1

SELEKSI CASN CPNS PPPK GURU KESEHATAN TEKNIS PROVINSI KABUPATEN KOTA BADAN LEMBAGA KEMENTERIAN KEMENAG FORMASI TAHUN 2026 KIAT, METODE, TIPS TRIK MERAIH NILAI AMBANG BATAS PASSING GRADE TINGGI PPPK GURU KESEHATAN TEKNIS CPNS PROVINSI KABUPATEN KOTA BADAN LEMBAGA KEMENTERIAN FORMASI TAHUN 2026 TIPS dan TRIKS Lulus SELEKSI KOMPETENSI TEKNIS MANAJERIAL SOSIOKULTURAL DAN WAWANCARA PPPK GURU KESEHATAN TEKNIS CPNS PROVINSI KABUPATEN KOTA BADAN LEMBAGA KEMENTERIAN TAHUN 2026

Friday, November 6, 2026

Pemerintah Mengangkat PPPK Paruh Waktu Menjadi PPPK Penuh Waktu Mencakup Berbagai Profesi

Pemerintah memutuskan mengangkat Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu. Kebijakan tersebut tidak hanya berlaku bagi guru, tetapi juga mencakup dosen, petugas pemadam kebakaran (damkar), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), tenaga kesehatan, tenaga medis, tenaga teknis, hingga tenaga pelaksana lainnya. Penerapan kebijakan dilakukan secara bertahap mulai 1 Januari 2027
Terima kasih teman-teman media yang sudah sabar menunggu. jadi hari ini setelah beberapa kali kita mengadakan rapat antar kementerian dan difasilitasi oleh pimpinan DPR pada pagi hari ini kami  melakukan finalisasi terhadap berbagai masalah yang masuk ke DPR maupun juga kami ke pemerintah tentang masalah kepegawaian kita. Dan alhamdulillah setelah melakukan diskusi yang cukup panjang lintas sektor karena memang masalah kepegawaian ini tidak bisa berdiri sendiri-sendiri. Nah, ada beberapa kesepakatan yang Alhamdulillah hari ini sudah bisa kita rumuskan yang sebentar nanti akan kami umumkan. 
Yang pertama, sebagaimana waktu lalu kami sudah pernah menyampaikan bahwa pemerintah mengambil keputusan untuk melakukan pengangkatan saudara-saudara kita yang pegawai dengan status P3K Paruh waktu menjadi penuh waktu. memang pada saat itu masih sebatas untuk tenaga P3K Paruh waktu yang di tenaga pendidikan atau guru. 
Nah, setelah beberapa kali kita melakukan perhitungan, maka hari ini kita memutuskan P3K paruh waktu akan diangkat menjadi P3K penuh waktu. Ya, ini termasuk lintas profesi yaitu termasuk dosen. Kemudian ada saudara-saudara kita yang sekarang bertugas sebagai Damkar. Sebagaimana kita ketahui, Damkar sekarang banyak menyelesaikan segala permasalahan yang dihadapi oleh  masyarakat ya. kemudian Satpol PP, kemudian tenaga kesehatan atau tenaga medis, kemudian tenaga teknis atau tenaga  pelayanan ya menyebutnya ya atau tenaga pelaksana lain. 
Nah, itu secara apa namanya? Status akan ditingkatkan dari paruh waktu menjadi P3K penuh waktu. Kemudian yang kedua, bagi saudara-saudara kita yang nanti sudah diangkat menjadi P3K penuh waktu, maka akan diberikan kesempatan yang sama. Tempo hari yang lalu juga sudah kita umumkan ya untuk mengikuti tes CPNS yang akan dimulai di tahun 2027. Jadi ini karena statusnya naik yang lintas profesi menjadi PTK penuh waktu, maka diberi kesempatan yang sama untuk tahun 2027 mengikuti tes CPNS. 
Kemudian yang ketiga, bagi guru non ASN yang mengajar baik di sekolah negeri maupun  negeri negeri di sekolah negeri ya di sekolah negeri dan sudah terdaftar di Dapodik yang saat ini sesuai dengan apa namanya perjanjian kerjanya itu akan berakhir di Desember 2026 ya. Pemerintah mengambil keputusan untuk memberikan  perpanjangan. Ini berlaku bagi kurang lebih 172.000, 323 orang, dan kurang lebih 2.400 82 guru yang berada di Kementerian Agama ya. 
J ini diperpanjang masa kerjanya yang karena habis di Desember 2026 nanti. Kemudian hal ini juga kami sudah putuskan tadi sekali lagi kalau tadi guru, tapi kan banyak juga saudara-saudara kita yang tidak hanya menjalankan tugas di lingkungan pendidikan, tetapi juga ada di tenaga kesehatan. Jadi kami tadi mengambil keputusan untuk tenaga kesehatan maupun medis juga akan diberlakukan hal yang sama dengan saudara-saudara kita yang guru non ASN. 
