SKP PPPK Paruh Waktu

 Pengumuman *KHUSUS P3K PARUH WAKTU*

*KHUSUS* Untuk *SKP P3K PW* PERIODE PENILAIAN langsung ke *TAHUNAN (FINAL)* aja, sehingga tidak perlu lagi mengisi periode penilaian  per Triwulan.

SKP Tahun 2025 sesuai TMT, Periode SKP nya 01 Nov s/d 31 Des 2025 atau ada yang TMT 01 Des s/d 31 Des 2025.

SKP Tahun 2026 Periodenya 01 Jan s/d 31 Des 2026.

*SKP tetap harus dibuat sebagai syarat perpanjangan P3K PW.*

DUM

Terima Kasih

Badan Kepegawaian

Read More

SELEKSI PPPK TENAGA KEPENDIDIKAN PADA SEKOLAH RAKYAT KEMENSOS TAHUN 2026

PENGUMUMAN

NOMOR : 1996/1/KP.01.01/06/2026

SELEKSI PENGADAAN

TENTANG

PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK)

UNTUK TENAGA KEPENDIDIKAN (TENDIK) PADA SEKOLAH RAKYAT

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

TAHUN 2026

Menindak lanjuti Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim khususnya melalui penyelenggaraan Sekolah Rakyat serta berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 215 Tahun 2026 Tanggal 20 Mei 2026 Tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Melalui Pengadaan Tingkat Instansi di Lingkungan Kementerian Sosial RI Tahun 2026 Kementerian Sosial Republik Indonesia membuka kesempatan kepada Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat untuk menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tenaga Kependidikan Sekolah Rakyat dengan penjelasan sebagai berikut :

I. FORMASI YANG DIBUTUHKAN.

Jumlah alokasi formasi PPPK Tenaga Kependidikan Sekolah Rakyat Tahun 2026 sejumlah 5.127 (lima ribu seratus dua puluh tujuh) formasi dengan rincian, kualifikasi pendidikan, penempatan dan jumlah kebutuhan sebagaimana tercantum pada lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari pengumuman ini. Penjelasan atas tugas-tugas jabatan setiap formasi :

1. Wali Asuh dengan jabatan Penata Layanan Operasional melaksanakan tugas melakukan pengasuhan, pendampingan, bimbingan, pembinaan serta monitoring perkembangan peserta didik di Sekolah Rakyat dalam berbagai aspek sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;2. Wali Asrama dengan jabatan Penata Layanan Operasional melaksanakan tugas menyusun rencana kegiatan, penyiapan sarana dan prasarana keasramaan peserta didik, pengawasan aktivitas kegiatan harian, kemandirian, kedisiplinan dan tata tertib, serta mendukung pelaksanaan kegiatan pembinaan peserta didik pada Sekolah Rakyat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

3. Operator Sekolah dengan jabatan Pengelola Layanan Operasional melaksanakan tugas pengumpulan, pengolahan dan pendokumentasian serta penginputan data Sekolah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

4. Pengelola Keuangan dengan jabatan Pengelola Layanan Operasional melaksanakan tugas melakukan pengumpulan, pengelolaan dan pengolahan data, informasi, bahan dan materi sesuai dengan tugas terkait di bidang pengelolaan dan tatalaksana keuangan instansi pemerintah berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang- undangan yang berlaku; dan5. Tenaga Administrasi dengan jabatan Operator Layanan Operasional melaksanakan tugas pencatatan, pendokumentasian bahan, dokumen umum dan atau layanan administrasi lainnya.

