6 Kriteria Yang Wajib diPenuhi Untuk Dapat Dana BSU BLT Guru Madrasah Kemenag Rp1,8 Juta

Direktur GTK Madrasah M Zain berharap pencairan subsidi gaji guru madrasah di akhir November atau awal Desember 2020 /Kemenag/kemenag.go.id
Dana BSU BLT guru madrasah Kementerian Agama (Kemenag) senilai Rp1,8 juta sudah mulai cair. Namun, hanya guru dengan kriteria ini yang bisa mendapatkannya.

Kabarnya pencairan dana BSU BLT guru madrasah Kemenag Rp1,8 juta dimulai pada akhir November, atau awal Desember 2020.

Kemenag menjelaskan pencairan dana BSU BLT guru madrasah telah tersalurkan sebanyak 543.928 GTK Non PNS pada RA atau Madrasah.

Sedangkan, ada sebanyak 93.480 guru Pendidikan Agama Islam Non PNS di Sekolah Umum yang juga akan menerima bantuan tersebut.

Bantuan BSU BLT guru madrasah Kemenag Rp1,8 juta tentu sangat membantu kebutuhan masyarakat, khususnya bagi tenaga honorer, di tengah pandemi Covid-19.

Adapun dana yang diterima peserta yakni sebesar Rp600 ribu per bulan dan disalurkan secara bertahap selama tiga bulan.

Oleh karena itu, jangan sampai kelewatan. Bagi yang sudah mendaftar bantuan BSU BLT guru madrasah dan telah resmi menjadi penerima.

Dana bantuan tersebut akan langsung ditransfer ke rekening penerima dengan memenuhi enam kriteria terlebih dahulu.

Dilansir dari Kemenag, berikut kriteria yang wajib dipenuhi:

1. Penerima bantuan BSU BLT guru madrasah yakni para GTK Non PNS madrasah yang terdaftar di Simpatika.

2. Beberapa guru PAI pada sekolah umum dan calon penerima yang sudah terdaftar di SIAGA.

3. Peserta harus tercatat aktif mengajar pada semester I 2020-2021 pada Sistem Informasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Simpatika) Kemenag.

4. Peserta yang akan mendapatkan BLT adalah yang gajinya di bawah Rp5 juta.

5. Peserta tidak masuk dalam program kartu prakerja dan Banpres UMKM.

6. BSU BLT Kemenag diberikan kepada guru honorer dan PTK non PNS lainnya yang belum mendapatkan subsidi upah dari program pemerintah yang dimaksud ialah subsidi gaji untuk peserta BPJS Ketenagakerjaan.***

Editor: Muhammad Wirawan Kusuma

»»

PPPK, Pegawai Pemerintah Gajinya Setara PNS

Dwi Aditya Putra, Idris Rusadi Putra Mengupas PPPK, Pegawai Pemerintah Gajinya Setara PNS cpns.

Pemerintah Jokowi segera membuka seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di 2021. Seleksi diprioritaskan untuk seluruh guru honorer, baik di sekolah negeri maupun swasta yang terdaftar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

Tak hanya itu, seleksi ini juga diperbolehkan bagi mereka lulusan pendidikan profesi guru (PPG), yang saat ini tidak mengajar. Nantinya PPPK diangkat dan dipekerjakan dengan perjanjian kontrak dengan jangka waktu yang ditetapkan.

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), PPPK dikontrak minimal satu tahun, dan dapat diperpanjang paling lama 30 tahun. Ini semua tergantung situasi dan kondisi.

"PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan," bunyi Pasal 1 ayat (4) UU Nomor 5 Tahun 2014.



Perekrutan PPPK 2021 dilakukan berbeda. Pada tahun-tahun sebelumnya, pemerintah membatasi formasi guru PPPK. Namun seleksi PPPK kali ini dapat diikuti oleh seluruh guru honorer. Pemerintah memberikan kuota penerimaan guru honorer menjadi PPPK sebanyak 1 juta. Ini menjadi kesempatan bagi para honorer untuk mendapat penghasilan yang laik.