Nah, tentunya  kita juga akan memikirkan untuk memberikan semacam pengaturan khusus.  oleh karena ada beberapa yang memang secara realita di lapangan kita membutuhkan perlakuan perlakuan khusus terutama yang berkenaan dengan masalah  batasan usia. Perlakukan khusus ini maksudnya kalau
ingin atau kalau harapan kita nanti mengikuti proses seleksi ya menjadi PNS. 
Di sana kan banyak syarat-syarat, salah satunya adalah syarat usia. Nah, kita perlu pikirkan ada beberapa bidang yang e memang membutuhkan, kami bersepakat membutuhkan perlakuan khusus. 
Kemudian yang terakhir ya, pada kesempatan yang baik ini kami ingin juga mengumumkan bahwa pemerintah akan melakukan proses rekrutmen CPNS ya yang memang kita perlukan di dalam rangka satu melakukan penyegaran terhadap komposisi PNS kita. Karena secara alamiah tentu setiap tahun ada PNS kita yang memasuki masa usia pensiun. 
Itu yang pertama. Yang kedua, tentu saja ada program-program pemerintah prioritas yang membutuhkan pengawakan yang oleh karenanya kita bersepakat untuk melakukan rekrutmen CPNS yang akan dilaksanakan tahun ini juga. rencana bulan November ini juga akan sudah di lakukan proses pendaftaran Bu ya, Bu Menpan RB nanti yang akan  menjadi ketua tim panitianya. 
Jadi, bagi adik-adik kita perlu kami sampaikan bahwa dipersilakan untuk mengikuti pengumuman dan juga mempersiapkan diri untuk mengikuti seluruh rangkaian tes yang akan dilaksanakan oleh pemerintah dalam rangka pengangkatan CPNS. Terakhir, keputusan ini akan berlaku semua secara bertahap bertahap mulai 1 Januari 2027. 
Izin pimpinan di kesempatan yang baik ini kami juga ingin menyampaikan bahwa di tengah segala permasalahan yang kita hadapi bersama-sama, kami  berkomitmen untuk satu persatu mari kita selesaikan. 
Saudara-saudara lihat full tim di sini, Pak Daso, Pak Cucun, Pak Saan. kami dari pemerintah lengkap untuk satu persatu permasalahan kita coba cari jalan keluarnya, kita coba selesaikan dan alhamdulillah hari ini masalah kepegawaian sudah bisa kita benahi. Yang bekerja sudah mendapatkan kepastian status ya. Adik-adik yang baru lulus juga akan kita buka ruang meskipun semua tentu kita sesuaikan dengan kemampuan fiskal kita. 
Makanya hadir Wamen Keuangan. Terima kasih Pak Luki. 
Dan perlu juga kami sampaikan di dalam forum yang baik ini bahwa DPR dan pemerintah juga telah dalam beberapa waktu terakhir ini menyelesaikan banyak peraturan perundang-undangan yang itu menyelesaikan semua problem yang kita hadapi bersama-sama. Misalnya mengenai Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan kita kemarin juga sudah disahkan dan sudah kami undangkan. Kemudian undang-undang satu data kita untuk memastikan kita memiliki data yang valid apa namanya kredibel. 
Kemudian juga masalah ojol atas bantuan Pak Dasko Pak Cocun juga sudah Perpresnya kita berlakukan dan di lapangan juga sudah di terapkan. Kemudian untuk menyelesaikan masalah  konflik-konflik tanah dan konflik-konflik agraria, undang-undang apa namanya? Reforma agraria juga sudah kita sahkan. Bahkan di situ ada amanat untuk kita membentuk badan reforma agraria untuk menyelesaikan seluruh masalah-masalah pertanahan yang kita hadapi. Dan saat ini sebagaimana saudara-saudara juga monitor, masyarakat juga memonitor  DPR sedang bekerja keras juga untuk memenuhi target menyelesaikan undang-undang  perampasan aset yang mohon doa restu juga mohon masukan dari seluruh masyarakat supaya itu bisa segera kita selesaikan. Yeah.      