1. Pelamar harus membaca dengan cermat pengumuman, memenuhi semua persyaratan dan melakukan pendaftaran sesuai dengan tata cara yang termuat dalam pengumuman, kelalaian dan kesalahan pelamar dalam membaca dan memahami setiap pengumuman dan tahapan adalah merupakan tanggung jawab pelamar;

2. Panitia tidak bertanggungjawab terhadap dokumen unggahan pelamar yang tidak dapat dibaca dengan jelas, dan/atau tidak sesuai dengan persyaratan yang mengakibatkan pelamar gugur/tidak lulus;

3. Seluruh tahapan seleksi tidak dipungut biaya apapun, jika ada pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, maka hal tersebut merupakan tindakan penipuan dan bukan merupakan tanggung jawab panitia seleksi;

4. Pelamar, keluarga dan pihak lain dilarang memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada panitia seleksi, apabila diketahui maka akan diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan digugurkan kelulusannya; 

5. Keputusan Panitia Seleksi dalam hal kelulusan pendaftar/pelamar pada setiap tahapan tes bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat;

6. Seluruh data/dokumen pelaksanaan seleksi yang diberikan oleh pelamar menjadi milik panitia; dan

7. lnformasi lebih lanjut dapat dilihat di laman https://kemensos.go.id/ dan media sosial resmi Kementerian Sosial RI. 

Dikeluarkan di Jakarta

Pada tanggal 02 Juni 2026

Ketua Panitia Seleksi Instansi,

Robben Rico

 UNDUH DI SINI

Read More

SELEKSI PPPK JABATAN FUNGSIONAL GURU PADA SEKOLAH RAKYAT TAHUN 2026

PENGUMUMAN

Nomor : 1995/1/KP.01.01/06/2026

TENTANG

SELEKSI PENGADAAN

PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK)

JABATAN FUNGSIONAL GURU PADA SEKOLAH RAKYAT

TAHUN 2026

Menindak lanjuti Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim khususnya melalui penyelenggaraan Sekolah Rakyat serta berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 215 Tahun 2026 Tanggal 20 Mei 2026 Tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Melalui Pengadaan Tingkat Instansi di Lingkungan Kementerian Sosial RI Tahun 2026 Kementerian Sosial Republik Indonesia membuka kesempatan kepada Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat untuk menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Guru Sekolah Rakyat dengan penjelasan sebagai berikut :

I. FORMASI YANG DIBUTUHKAN.

Jumlah alokasi formasi PPPK Jabatan Fungsional Guru Sekolah Rakyat Tahun 2026 sejumlah 3.053 (tiga ribu lima puluh tiga) formasi dengan rincian kebutuhan sebagaimana tercantum pada lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari pengumuman ini. 

II. KRITERIA DAN PERSYARATAN PELAMAR

A. Kriteria

Pelamar yang dapat melamar pada seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja jabatan fungsional guru sekolah rakyat adalah:

1. Lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) Prajabatan/PPG Calon Guru yang belum terdata sebagai Guru pada Data Pokok Pendidikan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen); dan

2. Lulusan PPG Prajabatan / PPG Calon Guru yang sudah terdata sebagai Guru bukan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Data Pokok Pendidikan Kemendikdasmen.

VI. LAIN-LAIN

1. Pelamar harus membaca dengan cermat pengumuman, memenuhi semua persyaratan dan melakukan pendaftaran sesuai dengan tata cara yang termuat dalam pengumuman, kelalaian dan kesalahan pelamar dalam membaca dan memahami setiap pengumuman dan tahapan adalah merupakan tanggung jawab pelamar;

2. Panitia tidak bertanggungjawab terhadap dokumen unggahan pelamar yang tidak dapat dibaca dengan jelas, dan/atau tidak sesuai dengan persyaratan yang mengakibatkan pelamar gugur/tidak lulus;

3. Seluruh tahapan seleksi tidak dipungut biaya apapun, jika ada pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, maka hal tersebut merupakan tindakan penipuan dan bukan merupakan tanggung jawab panitia seleksi;

4. Pelamar, keluarga dan pihak lain dilarang memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada panitia seleksi, apabila diketahui maka akan diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan digugurkan kelulusannya;

5. Keputusan Panitia Seleksi dalam hal kelulusan pendaftar/pelamar pada setiap tahapan tes bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat;

6. Seluruh data/dokumen pelaksanaan seleksi yang diberikan oleh pelamar menjadi milik panitia; dan

7. lnformasi lebih lanjut dapat dilihat di laman https://kemensos.go.id/ dan media sosial resmi Kementerian Sosial RI.

