerah 

b Pelaksanaan penyaluran dana dilakukan dalam bentuk tunai ke rekening kas umum  daerah secara sekaligus atau bertahap

c Penyaluran tambahan alokasi DAU dilakukan setelah penyelesaian dokumen penganggaran dengan ketentuan sebagai benkut 

1) dalam hal penyaluran dilakukan secara sekaligus disalurkan paling cepat pada bulan Juli 2026. atau 

2) dalam hal penyaluran dilakukan secara bertahap 

a) alokasi tambahan dana alokasi umum tahap l disalurkan paling cepat pada bulan Juh 2026. dan 

b) alokasi tambahan dana alokasi umum tahap H disalurkan paling cepat pada bulan Agustus 2026

2 . Berdasarkan ketentuan tersebut diatas dan penyelesaian dokumen penganggaran (DIPA) serta nncian tambahan alokasi DAU menurut daerah provinsvkabupaten/kota yang tercantum dalam Lampiran KMK dimaksud dilaksanakan sekaligus, maka penyaluran tambahan alokasi DAU dilakukan secara sekaligus sebagai benkut 

Jumlah daerah         248

Total Pagu Total    8 859 320 611000 

 Salur                     8 859 320 611 000

3 Berkenaan dengan hal tersebut kiranya penyaluran tambahan DAU dimaksud dapat kami rekomendasikan terhadap 248 daerah dengan nncian sebagaimana terlampir  

4 Dalam rangka mempercepat penyaluran TKD kedaerah. mohon kiranya penyaluran tambahan DAU tersebut dapat disalurkan paling lambat tanggal 6 agustus 2026 

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerja sama Saudara diucapkan terima kasih 

Sandy Firdaus

No.	Nama Daerah	Dukungan Pemenuhan Kebutuhan Penggajian Aparatur Sipil Negara Daerah		Dukungan Peningkatan Kapasitas Fiskal Daerah Tertinggal, Terdepan dan Terluar	Total salur (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
20	Kota Subulussalam	17.452.962.000	16.870.314.000	-	34.323.276.000
21	Kab. Tapanuli Tengah	7.420.103.000	7.172.390.000	-	14.592.493.000
22	Kab. Tapanuli Utara	131.471.000	1.868.529.000	-	2.000.000.000
23	Kab. Nias	14.470.258.000	13.987.184.000	-	28.457.442.000
24	Kab. Langkat	11.597.092.000	11.209.935.000	-	22.807.027.000
25	Kab. Karo	1.973.546.000	1.907.661.000	-	3.881.207.000
26	Kab. Asahan	11.713.027.000	11.322.001.000	-	23.035.028.000
27	Kab. Labuhanbatu	10.260.330.000	9.917.801.000	-	20.178.131.000
28	Kab. Dairi	5.029.786.000	4.861.872.000	-	9.891.658.000
29	Kab. Nias Selatan	24.556.366.000	23.736.578.000	8.045.308.000	56.338.252.000
30	Kab. Pakpak Bharat	5.388.273.000	5.208.391.000	-	10.596.664.000
31	Kab. Humbang Hasundutan	243.177.000	1.756.823.000	-	2.000.000.000
32	Kab. Samosir	4.412.214.000	4.264.916.000	-	8.677.130.000
33	Kab. Serdang Bedagai	12.645.214.000	12.223.067.000	12.198.627.000	12.198.627.000
34	Kab. Batubara	11.560.995.000	11.175.044.000	8.100.187.000	32.968.468.000
35	Kab. Padang Lawas Utara	9.270.054.000	8.960.584.000	-	22.736.039.000
36	Kab. Padang Lawas	50.797.375.000	49.101.560.000	4.071.971.000	18.230.638.000
37	Kab. Nias Utara	21.163.265.000	20.456.753.000	-	103.970.908.000
38	Kab. Nias Barat	2.505.081.000	2.421.452.000	-	41.620.018.000
39	Kota Tanjung Balai	5.263.228.000	5.087.521.000	-	4.926.533.000
40	Kota Binjai	5.078.878.000	4.909.325.000	-	10.350.749.000
41	Kota Padang Sidempuan	5.078.878.000	4.909.325.000	-	9.988.203.000
42	Kab. Pesisir Selatan	26.757.617.000	25.864.343.000	-	52.621.960.000
43	Kab. Sijunjung	20.068.795.000	19.398.821.000	-	39.467.616.000
44	Kab. Padang Panaman	947.785.000	1.052.215.000	-	2.000.000.000
45	Kab. Lima Puluh Kota	2.570.931.000	2.485.103.000	-	5.056.034.000
46	Kab. Pasaman	11.416.599.000	11.035.469.000	-	22.452.068.000