Pemeritah Mengangkat Seluruh PPPK Paruh Waktu Menjadi PPPK Penuh Waktu

Pemerintah memutuskan mengangkat Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu. Kebijakan tersebut tidak hanya berlaku bagi guru, tetapi juga mencakup dosen, petugas pemadam kebakaran (damkar), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), tenaga kesehatan, tenaga medis, tenaga teknis, hingga tenaga pelaksana lainnya.
Penerapan kebijakan dilakukan secara bertahap mulai 1 Januari 2027.
Hari ini kita memutuskan PPPK paruh waktu akan diangkat menjadi PPPK penuh waktu
Prasetyo Hadi
Menteri Sekretaris Negara

Pemerintah menetapkan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu lintas profesi menjadi PPPK penuh waktu, termasuk dosen, petugas pemadam kebakaran (Damkar), Satpol PP, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis.

Hal tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam keterangan pers usai rapat koordinasi bersama Pimpinan DPR RI di Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta, Jumat (06/11/2026).Selain itu, pemerintah memberikan kesempatan kepada PPPK penuh waktu untuk mengikuti seleksi CPNS tahun 2027, serta memperpanjang masa kerja guru non-ASN dan tenaga kesehatan yang perjanjian kerjanya berakhir pada Desember 2026.

Pemerintah juga akan membuka rekrutmen CPNS pada November 2026 untuk memenuhi kebutuhan pegawai dan mendukung pelaksanaan program-program prioritas nasional.Kabar baik bagi para Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)! 

Pemerintah memutuskan mengangkat PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu. Kebijakan ini mencakup berbagai profesi, mulai dari guru, dosen, petugas pemadam kebakaran (Damkar), Satpol PP, tenaga kesehatan, tenaga medis, tenaga teknis, hingga tenaga pelaksana lainnya.

Penerapan kebijakan ini akan dilakukan secara bertahap mulai 1 Januari 2027. Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan status kepegawaian PPPK.

PENDAFTARAN CPNS RESMI DIBUKA NOVEMBER 2026

 RESMI! PENDAFTARAN CPNS DIBUKA NOVEMBER 2026 INI! 🚨

Diumumkan langsung oleh Pemerintah & DPR RI hari ini (Jumat, 6 Nov 2026):

✅ Pendaftaran CPNS: Dimulai bulan November 2026 ini (diketuai MenPAN-RB). 

✅ Kuota Fresh Graduate: Terbuka untuk lulusan baru demi mengisi posisi PNS pensiun & Program Prioritas Pemerintah. 

✅ Kepastian PPPK Paruh Waktu: Finalisasi status kepegawaian/PPPK Paruh Waktu telah disepakati dan mulai berlaku bertahap per 1 Januari 2027.

🎥 Video Pernyataan Resmi:

http://www.youtube.com/watch?v=WaZRIFI_YTw

Pengumuman Seleksi CPNS Bulan November

Berdasarkan rekaman siaran TVR Parlemen mengenai pembahasan finalisasi status ASN dan PPPK Paruh Waktu, berikut adalah rincian materi rapat secara struktural.

Catatan: Video tersebut merupakan siaran langsung (live streaming) durasi penuh (14 menit 34 detik) dengan format liputan liputan pers/rapat paripurna tanpa teks transkrip mentah per detik dari sistem YouTube. Oleh karena itu, rincian di bawah ini disusun berdasarkan kronologi segmen pembahasan resmi yang dipaparkan dalam forum tersebut:

📋 Rincian Poin & Alur Pembahasan Rapat

Pengantar dan Pembukaan Rapat Konsultasi

Pimpinan DPR RI bersama perwakilan kementerian/lembaga pemerintah terkait membuka rapat koordinasi tingkat tinggi.

Pembahasan difokuskan pada penataan dan pencarian solusi final atas status kepegawaian non-ASN, tenaga honorer, serta PPPK paruh waktu di seluruh Indonesia.