"Seleksi ini dibuka, karena berdasarkan Data Pokok Pendidikan Kemendikbud memperkirakan bahwa kebutuhan guru di sekolah negeri mencapai satu juta guru, di luar guru PNS yang saat ini mengajar," ujar Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Anwar Makarim, saat mengumumkan rencana seleksi guru PPPK 2021.

Pada seleksi PPPK kali ini, setiap pendaftar diberi kesempatan mengikuti ujian seleksi sampai tiga kali. Jika gagal pada kesempatan pertama, dapat belajar dan mengulang ujian hingga dua kali lagi. Bisa dilakukan di tahun yang sama atau berikutnya.

Ada dua tahapan seleksi, yakni seleksi administrasi dan seleksi kompetensi. Pelamar yang telah dinyatakan lulus seleksi pengadaan PPPK, wajib mengikuti wawancara untuk menilai integritas dan moralitas sebagai bahan penetapan hasil seleksi.

Pemerintah juga akan menyediakan materi pembelajaran secara daring. Itu diberikan untuk membantu pendaftar mempersiapkan diri sebelum ujian seleksi. Sedangkan biaya penyelenggaraan seleksi PPPK, semuanya akan ditanggung oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK, terdapat beberapa persyaratan agar pegawai honorer termasuk guru bisa menjadi PPPK.

Perbedaan PPPK dan Honorer

Secara umum, tenaga honorer dan PPPK memiliki persamaan. Yakni sama-sama pegawai yang dipekerjakan di instansi pemerintah daerah maupun pusat. Keduanya sama-sama berstatus non-PNS. Namun, secara penjelasan dan pemberian gaji keduanya berbeda.

PPPK diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Berdasarkan, UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ( ASN), pegawai PPPK juga termasuk sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) non-PNS sehingga bisa menduduki jabatan administratif dan jabatan fungsional di instansi pemerintah.

PPPK yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Selain gaji, PPPK juga bisa menerima penghasilan lain berupa tunjangan, honor, dan perjalanan dinas yang diatur berdasarkan standar biaya masukan yang dirilis Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Besaran penghasilan di luar gaji PPPK tersebut sepenuhnya merupakan wewenang instansi pemerintah yang mengangkat PPPK. Besaran gaji dan tunjangan PPPK diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 98 tahun 2020. Besarannya didasarkan golongan dan masa kerja golongan.

Selanjutnya PPPK dapat diberikan kenaikan Gaji berkala atau istimewa yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian ketentuan kenaikan Gaji berkala atau kenaikan Gaji istimewa sebagaimana dimaksud lebih lanjut dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

"Besaran kenaikan Gaji berkala atau kenaikan Gaji istimewa sebagaimana dimaksud berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini," bunyi Pasal 3.

PPPK juga dalam peraturan tersebut berhak mendapatkan tunjangan kerja. Hal tersebut diatur dalam pasal 4, dijelaskan PPPK berhak mendapat tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan struktural, tunjangan jabatan fungsional, atau tunjangan lain.

Sementara itu dalam Perpres tersebut menjelaskan gaji dan tunjangan PPPK di instansi pusat berasal dari APBN. Kemudian, PPPK di instansi tingkat daerah berasal dari APBD.


Sementara tenaga honorer adalah seseorang yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain dalam pemerintahan untuk melaksanakan tugas tertentu pada instansi pemerintah. Di mana gajinya dibayarkan oleh APBN atau APBD. Namun tak ada aturan pasti soal besaran gaji honorer.

Berdasarkan PP Nomor 48 Tahun 2005 sebagaimana terakhir kali diubah dengan PP Nomor 56 Tahun 2012, tenaga honorer merupakan pegawai non-PNS dan non-PPPK. Sehingga status PPPK tak sama dengan pegawai honorer. Perekrutan honorer juga tak diatur dalam UU ASN, di mana perekrutannya seringkali tidak melalui proses yang akuntabel.