Read More

Jadwal Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Tambahan SKT PPPK Sekolah Rakyat Kemensos Tahun 2026

 

 KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

Jalan Salemba Raya Nomor 28 Jakarta Pusat 10430 Telp. 021-3103591 Ext. 2334

Fax. 021-31906861 laman : kemensos.go.id

PENGUMUMAN

Nomor : 2961/1/KP.01.01/08/2026

TENTANG

JADWAL PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI TAMBAHAN (SKT)

PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIN KERJA (PPPK)

JABATAN FUNGSIONAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PADA SEKOLAH RAKYAT

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL RI

TAHUN 2026

Menindaklanjuti Pengumuman Nomor : 2929/1/KP.01.01/08/2026 Tanggal 06 Agustus 2026 Tentang Hasil Seleksi Kompetensi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Rakyat di Lingkungan Kementerian Sosial RI Tahun Anggaran 2026, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Seleksi Kompetensi Tambahan (SKT) terdiri dari :

a. Jabatan Fungsional Guru terdiri dari 3 (tiga) sub tes yang wajib diikuti oleh semua peserta, yaitu :

1) Psikotes;

2) Tes Kemampuan Bahasa Inggris, dan 

3) Wawancara; 

b. Tenaga Kependidikan berupa Psikotes 

2. Jadwal pelaksanaan Seleksi Kompetensi Tambahan (SKT) bagi setiap peserta Jabatan Fungsional Guru adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari pengumuman ini;

3. Jadwal pelaksanaan Seleksi Kompetensi Tambahan (SKT) bagi setiap peserta Jabatan Tenaga Kependidikan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari pengumuman ini;

4. Ketentuan bagi peserta Seleksi Kompetensi Tambahan (SKT) : 

a. Peserta yang tidak mengikuti Seleksi Kompetensi Tambahan pada waktu yang telah ditentukan dengan alasan apapun dinyatakan gugur;

b. Peserta wajib mengikuti seluruh tahapan Seleksi Kompetensi Tambahan (SKT) dari awal hingga selesai;

c. Peserta wajib membawa kartu identitas dan kartu ujian saat pelaksanaan Seleksi Kompetensi Tambahan (SKT);

d. Peserta wajib memeriksa surat elektronik (e-mail) pribadi yang terdaftar di SSCASN terkait informasi pelaksanaan SKT; 

e. Peserta wajib mentaati ketentuan dan tata tertib pelaksanaan SKT, setiap pelanggaran ketentuan dan tata tertib memiliki konsekuensi bagi peserta; 

5. Ketentuan pelaksanaan psikotes, peserta wajib : 

a. Mengakses platform tes sesuai dengan jadwal yang tercantum pada email atau akun masing-masing;

b. Mengenakan kemeja putih, bawahan hitam rapi dan bagi peserta wanita yang berhijab mengenakan hijab berwana hitam polos; 

c. Menyediakan kertas HVS ukuran A4 putih polos sebanyak 2 lembar dan pensil kayu HB; 

d. Mempersiapkan ruangan minim kebisingan dengan pencahayaan yang cukup; 

e. Menyiapkan 2 (dua) gawai/perangkat yaitu 1 (satu) Komputer/Laptop dan 1 (satu) telepon genggam;

f. Spesifikasi minimum Komputer/Laptop yang dibutuhkan sebagai berikut:

1) Memiliki kamera yang berfungsi atau aktif; 

2) Mempersiapkan perangkat pengisi daya (charger) untuk gawai yang digunakan; 