Dikeluarkan di Jakarta

Pada tanggal 2 Juni 2026

Ketua Panitia Seleksi Instansi,

Robben Rico

UNDUH DI SINI

Read More

Perubahan Status Guru Non ASN Tahun 2027

 Pemerintah melalui Kemendikdasmen tengah menyiapkan transisi besar bagi tenaga pendidik non-ASN. Mulai tahun 2027, istilah "Guru Honorer" akan resmi dihapus dan digantikan dengan status PPPK Paruh Waktu.

Langkah ini diambil sebagai implementasi UU ASN untuk memberikan kepastian status bagi guru non-ASN yang telah mengikuti seleksi PPPK namun belum lolos formasi. Tujuannya jelas:

• ✅ Melindungi hak guru agar tetap bisa mengajar.

• ✅ Menjaga stabilitas proses belajar mengajar di daerah.

• ✅ Menghindari kendala administrasi kepegawaian di masa depan.

Mari kawal bersama transisi ini demi kesejahteraan pahlawan tanpa tanda jasa kita! 🇮🇩

#GuruHonorer #PPPK2027 #PendidikanIndonesia #Kemendikdasmen #ASN InfoPendidikan

KENAPA KEBIJAKAN INI ADA?

Implementasi UU Aparatur Sipil Negara (ASN) yang meniadakan status tenaga honorer dalam sistem

kepegawaian pemerintah 

TRANSFORMASI GURU HONORER 2027 

TRANSISI GURU NON-ASN MENJADI PPPK 

APA ITU PPPK PARUH WAKTU?

Status baru ini merupakan "Jalan Tengah" bagi guru non-ASN

FORMASI GURU HONORER PARUH WAKTU

Istilah guru honorer akan dihapus dan secara resmi digantikan dengan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu mulai tahun 2027

PPPK PARUH WAKTU

 APA YANG BERUBAH?

Status honorer DIHAPUS Diganti PPPK  PARUH WAKTU

Berlaku efektif 2027

SASARAN 

• Guru non-ASN 
• Telah mengikuti seleksi PPPK

TUJUAN UTAMA 

• Melindungi guru agar tetap bisa mengajar 
• Menjaga proses belajar mengajar di daerah
• Menghindari persoalan administrasi kepegawaian 

BAGAIMANA SOAL GAJI?

• Tanggung jawab pemerintah daerah 
• Kemendikdasmen membuka ruang konsultasi bagi daerah yang mengalami kendala anggaran

Abdul Mukti (Mendikdasmen)

PPPK paruh Waktu asal muasalnya dari guru-guru non-ASN  yang ikut seleksi P3K dan tidak lulus. Supaya tidak menimbulkan masalah kepegawaian maupun dalam konteks penyelenggaraan pendidikan, maka mereka tetap mengajar dengan status guru PPPK paruh waktu

SUMBER: SRIHANDRIATMO MALAU/ TRIBUNNEWS | FOTO ILUSTRASI: IST I GRAFIS: AKBAR PERMANA

Read More

Penugasan Guru Non ASN Pada Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Tahun 2026

Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7 Tahun 2026 tentang Penugasan Guru Non Aparatur Sipil Negara pada Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Tahun 2026

Keberadaan Guru Non Aparatur Sipil Negara (Non-ASN) pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah merupakan bagian penting dalam menjaga keberlangsungan layanan pendidikan di Indonesia. Hal ini telah dibahas dan dirapatkan secara lintas kementerian, serta disepakati bahwa penggunaan nomenklatur Guru Non-ASN tetap diperbolehkan hingga akhir tahun 2026.