Untuk instansi di pemerintah daerah, pegawai honorer bisa saja direkrut tanpa seizin pemerintah pusat, sedangkan PPPK direkrut melalui mekanisme terstruktur sesuai regulasi. Untuk skema penggajian juga berbeda dengan PPPK yang tegas diatur pemerintah dan berlaku secara nasional.

Hal tersebut berbeda dengan gaji honorer yang gajinya ditentukan oleh instansi atau pejabat pembina yang merekrut honorer yang didasarkan pada alokasi anggaran di satuan kerja.

PPPK Berpotensi Gantikan PNS

Kepala Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama BKN, Paryono sempat mengatakan bahwa proses bisnis ke depan memang akan mengalami banyak perubahan. Selain digantikan teknologi, justru akan lebih banyak jabatan diisi dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Pemerintah sendiri saat ini sudah mulai melakukan perekrutan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018, disebutkan ada peluang seleksi dan pengangkatan tenaga honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Pegawai dengan status PPPK dinilai tidak akan memberatkan keuangan negara karena mereka berbeda dengan PNS. Jika membandingkan aturan mengenai PNS dan PPPK terdapat beberapa perbedaan antara PNS dan PPPK.

Misalnya, status PNS dalam Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), diangkat sebagai pegawai tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Sedangkan PPPK diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan kebutuhan Instansi Pemerintah dan ketentuan Undang-Undang.

Selain itu, masa kerja PNS dihitung sampai pensiun, sedangkan PPPK hanya dikontrak satu tahun dan bisa diperpanjang. Paling mencolok, pegawai pemerintah dengan status PPPK bisa diberhentikan jika jangka waktu kerja berakhir. Selain itu, mereka juga bisa diberhentikan perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pengurangan PPPK.

Pengamat Kebijakan Publik, Agus Pambagio, mengatakan langkah pemerintah melakukan seleksi penerimaan guru PPPK di 2021 untuk meringankan beban keuangan negara. Sebab, jika pemerintah membuka seleksi PNS untuk guru, beban Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) semakin membengkak. Apalagi anggaran PNS cukup fantastis.

Dalam APBN 2020, belanja pegawai atau PNS dianggarkan Rp416,14 triliun. Anggaran tersebut dialokasikan untuk belanja Kementerian/Lembaga (K/L)sebesar Rp261,16 triliun dan belanja Bendahara Umum Negara (BUN) sebesar Rp154,98 triliun.

Sementara itu, di dalam APBN 2021 pemerintah kembali meningkatkan belanja pegawai yang diarahkan untuk mendorong birokrasi dan layanan publik yang tangkas, efektif, produktif, dan kompetitif. Dalam buku Nota Keuangan Beserta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di 2021, pemerintah tetap akan mengalokasikan gaji ke-13 dan Tunjangan Hari Raya (THR) untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS).

"Karena kalau mengambil pegawai negeri berat negara. Gajinya bagaimana. Pegawai negeri kan tidak mungkin dipecah," kata dia kepada merdeka.com.

Dia memandang, ada keuntungan lain ketika pemerintah mengangkat status guru PPPK. Sebab, PPPK hanya dikontrak satu tahun dan bisa diperpanjang. Paling mencolok, pegawai pemerintah atau guru dengan status PPPK bisa diberhentikan jika jangka waktu kerja berakhir. Selain itu, mereka juga bisa diberhentikan perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pengurangan PPPK.

Hal ini berbeda ketika pemerintah melakukan seleksi penerimaan guru PNS. Masa kerja PNS dihitung sampai dengan pensiun. Kecuali jika di tengah jalan melakukan pelanggaran. Mereka berhak untuk dilakukan pemecatan.

Seleksi guru PPPK 2021 dipandang sebagai langkah pemerintah untuk menyerap tenaga kerja. Kabar tersebut juga menjadi angin segar bagi seluruh guru honorer. Setidaknya dengan naik kelas, penghasilan dan kesejahteraan guru mereka menjadi lebih baik. Sekaligus dapat menjadi salah satu jalan keluar bagi penyelesaian tenaga honorer.