3) Memiliki koneksi internet stabil, kuota internet mencukupi dan disarankan menyediakan 2 jenis provider internet (ujilah terlebih dahulu kecepatan internet yang dimiliki, dengan mengunjungi website seperti 

https://www.fast.com atau https://www.speedtest.net); 

4) Disarankan menyediakan gawai cadangan untuk mengantisipasi kendala selama pelaksanaan;

5) Terpasang aplikasi perambah internet yang digunakan serta direkomendasikan Google Chrome (versi terbaru) dengan menonaktifkan seluruh ekstensi (fitur tambahan). Oleh karena itu, pastikan tidak menggunakan browser selain itu.

g. Kendala dan hambatan atas pelaksanaan psikotes dan wawancara termasuk kendala email undangan dapat menghubungi pusat bantuan melalui pesan whatsapp dengan nomor berikut :

1) Zona 1 (Jawa dan Sumatera) : 0823-9627-3954;

2) Zona 2 (Bali, Sulawesi dan Nusa Tenggara) : 0817-7572-7651;

3) Zona 3 (Kalimantan, Papua dan Maluku) : 0851-9061-3726;

4) e-Mail : info-sr@lptui.co.id.

6. Ketentuan Pelaksanaan Tes Kemampuan Bahasa Inggris, peserta wajib :

a. Mempersiapkan ruangan minim kebisingan dengan pencahayaan yang cukup;

b. Menyiapkan perangkat berupa laptop atau desktop dengan spesifikasi minimal sebagai berikut :

1) layar monitor minimal 13”;

2) memiliki fasilitas kamera (eksternal atau internal); 

3) memiliki mikrofon dan speaker atau headset yang berfungsi dan aktif;

4) memiliki memori minimal 2 GB (tidak diperkenankan menggunakan ponsel atau tablet);

5) sistem operasi minimal Windows 7 atau Mac OS;

6) Telah terpasang peramban Mozilla Firefox atau Google Chrome versi terbaru (perambah safari tidak dapat digunakan);

7) Terhubung dengan jaringan internet yang stabil dengan kuota cukup (minimal memiliki kuota 3 GB).

c. Kendala dan hambatan terkait pelaksanaan tes Bahasa Inggris termasuk kendala email undangan dapat menghubungi pusat bantuan melalui email : 

data.pusatbahasa.fib@unpad.ac.id.

7. Tata cara teknis pelaksanaan Seleksi Kompetensi Tambahan (SKT) juga akan dikirimkan oleh penyelenggara melalui surat elektronik dan/atau pesan whatsapp pada alamat surat elektronik dan nomor whatsapp peserta yang terdaftar pada SSCASN oleh karena itu peserta diharapkan untuk memeriksa secara berkala kotak masuk atau folder spam dan memastikan kotak surat tidak penuh pada sura elektronik masing-masing; 

8. Peserta diharapkan untuk selalu mengakses laman https://sscasn.bkn.go.id dan atau https://kemensos.go.id/ untuk mendapatkan informasi terbaru tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Guru dan Tenaga Kependidikan pada Sekolah Rakyat di Lingkungan Kementerian Sosial RI Tahun 2026.

9. Kelalaian dan kesalahan peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta.

10. Pelaksanaan Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Guru dan Tenaga Kependidikan pada Sekolah Rakyat di Lingkungan Kementerian Sosial RI Tahun 2026 tidak dipungut biaya apapun;

11. Peserta wajib mengisi dan menyampaikan data dan/atau dokumen yang benar dan sesuai dengan persyaratan, apabila ternyata dikemudian hari ternyata data dan/atau dokumen yang disampaian tidak benar dan/atau tidak sesuai persyaratan maka peserta tersebut akan dibatalkan kelulusannya;

12. Keputusan Panitia Seleksi Instansi bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

Demikian pengumuman jadwal Seleksi Kompetensi Tambahan (SKT) ini atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Dikeluarkan di Jakarta

Pada tanggal 09 Agustus 2026

Ketua Panitia Seleksi Instansi,

Robben Rico

UNDUH DI SINI

Read More