Melalui Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7 Tahun 2026, pemerintah menegaskan bahwa Guru Non-ASN yang telah terdata dan masih aktif mengajar tetap dapat melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan proses pembelajaran tetap berjalan optimal, sekaligus memberikan kepastian bagi para guru.

Terkait kesejahteraan, pemerintah juga telah menyiapkan skema yang jelas:

1. Bagi Guru Non-ASN yang telah memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi ketentuan beban kerja, akan memperoleh tunjangan profesi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Bagi yang belum memiliki sertifikat pendidik, tetap akan mendapatkan insentif dari pemerintah, sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi mereka dalam dunia pendidikan.

Anggaran untuk pelaksanaan kebijakan ini telah disiapkan, sehingga diharapkan dapat memberikan kepastian dan ketenangan bagi para guru dalam menjalankan tugasnya.

Selanjutnya, untuk pemenuhan kebutuhan guru pada tahun 2026 dan tahun-tahun berikutnya, pemerintah bersama Kementerian PANRB dan kementerian terkait telah merumuskan langkah strategis berupa pembukaan dan penetapan formasi kebutuhan guru secara bertahap.

Dengan demikian, Guru Non-ASN memiliki kesempatan untuk mengikuti proses seleksi sesuai ketentuan yang berlaku. Bagi yang lolos seleksi, statusnya akan bertransformasi menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN), sehingga memberikan jalur karier yang lebih jelas dan berkelanjutan.

Kebijakan ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam:

1. Menjaga keberlangsungan pembelajaran di seluruh Indonesia,

2. Memberikan kepastian status dan kesejahteraan bagi guru,

3. Serta memastikan tata kelola pemenuhan kebutuhan guru yang lebih terencana dan berkelanjutan

MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

REPUBLIK INDONESIA

SURAT EDARAN MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

EPUBLIK INDONESIA

NOMOR 7 TAHUN 2026

TENTANG

PENUGASAN GURU NON APARATUR SIPIL NEGARA PADA SATUAN

PENDIDIKAN YANG DISELENGGARAKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2026

Yth.

1. Gubernur;

2. Walikota/Bupati;dan

3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota.

di seluruh Indonesia

I. Latar Belakang

Pemerintah dan Pemerintah Daerah memiliki kewajiban mendasar untuk menjamin keberlangsungan pendidikan dengan memastikan ketersediaan guru yang memadai sesuai amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2OO3 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Berdasarkan Data Pendidikan kondisi

31 Desember 2024, masih terdapat 237.196 Guru non Aparatur Sipil Negara (non-ASN) yat g aktif mengajar pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, untuk keberlangsungan pelaksanaan pembelajaran pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah, diperlukan kebijakan agar Guru non-ASN tersebut tetap melaksanakan tugasnya.

II. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dimaksudkan agar menjamin terlaksananya pembelajaran pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

III. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini mencakup pengaturan penugasan terhadap Guru nonASN yang telah terdata dalam Data Pendidikan sebelum tanggal 31 Desember 2024 dan masih aktif mengajar pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;

3. Peraturan Pemerintah  Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19  Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74

Tahun 2008 tentang Guru;

4. Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2026 tentang Perubahan atas

Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

V. Isi Edaran

1. Guru non-ASN tetap melaksanakan tugasnya pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. terdata sebagai Guru non-ASN pada Data Pendidikan sampai dengan 31 Desember 2024; dan

b. masih aktif melaksanakan tugas pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

2. Data Guru non-ASN sebagaimana dimaksud pada angka (1) dapat dilihat melalui laman Ruang SDM.

3. Penugasan Guru non-ASN dilaksanakan sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.

4. Guru non-ASN yang ditugaskan mendapatkan penghasilan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Guru non-ASN yang memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi beban kerja mendapat tunjangan profesi Guru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Guru non-ASN yang memiliki sertifikat pendidik yang tidak memenuhi beban kerja mendapat insentif dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

c. Guru non-ASN yang belum memiliki sertifikat pendidik mendapat insentif dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