"Karena honorer tidak ada tunjangan kinerja dan segalanya dia tidak ada. Namanya juga honorer ya honor, yang mungkin juga penghasilan lebih rendah dari UMP. Kebanyakan guru digaji Rp400.000 per bulan," sebut dia.

Status guru PPPK akan mendapat penghasilan yang sama dengan PNS. Itupun jika mengisi jabatan yang sama dengan PNS. Apabila seorang PPPK mengisi jabatan guru jenjang madya, penghasilan yang akan diperoleh relatif sama dengan PNS yang menduduki jabatan tersebut. Jadi tidak akan ada lagi gap penghasilan yang signifikan antara PNS dan PPPK untuk jabatan yang sama.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK, terdapat beberapa persyaratan agar pegawai honorer termasuk guru bisa menjadi PPPK, di antaranya adalah:

1. Usia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi satu tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara dua tahun atau lebih.

3. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta.

3. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis.

4. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan.

5. Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan.

6. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar.

7. Persyaratan lain sesuai kebutuhan jabatan yang ditetapkan oleh PPK. [ang]

»»

6 Cara Mengetahui di Mana Bank Penyalur BSU BLT Guru Honorer

IlustrasiBSU BLT guru honorer Kemendikbud sudah Cair, Cek info.gtk.kemdikbud.go.id Bagi Guru Honorer //ANTARA/Irsan Mulyadi - 

Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), menyalurkan dana BSU BLT Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) dan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK).

BSU BLT guru honorer Kemendikbud ini sudah mulai dicairkan ke rekening penerima pada bulan November 2020.

Pencairan dana BSU BLT guru honorer akan dicairkan hingga Desember 2020 ini.

Program BSU BLT guru honorer atau GTK dan PTK ini akan diberikan kepada 2.034.732 GTK dan PTK atau para tenaga pendidik honorer.

Baik itu dosen, guru, atau tenaga Tata Usaha (TU).

Dari 2.034.732 tenaga pendidik tersebut 162.277 akan diberikan kepada dosen baik dari Perguruan Tinggi Negeri (PTN) atau Perguruan Tinggi Swasta (PTS).

Kemudian 1.634.832 untuk tenaga guru dan pendidik baik itu negeri atau swasta, serta tenaga tata usaha seperti tenaga perpustakaan, tenaga administrasi dan tenaga umum sebanyak 237.623 orang.

Program BSU BLT guru honorer atau Guru dan Tenaga Pendidik (GTK) dan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) ini menghabiskan anggaran sebesar Rp3,6 triliun.

Kalian harus mengetahui terlebih dahulu persyaratan wajib untuk mendapatkan program Bantuan Subsidi Upah (BSU) guru honorer sebesar Rp1,8 juta ini.

1. Warga Negara Indonesia (WNI).

2. Berstatus Non-PNS.

3. Berpenghasilan di bawah Rp5 juta perbulan.

4. Tidak menerima bantuan subsidi gaji/upah dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).

5. Bukan penerima Kartu Prakerja sampai dengan 1 Oktober 2020.

Calon penerima BSU BLT guru honorer atau BSU BLT GTK dan PTK akan menerima dana sebesar Rp1,8 juta dan hanya akan diberikan sebanyak satu tahap saja.

Para calon penerima BSU BLT guru honorer atau BSU BLT GTK dan PTK akan diberikan waktu sampai 30 Juni 2021 untuk mengaktifkan rekening yang sudah dibuatkan pemerintah dan mencairkan dana sebesar Rp1,8 juta mereka.

Rekening tersebut harus diaktifkan oleh calon penerima dengan membawa beberapa dokumen yang dipersyaratkan, yang bisa kalian cek di laman info.gtk.kemdikbud.go.id.

Ikuti langkah di bawah ini untuk mengetahui di mana letak Bank penyalurmu dan apakah dana BSU BLT guru honorer atau GTK dan PTK-mu dicairkan.