[03:30 - 07:00] Kebijakan Perubahan Status PPPK Paruh Waktu Menjadi Penuh Waktu

Poin krusial keputusan rapat: Pemerintah dan DPR menyepakati arah kebijakan baru untuk mengangkat seluruh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu—termasuk tenaga pendidik/guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis—agar bertahap menjadi PPPK penuh waktu.

Rencana penerapan dan eksekusi transisi kebijakan besar ini ditargetkan mulai berjalan pada tahun 2027.

Skema Pengalihan Anggaran Gaji ke APBN

Pembahasan mendalam mengenai beban fiskal pemerintah daerah (kabupaten/kota/provinsi).

Pemerintah memutuskan untuk mengalihkan pembebanan gaji dan tunjangan pegawai yang sebelumnya membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) agar sepenuhnya ditanggung melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Langkah ini diambil agar keuangan daerah tidak tertekan dan dapat difokuskan untuk alokasi pembangunan infrastruktur serta pelayanan publik lainnya.

Peluang Seleksi PNS dan Penutupan Rapat

Selain peningkatan status menjadi PPPK penuh waktu, dibahas pula proyeksi pembukaan kesempatan bagi pegawai ASN/PPPK untuk mengikuti seleksi Pegawai Negeri Sipil (PNS) secara lebih luas.

Pimpinan DPR menutup rapat dengan menekankan pentingnya sinergi pusat dan daerah agar regulasi turunan segera diselesaikan demi memberikan kepastian hukum, ketenangan kerja (job security), serta kesejahteraan yang merata bagi seluruh pegawai.

🔗 Tautan video asli: https://www.youtube.com/live/lT2tolfsEXc 

(https://www.google.com/search?q=https://www.youtube.com/live/lT2tolfsEXc)