5. Pemerintah Daerah dapat memberikan penghasilan lain pada Guru non-ASN yang ditugaskan sesuai dengan kemampuan anggaran daerah.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami sampaikan terima kasih

Jakarta, 13 Maret 2026

MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

REPUBLIK INDONESIA,

Tembusan:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; dan

2. Kepala Badan Kepegawaian Negara.

UNDUH DI SINI

Read More

Pembayaran Jasa PPPK Paruh Waktu

Hal : Daftar Hadir PPPK Januari s.d. April 2026

Assalamu Alaikum.

Yth.

Kepala Sekolah SMA dan SMK

1. Dalam rangka tertib administrasi dan adanya dokumen pendukung dasar pembayaran jasa PPPK diperlukannya bukti dukung berupa daftar hadir yang membuktikan melaksanakan tugas di tempat kerja.

2. Sehubungan dengan proses pembayaran jasa PPPK Paruh Waktu April 2026, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut.

a. Daftar hadir bulan Januari - April agar segera diserahkan ke cabdin dalam bentuk rekapitulasi fingerprint (khusus PPPK Paruh Waktu mohon ditandai tebal). Apabila tidak menggunakan fingerprint, daftar hadir manual harus disertai surat pernyataan Kepala Sekolah yang menjelaskan alasan jelas.

b. Daftar hadir diserahkan dalam bentuk hardcopy dan sofcopy

c. Kami akan mengirim absen tersebut ke Dinas Pendidikan Aceh c.q. Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Aceh.

d. Daftar hadir tersebut paling lambat kami terima tanggal 27 April 2026.

3. Demikian untuk menjadi perhatian dan atas kerjasamanya, kami ucapkan terimakasih.

Read More

Jadwal TImeline Penyusunan Pertimbangan Teknis Kebutuhan ASN Nasional Tahun 2026

@updatecpns.com

Jadwal TImeline Penyusunan Pertimbangan Teknis Kebutuhan ASN Nasional Tahun 2026

♬

Read More

Jadwal Timeline Pengadaan Seleksi CASN Tahun 2026

Pengumuman Seleksi	15 April s.d. 24 April 2026
Pendaftaran Seleksi	15 April s.d. 24 April 2026
Seleksi Administrasi	15 April s.d. 25 April 2026
Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	26 April s.d. 27 April 2026
Pengumuman Jadwal Pelaksanaan Seleksi Kompetensi	1 Mei 2026 s.d. 4 Mei 2026
Pelaksanaan Seleksi Kompetensi	5 Mei s.d. 14 Mei 2026
Pengumuman Hasil Seleksi Kompetensi	17 Mei s.d. 19 Mei 2026

Jadwal Di atas adalah perkiraan berdasarkan hasil Video youtube BKN Menyapa Seri Ke 26

Read More

Perencanaan Kebutuhan ASN 2026

@updatecpns.com

Perencanaan Kebutuhan ASN 2026

♬

Read More

Rangkuman Video BKN Menyapa Tentang Perencanaan Kebutuhan ASN Tahun 2025

 Berikut adalah rangkuman detail dari video [LIVE] BKN Menyapa Seri 26 yang mengangkat tema "Perencanaan Kebutuhan ASN", lengkap beserta menitnya:

Sesi Pra-Acara & Sketsa Pendek

[00:30 (http://www.youtube.com/watch?v=oZ8xJVCdjGM&t=30)] Pentingnya dialog kinerja antara atasan dan pegawai untuk menyamakan ekspektasi, target, dan standar keberhasilan secara dua arah sepanjang tahun.