1. Silahkan buka ke laman info.gtk.kemdikbud.go.id jika kalian merupakan para Guru dan Tenaga Pengajar (GTK).

2. Jika kalian merupakan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) silahkan buka di pddikti.kemdikbud.go.id

3. Kemudian masukkan e-mail kalian yang telah diverifikasi untuk login.

4. Silahkan gunakan akun PTK yang telah terverifikasi untuk bisa membuka info GTK.

5. Setelah berhasil login, informasi tentang status pencairan dana, syarat apa saja yang belum kalian penuhi akan muncul serta di Bank penyalur mana rekening kalian nanti.

6. Silakan lengkapi persyaratan yang kurang tersebut.***

Editor: Muhammad Wirawan Kusuma

Sumber: Kemendikbud


»»

Hindari Hal-Hal Jika Ingin Lolos CPNS 2021 dan PPPK 2021

?  Ini
Ilustrasi // Alhamdulilah, Pembukaan dan Pendaftaran CPNS 2021 Segera dibuka, Catat Formasinya. /Antara Pembukaan CPNS 2021 rencananya akan dilaksanakan pada bulan Maret 2021 nanti, bersamaan dengan seleksi PPPK 2021 bagi guru honorer.

Pelaksanaan CPNS 2021 diprediksi memiliki angka pelamar yang lebih tinggi dibanding seleksi CPNS di tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan saat ini banyak pengangguran akibat PHK di masa pandemi.

Sama halnya dengan CPNS 2021, PPPK 2021 juga akan diisi oleh banyaknya pendaftar dari kalangan guru honorer dikarenakan formasi yang dibuka sebanyak satu juta guru.

Semakin banyaknya pendaftar, tentu persaingan dalam mengikuti seleksi CPNS 2021 atau PPPK 2021 nanti akan lebih ketat. Untuk itu, persiapkanlah segala dokumen yang disyaratkan dengan baik, serta segera urus masalah-masalah administratif mulai dari sekarang.

Selain itu, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan termasuk kelulusan sebagai CPNS dan PPPK, simak hal-hal yang harus Anda hindari ini dirangkum dari berbagai sumber.

  1. Jangan remehkan syarat yang ditentukan

Setiap instansi memiliki persyaratan berbeda-beda. Kesalahan pertama yakni terlalu memaksakan mendaftar pada instansi yang dituju namun mengabaikan syarat yang diberlakukan.

Misalnya, Anda ingin menuju instansi A yang mengharuskan pelamarnya memiliki IPK 3.25, namun IPK Anda hanya 2.75. berarti dalam hal ini Anda telah mengabaikan syarat yang ditentukan instansi tersebut.

Untuk itu carilah instansi yang mencari kualifikasi yang sesuai dengan Anda.

  1. Tidak membaca dengan teliti syarat yang diminta

Berkas yang diperlukan untuk pendaftaran CPNS dan PPPK maupun pemberkasan memang tidak sedikit. Untuk itu, baca lagi berkas apa yang harus Anda unggah nanti, jangan sampai ada yang kurang atau salah saat Anda mendaftar.

Hal ini mungkin terlihat sepele, namun tak banyak yang gagal dalam tahap administrasi hanya karena ada berkas yang kurang atau tidak sesuai.

  1. Malas mencari informasi terbaru

Jika ingin melamar di suatu instansi, Anda harus rajin membaca dan mencari informasi tentang formasi pada instansi tersebut. Karena tidak semua instansi memberlakukan ketentuan yang sama bagi pelamarnya. Untuk itu, budayakanlah untuk selalu membaca dan rajin menggali informasi.

  1. Jurusan tidak sesuai dengan formasi

Banyaknya pelamar yang gagal dalam seleksi CPNS karena ijazah yang diperiksa tidak sesuai jurusannya dengan formasi yang dituju.

Dalam hal ini, Anda tidak boleh mamaksakan diri. Ikutilah aturan yang diberlakukan oleh setiap instansi.

  1. Kurang bahan materi

Hal lain yang bisa menyebabkan Anda tidak lulus CPNS dan PPPK adalah kurangnya materi untuk dipelajari. Saat ini sudah banyak jenis-jenis soal di Internet yang bisa Anda pelajari menjelang tes CPNS. Tak hanya itu, berbagai modul simulasi CPNS pun sudah bisa Anda beli di toko buku online maupun toko buku terdekat.