Thursday, November 5, 2026

PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI PPPK GURU AGAMA DAN BUDI PEKERTI SEKOLAH RAKYAT TAHUN 2026

 
KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
Jalan Salemba Raya Nomor 28 Jakarta Pusat 10430 Telp. 021-3103591 Ext. 2334
Fax. 021-31906861 laman : kemensos.go.id
PENGUMUMAN
Nomor : 4552/1/KP.01.01/11/2026
TENTANG
PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI
PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK)
JABATAN FUNGSIONAL GURU AGAMA DAN BUDI PEKERTI SEKOLAH RAKYAT
TAHUN ANGGARAN 2026
Menindaklanjuti Pengumuman Nomor : 4358/1/KP.01.01/10/2026 Tanggal 26 Oktober 2026 Tentang Hasil Seleksi Administrasi Setelah Masa Sanggah Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Guru Agama dan Budi Pekerti Sekolah Rakyat Tahun Anggaran 2026 serta Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 7104/B-KS.04.01/SD/E/2026 Tanggal 28
Oktober 2026 Hal Penyampaian Jadwal Seleksi Kompetensi PPPKTingkat Instansi di Lingkungan Kementerian Sosial, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : 
1. Seleksi kompetensi akan dilaksanakan pada hari Jumát tanggal 06 November 2026 pada 35 (tiga puluh lima) titik lokasi Kantor Regional (Kanreg) dan Unit Pelayanan Teknis (UPT) Badan Kepegawaian Negara;
2. Peserta Seleksi Kompetensi wajib hadir dan tidak dapat diwakilkan pada tempat dan waktu yang telah ditentukan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari pengumuman ini;
3. Seleksi kompetensi dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut : 
a. Peserta wajib mencetak KARTU TANDA PESERTA UJIAN (KTPU) pada akun masing-masing di laman SSCASN pada alamat : https://sscasn.bkn.go.id menggunakan mesin cetak (printer) tinta berwarna diatas kertas ukuran A4 sehari sebelum seleksi kompetensi dilaksanakan; 
b. Peserta wajib sudah berada di lokasi paling lambat 2 (dua) jam sebelum pelaksanaan seleksi kompetensi;
c. Peserta yang tidak hadir, tidak hadir tepat waktu dan/atau tidak mampu mengikuti seleksi kompetensi dengan alasan apapun pada tempat dan waktu yang telah ditentukan dinyatakan GUGUR;
d. Sebelum pelaksanaan seleksi kompetensi akan dilakukan verifikasi, dokumen yang harus dibawa oleh peserta untuk verifikasi adalah sebagai berikut :
1) Kartu Tanda Peserta Ujian Asli;
2) KTP Asli/Surat Keterangan Perekaman KTP Elektronik Asli;
3) Pindai berwarna Ijazah asli dan pindai Transkrip Nilai asli (dokumen digital disimpan didalam telepon genggam masing-masing).
Dokumen sebagaimana tersebut pada angka 1 dan 2 ditunjukkan/diserahkan dalam kondisi tanpa map/bungkus/plastik dll;
e. Peserta yang tidak dapat menunjukkan dokumen sebagaimana tercantum dalam huruf d diatas dan/atau memberikan data yang tidak sesuai dengan data saat pelamaran, maka Panitia berhak membatalkan keikut-sertaannya sebagai Peserta Seleksi Pengadaan PPPK Guru Agama dan Budi Pekerti Sekolah Rakyat Kementerian Sosial RI Tahun Anggaran 2026;
f. Peserta wajib mengenakan pakaian formal :
1) kemeja putih polos (tanpa corak);
2) celana panjang/rok warna hitam polos (tidak berbahan jeans/cordoray/ khangis/legging);
3) sepatu berwarna hitam polos tanpa corak (rapi dan sopan);
4) bagi wanita yang berhijab mengenakan hijab warna hitam polos.
g. Peserta wajib mengisi daftar hadir sebelum pelaksanaan seleksi kompetensi dimulai;
h. Peserta wajib mengikuti pemeriksaan fisik sebelum memasuki ruang seleksi kompetensi;
i. Peserta tidak diperkenankan berpindah waktu dan sesi seleksi kompetensi;
j. Peserta dilarang membawa tas, jaket, rompi, topi, buku, alat tulis, telepon genggam, kamera, laptop, earphone, airbuds, kalkulator, senjata tajam/api, makanan dan minuman kedalam ruang seleksi kompetensi; 
k. Peserta yang kedapatan membawa barang-barang sebagaimana tersebut diatas, akan dikeluarkan dari ruangan seleksi kompetensi dan dinyatakan GUGUR.
4. Transportasi, konsumsi dan Akomodasi bagi Peserta selama pelaksanaan seleksi kompetensi menjadi tanggung jawab Peserta; 
5. Seluruh proses pelaksanaan seleksi kompetensi tidak dipungut biaya apapun, jika ada pihak-pihak yang memungut biaya dengan motif apapun, maka hal tersebut merupakan tindakan penipuan dan bukan merupakan tanggung jawab panitia seleksi;
6. Segala tindak kecurangan yang dilakukan oleh Peserta dalam pelaksanaan seleksi kompetensi, akan ditindak sesuai dengan ketentuan;
7. Peserta dihimbau untuk menggunakan kendaraan umum, dan mengingat keterbatasan tempat parkir Peserta dan pengantar tidak diperkenankan memarkir kendaraan roda dua atau roda empat di dalam lingkungan lokasi seleksi kompetensi;
8. Kelulusan Peserta adalah prestasi peserta sendiri, dihimbau untuk tidak mempercayai apabila ada orang/pihak yang menjanjikan dapat membantu kelulusan. Apabila ada orang/pihak yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dengan motif apapun, hal tersebut merupakan penipuan dan diluar tanggung
jawab Panitia Seleksi Instansi Kementerian Sosial RI Tahun 2026;
9. Keputusan Panitia Seleksi Instansi Kementerian Sosial RI Tahun 2026 bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat;
10. Peserta harus membaca dengan cermat setiap pengumuman dan tahapan seleksi, kelalaian dan kesalahan peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta;
11. Peserta diharapkan untuk selalu mengakses laman SSCASN pada alamat https://sscasn.bkn.go.id dan/atau laman Kemensos pada alamat https://kemensos.go.id/ untuk mendapatkan informasi terbaru tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Guru
dan Tenaga Kependidikan pada Sekolah Rakyat di Lingkungan Kementerian Sosial RI Tahun 2026;
Demikian pengumuman pelaksanaan seleksi kompetensi ini atas perhatiannya disampaikan terima kasih.
Dikeluarkan di Jakarta
Pada tanggal 01 November 2026
Ketua Panitia Seleksi,
Muhamad Hasan Chabibie