[03:46 (http://www.youtube.com/watch?v=oZ8xJVCdjGM&t=226)] Sketsa tentang perencanaan kebutuhan ASN yang tepat sasaran. BKN menekankan bahwa rekrutmen ASN bukan sekadar kuantitas, melainkan merekrut SDM yang sesuai dengan potensi dan karakteristik spesifik daerah (misal: pariwisata berbasis budaya di Bali, atau ahli perkebunan kopi di Flores).

[07:09 (http://www.youtube.com/watch?v=oZ8xJVCdjGM&t=429)] Pengenalan layanan kepegawaian BKN seperti Mola (Monitoring Layanan Kepegawaian) untuk mengecek progres penetapan NIP secara mandiri, dan MyASN untuk proses kepegawaian lain secara digital.

Pembukaan Acara BKN Menyapa Seri 26

[16:14 (http://www.youtube.com/watch?v=oZ8xJVCdjGM&t=974)] MC (Ria Okta Dewi) membuka acara BKN Menyapa ASN Series 26 secara virtual melalui Zoom dan YouTube.

[17:42 (http://www.youtube.com/watch?v=oZ8xJVCdjGM&t=1062)] Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan pembacaan doa pembuka pada [20:00 (http://www.youtube.com/watch?v=oZ8xJVCdjGM&t=1200)].

Pemaparan Materi oleh Plt. Direktur Perencanaan Kebutuhan ASN (Bpk. Muhammad Ridwan)

[23:10 (http://www.youtube.com/watch?v=oZ8xJVCdjGM&t=1390)] Sesi pemaparan utama dimulai. Beliau menjelaskan bahwa perencanaan kebutuhan adalah tahap "hulu" (paling awal) yang sangat penting dalam manajemen ASN untuk memastikan pelayanan publik berjalan maksimal.

[25:29 (http://www.youtube.com/watch?v=oZ8xJVCdjGM&t=1529)] Timeline Pengadaan ASN: Formasi yang dibuka tahun ini (2026) sejatinya sudah diusulkan dan direncanakan oleh instansi daerah/pusat sejak setahun sebelumnya, lalu divalidasi oleh BKN menjadi Pertimbangan Teknis Nasional.

[31:29 (http://www.youtube.com/watch?v=oZ8xJVCdjGM&t=1889)] Rasio ASN vs Penduduk: Indonesia memiliki rasio ASN sekitar 2,4% terhadap jumlah penduduk (termasuk rendah dibanding beberapa negara tetangga). BKN melakukan simulasi penambahan ASN secara bertahap untuk mendukung program Asta Cita pemerintahan, khususnya di sektor pendidikan dan kesehatan.

[34:39 (http://www.youtube.com/watch?v=oZ8xJVCdjGM&t=2079)] Karakteristik Wilayah: Kebutuhan ASN dipetakan dalam 7 kategori wilayah (misal: perkotaan, industri, kepulauan, rawan bencana). Setiap wilayah tidak bisa disamaratakan jenis ASN-nya karena memiliki tantangan dan misi kepala daerah yang berbeda.

[43:26 (http://www.youtube.com/watch?v=oZ8xJVCdjGM&t=2606)] Klarifikasi Hoaks: Bpk. Ridwan menegaskan bahwa informasi resmi mengenai seleksi CPNS dan PPPK hanya bersumber dari KemenPAN-RB dan BKN. Ia membantah keras isu/hoaks yang beredar di media sosial mengenai adanya pengangkatan otomatis (konversi) PPPK menjadi CPNS tanpa seleksi.

[54:02 (http://www.youtube.com/watch?v=oZ8xJVCdjGM&t=3242)] Imbauan agar ASN saat ini lebih bersikap agile (tangkas/fleksibel). Redistribusi, pemetaan ulang, dan mutasi internal merupakan hal lumrah yang harus siap dijalani oleh ASN demi mendukung visi-misi daerah dan mengisi kekosongan SDM di sektor pelayanan publik.