Untuk itu, rajin-rajinlah berlatih soal, karena materi dalam tes CPNS tidak akan terlalu jauh berbeda dengan materi tes CPNS tahun sebelumnya.

Untuk materi tes PPPK 2021 sendiri yang diujikan hanya seputar materi keguruan. Selain itu, menjelang tes nanti para pendaftar PPPK 2021 akan dibekali pembelajaran materi secara daring yang akan dilaksanakan langsung oleh Kemdikbud.

  1. Mengunggah berkas dengan ceroboh

Saat mengunggah berkas, pastikan Anda menempatkan berkas sesuai dengan kolom yang diminta. Selain itu, jangan sampai Anda mengunggah berkas yang isinya tidak terbaca, atau hasil scan terlihat pudar.

Itulah beberapa hal yang harus Anda hindari menjelang seleksi CPNS 2021 dan PPPK 2021 nanti. Hal-hal di atas memang terlihat sederhana, namun jika Anda tidak hati-hati, hal tersebut dapat membatalkan kelulusan Anda sebagai CPNS maupun PPPK.*** Editor: Mula Akmal

Sumber: Berbagai Sumber

»»

Materi SKD dan SKB Untuk Persiapan Jelang CPNS 2021 Mendatang

Aisa Meisarah

CPNS 2021 Bisa Diakses Melalui sscn.bkn.go.id Berikut Ini Syarat dan Dokumen yang Wajib Dipersiapkan /Antara Persiapan materi menjelang pendaftaran CPNS 2021 harus sudah Anda lakukan mulai dari sekarang.

Seleksi CPNS 2021 akan dilaksanakan dalam beberapa bulan, tepatnya pada Maret 2021 jika tak ada kendala.

Selain seleksi CPNS 2021, pada bulan Maret nanti juga akan diadakan seleksi PPPK 2021 khusus guru honorer. Formasi yang dibuka pun tak tanggung-tanggung, yakni sebanyak satu juta guru.

Bagi yang belum berhasil pada seleksi CPNS 2019, Anda bisa kembali mengikuti seleksi di CPNS 2021 mendatang, dengan ketentuan dan sistem yang sama seperti seleksi CPNS 2019.

Yang berbeda pada seleksi CPNS 2021 hanya formasi yang diprioritaskan saja, yakni khusus tenaga didik (guru) dan tenaga kesehatan. Selain itu, formasi bagian administrasi tidak akan dibuka pada seleksi CPNS 2021.

Salah satu persiapan penting yakni mempelajari materi dua tes tertulis, yakni tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan tes Seleksi Kompetensi Bidang (SKB).

Kedua tes ini merupakan penentu utama bagi kelulusan Anda sebagai CPNS nanti, maka dari itu Anda harus sudah mempersiapkan materi-materi yang harus Anda pelajari pada dua tahapan ini.

Sebagai bahan pembelajaran, berikut  rangkuman poin-poin apa saja yang harus Anda pelajari pada tahapan tes SKD dan SKB berikut ini.

Seleksi Komptensi Dasar (SKD)

Materi yang diujikan pada tahapan SKD meliputi:

  1. Tes Wawasan Kebangsaan (TWK)

TWK bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan mengimplementasikan nila-nilai empat pilar Kebangsaan Indonesia, yakni:

  • Pancasila
  • Undang-Undang Dasar 1945
  • Bhineka Tunggal Ika
  • Negara Kesatuan Republik Indonesia (Sistem tata negara Indonesia, sejarah perjuangan bangsa, peranan bangsa Indonesia dalam tatanan regional hingga global dan kemampuan berbahasa Indonesia secara baik dan benar).
  1. Tes Intelegensi Umum (TIU)

Yang dinilai dari TIU yakni:

  • Kemampuan Verbal (kemampuan menyampaikan informasi secara lisan atau tulisan)
  • Kemampuan Numerik (kemampuan melakukan operasi perhitungan angka dan melihat hubungan di antara angka-angka)
  • Kemampuan berfikir logis (kemampuan melakukan penalaran secara runtut dan sistematis)
  • Kemampuan berfikir analitis (kemampuan menguasai permasalahan secara sistematik)
  1. Tes Karakteristik Pribadi (TKP)