Sesi Tanya Jawab (Q&A)

[56:05 (http://www.youtube.com/watch?v=oZ8xJVCdjGM&t=3365)] Sesi Tanya Jawab Bagian 1 (Bersama Pak Ridwan):

Biro Kesra Sumbar: Bertanya soal ketimpangan data perencanaan di atas kertas vs realitas di lapangan. BKN menjawab bahwa akurasi data (seperti perbaikan data instansi/NPSN) adalah kunci. Jika ada instansi yang sangat darurat kekurangan pegawai, aturan sebenarnya memungkinkan mereka mengajukan formasi/pengadaan khusus di luar jadwal siklus reguler, asalkan disetujui KemenPAN-RB.

BKPSDM Padang Lawas Utara: Bertanya tentang perbaikan data PPPK. BKN mengklarifikasi bahwa jika perbaikannya sekadar update data gelar akademik atau salah nama di SK (dan tidak mempengaruhi penetapan NIP), layanan perbaikannya terus terbuka kapan saja lewat Kanreg BKN.

[01:19:07 (http://www.youtube.com/watch?v=oZ8xJVCdjGM&t=4747)] Sesi Tanya Jawab Bagian 2 (Bersama Tim Teknis BKN - Pak Adi Fauzan & Bu Nita):

BKPSDM Sukamara: Menanyakan integrasi sistem SIASN dan e-Formasi serta request pelatihan ABK (Analisis Beban Kerja). Tim BKN menjelaskan kedua aplikasi saling melengkapi dan menyatakan kesiapan memberikan bimbingan/pelatihan penyusunan kebutuhan ASN secara virtual via Zoom kepada daerah yang butuh.

[01:28:30 (http://www.youtube.com/watch?v=oZ8xJVCdjGM&t=5310)] Kemenag Babel: Menanyakan larangan pengangkatan honorer/outsourcing dan jadwal pembukaan CPNS. BKN menegaskan aturan larangan rekrutmen honorer sudah paten sejak lama dan masih berlaku. Jadwal rekrutmen 2026 masih dalam tahap penggodokan karena masih menunggu usulan final dari berbagai instansi.

[01:36:43 (http://www.youtube.com/watch?v=oZ8xJVCdjGM&t=5803)] Kepulauan Aru (via Chat): Menanyakan solusi atas penumpukan PPPK teknis di satu SKPD sementara SKPD lain kosong. BKN menjawab bahwa ini dampak salah perencanaan sejak awal. Solusinya, instansi bisa bersurat ke BKN dan KemenPAN-RB untuk memindahkan PPPK ke unit yang kekurangan menggunakan aplikasi pendukung seperti aplikasi IMUT.

[01:45:01 (http://www.youtube.com/watch?v=oZ8xJVCdjGM&t=6301)] BKPSDM Dumai: Menanyakan mengapa jabatan fungsional lebih diprioritaskan dibanding pelaksana. BKN menjawab karena jabatan fungsionallah yang memegang tugas teknis inti dari suatu dinas. Idealnya pegawai pelaksana existing dimaksimalkan terlebih dahulu lewat kenaikan jabatan/pengayaan tugas, baru setelah itu sisa kurangnya diajukan menjadi usulan formasi baru CPNS/PPPK.

Penutupan Acara

[01:51:08 (http://www.youtube.com/watch?v=oZ8xJVCdjGM&t=6668)] Closing Statement (Pak Adi Fauzan): Kesimpulan bahwa pembukaan CPNS/PPPK tidak dilakukan sembarangan, melainkan wajib berdasarkan analisis kebutuhan nyata di lapangan, dukungan terhadap visi-misi/potensi daerah, serta mempertimbangkan batas maksimal rasio belanja pegawai (maks. 30% dari APBD).

[01:55:24 (http://www.youtube.com/watch?v=oZ8xJVCdjGM&t=6924)] Acara resmi ditutup oleh MC dengan membacakan pantun.

Read More