Yang dinilai dari TKP yakni:

  • Integritas diri
  • Semangat berprestasi
  • Kreativitas dan inovasi
  • Orientasi pada pelayanan
  • Orientasi pada orang lain
  • Kemampuan beradaptasi
  • Kemampuan mengendalikan diri
  • Kemampuan bekerja mandiri dan tuntas
  • Kemauan dan kemampuan belajar berkelanjutan
  • Kemampuan bekerjasama dengan kelompok
  • Kemampuan menggerakan dan mengkoordinir orang lain

    Tes Seleksi Kompetensi Bidang (SKB)

    1. Materi SKB (termasuk wawancara dan psikotes) ditetapkan oleh instansi pembina jabatan fungsional. Materi seleksi jabatan pelaksana ditetapkan oleh instansi yang membidangi urusan jabatan pelaksana yang dimaksud.
    2. Dalam hal instansi Pembina Jabatan fungsional atau instansi yang membidangi urusan jabatan pelaksana belum sial menyusun materi, maka penyusunannya dilakukan oleh pejabat Pembina kepegawaian yang bersangkutan.
    3. Materi selanjutnya dikoordinasikan dan diinterogasikan ke dalam sistem CAT Badan Kepegawaian Negara.

    Materi-materi yang dipelajari pada tahapan tes SKB biasanya berhubungan dengan instansi dan jabatan yang Anda pilih saat melakukan pendaftaran CPNS 2021 nanti, untuk itu pelajarilah seputar instansi serta tugas dan tanggung jawab dari jabatan yang Anda lamar.***

Editor: Mula Akmal

Sumber: Berbagai Sumber

»»

Kesesuaian Data dari Perguruan Tinggi Agar Tidak Gugur Saat Pemberkasan Untuk CPNS 2021

Apriana

Ilustrasi seleksi CPNS 2019. Berikut situs dan tata cara pengaduan masalah. /(Dok. Sistem Seleksi CPNS)
Seleksi program Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2021 rencananya akan dibuka pada bulan Maret mendatang. Diperkirakan, peluang rekrutmen pada CPNS 2021 akan lebih banyak dibandingkan CPNS 2019 yaitu melebihi satu juta.

Jelang pendaftaran CPNS 2021, ada baiknya peserta mempersiapkan seluruh data atau dokumen yang diperlukan dari sekarang.

Apabila data atau dokumen yang diinput ketika mendaftar tidak sesuai dengan data asli yang dimiliki peserta, maka hal tersebut bisa menggugurkan peserta di tahap pemberkasan nanti.

Setidaknya ada 3 data penting dari perguruan tinggi, yang digunakan untuk mendaftar CPNS 2021, sebagaimana telah dirangkum dari berbagai sumber.

Untuk itu, perhatikan secara seksama data atau dokumen berikut ini:

1.kualifikasi pendidikan yang dimiliki oleh peserta harus sesuai dengan persyaratan.

Ketika peserta mendaftar CPNS 2021, pada setiap formasi yang didaftarkan pastinya akan ada kualifikasi pendidikan yang telah ditentukan penyelenggara.

Peserta wajib untuk benar-benar memperhatikan kualifikasi yang dibutuhkan, telah sesuai atau tidak dengan yang dimiliki peserta.

Namun, apabila kualifikasi pendidikan yang dimiliki peserta tidak sesuai dengan persyaratan dan tetap ngeyel untuk mendaftar, maka peserta akan gagal pada tahap pemberkasan nantinya.

2. Akreditasi universitas dan akreditasi prodi harus sesuai dengan persyaratan.

Ketika mendaftar CPNS, peserta diharuskan lebih teliti dalam memeriksa persyaratan atau kualifikasi yang dibutuhkan. Harus menyesuaikan akreditasi universitas dan akreditasi prodi yang sesuai dengan persyaratan.

Perhitungan akreditasi dimulai ketika peserta lulus dari universitas, bukan terbitan akreditasi terbaru.

Kemudian, universitas harus terdaftar di BAN-PT, apabila tidak terdaftar, maka peserta dianggap tidak memenuhi kriteria.

Jika nantinya saat pemberkasan, Akreditasi yang ditemukan tidak sesuai dengan persyaratan awal formasi, maka akan membuat peserta gugur.

3. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) harus sesuai.

Ketika mendaftar di awal, peserta wajib betul memasukkan data Indeks Prestasi Kumulatif (IPK ) sesuai dengan yang dimiliki.

Karena saat pemberkasan nanti, peserta harus membuktikan kebenaran dari IPK yang didaftarkan tersebut.

Data IPK tersebut akan diinput, kemudian dibuktikan kebenarannya ketika peserta telah masuk tahap pemberkasan.

Apabila ditemukan perbedaan dari IPK awal mendaftar dengan ketika pemberkasan, maka tahap seleksi pemberkasan dinyatakan gagal.***

Editor: Shara Amalia

Sumber: Berbagai Sumber

»»

Pernyataan Korwil PHK2I Jawa Timur Tentang Kelanjutan Perjuangan Ketua PHK2I Yang Sudah Lulus PPPK

Pernyataan Korwil PHK2I Jawa Timur Tentang Kelanjutan Perjuangan Ketua PHK2I Yang Sudah Lulus PPPK
Korwil PHK2I Jatim Eko Mardiono, Koordinator PHK2I DKI Jakarta Nur Baitih, dan Ketum PHK2I Titi Purwaningsih (kiri ke kanan). Foto: Mesya

Koordinator Wilayah Perkumpulan Honorer K2 Indonesia (PHK2I) Jawa Timur Eko Mardiono meragukan janji Titi Purwaningsih serta para pengurus lainnya yang lulus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) untuk melanjutkan perjuangan.

Eko yakin, begitu NIP dan SK PPPK di tangan, Titi selaku ketum PHK2I serta pengurus lainnya pasti akan melupakan kawan-kawannya yang lain.

"Ingat loh masih ada 300 ribu lebih honorer K2 yang belum dapatkan regulasi untuk diangkat menjadi aparatur sipil negara (ASN) baik PNS maupun PPPK. Terus kawan-kawan pengurus yang sudah jadi PNS dan lulus PPPK masih nebar janji mau berjuang untuk kami yang tersisa," kata Eko , Kamis (3/12).

Dia menilai janji itu hanya enak didengar di kuping tetap sulit dilakukan.

Sebab, bila nekat berjuang untuk sisa honorer K2, status ASN bisa saja dicopot.

"Apa iya ikhlas dicopot dari PPPK? Apa berani langgar disiplin PPPK. Mbok ya kalau janji itu dipikirkan pakai logika," kritiknya.

Eko menegaskan, banyak honorer K2 yang sudah tidak percaya dengan kepemimpinan Titi.

Perjuangan awal menjadi PNS saja diingkari dan malah memilih PPPK yang statusnya kontrak. kanan). Foto: Mesya/

Kalau memang benar mau berjuang terus, lanjutnya, akan dibuktikan saat SK PPPK sudah di tangan.

Apakah para pengurus honorer K2 yang lulus PPPK berani melanggar disiplin PPPK.

"Namanya berjuang pasti bolak-balik ke Jakarta melakukan lobi-lobi serya lainnya. Emang berani enggak masuk kerja seperti saat masih honorer?,"  ucapnya.

Dia mencontohkan sekjen PHK2I yang begitu lulus PNS 2018, langsung mundur dari perjuangan karena paham aturan disiplin pegawai.

"Jadi Bu Titi jangan tambah-tambah dosa saja. Sudah banyak yang kurang simpati dengan perjuangan anda. Terutama honorer K2 yang tidak terakomodir. Namun, tetap saya ingat janji Bu Titi untuk memperjuangkan sisa honorer K2. Ingat, janji adalah utang," pungkasnya. (esy/jpnn)

»»