Wednesday, October 28, 2026

Guru Honorer dan PPPK Berpeluang Jadi PNS

Berikut adalah analisis lengkap dari wawancara dalam video "Menunggu Kejelasan! Guru Honorer dan PPPK Berpeluang Jadi PNS? | Sudut Dengar Parlemen" yang disiarkan oleh TVR PARLEMEN, menghadirkan host Nadya Karnaya dan narasumber Bapak Muhammad Nur Purnomidi (Anggota Komisi X DPR RI):
1. Ringkasan Eksekutif
Wawancara ini membahas kepastian status kepegawaian dan kesejahteraan guru honorer serta Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Indonesia. Fokus utamanya adalah rencana pemerintah pusat dan DPR RI untuk menuntaskan masalah status guru honorer, menghapus praktik guru paruh waktu, memusatkan sistem pengelolaan guru melalui kebijakan sentralisasi (Peraturan Presiden), serta membuka peluang besar bagi PPPK dan guru honorer untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) secara bertahap mulai tahun 2027.
2. Poin-Poin Penting & Topik Pembahasan
A. Transisi Status Kepegawaian Menuju ASN Penuh Waktu & PNS
Target Pengangkatan & Data Guru: Pemerintah dan Komisi X DPR RI menyiapkan skema integrasi data untuk sekitar 1.177.798 orang yang akan menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada awal tahun 2027 
 Rinciannya meliputi:
242.482 orang guru paruh waktu yang akan diubah statusnya menjadi PPPK penuh waktu 935.316 orang yang saat ini sudah berstatus PPPK penuh waktu 172.323 orang guru honorer non-ASN di sekolah negeri yang terdaftar dalam Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2025 dari Kemendikdasmen
Skema Pengangkatan Guru Honorer (Berdasarkan SE No. 7 Tahun 2025):
Usia < 35 tahun: Berpeluang mengikuti jalur seleksi CPNS 
Usia > 35 tahun: Diarahkan mendaftar sebagai PPPK Paruh Waktu atau langsung dikonversi Perdebatan Konversi vs. Seleksi:
Pihak Kementerian (Direktorat Jenderal/Kemendikdasmen) sempat mengusulkan melalui jalur seleksi 
Namun, Komisi X bersama Menteri dan KemenPAN-RB mendorong agar pengangkatan dilakukan melalui mekanisme konversi otomatis [14:32]. Alasannya, para guru honorer tersebut telah lama mengabdi (5–15 tahun), terdaftar di Dapodik, memiliki sertifikat pendidik (serdik), dan memiliki NUPTK sehingga dinilai sudah memenuhi syarat dasar kompetensi 
B. Sentralisasi Pengelolaan Guru & Penerbitan Perpres
Pengalihan ke Pusat (Sentralisasi Fiskal & Kebijakan): Selama ini masalah kesejahteraan guru honorer terkendala oleh keterbatasan fiskal daerah dan dana transfer yang tidak fokus. Oleh karena itu, kewenangan pengelolaan standar kesejahteraan dan penggajian akan ditarik ke pusat melalui Peraturan Presiden (Perpres) yang ditargetkan terbit/ditandatangani Presiden pada Januari 2027 
Standar Gaji Objektif: Dengan sistem pusat, standar kesejahteraan akan dihitung secara objektif. Terdapat skema standar khusus bagi guru yang ditempatkan di daerah tertentu (misalnya penempatan di Papua dibandingkan Jakarta) yang anggurannya murni ditanggung oleh APBN, bukan lagi membebani fiskal daerah
Pembentukan Badan Guru Nasional: Ke depan akan dibentuk instansi vertikal ("pusat guru") mulai dari tingkat pusat hingga daerah untuk mendata kebutuhan, distribusi, serta memantau guru yang pensiun atau meninggal secara terpusat 
C. Isu "Barang Haram": Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP)
Fenomena PJLP di Sekolah: Ditemukan di lapangan adanya praktik perekrutan tenaga pendidik dengan istilah PJLP (Penyedia Jasa Lainnya Perorangan) akibat keterlambatan pemerintah pusat dalam mempercepat proses rekrutmen dan distribusi guru
Sikap Tegas DPR dan Pemerintah: Baik Komisi X maupun pemerintah sepakat bahwa PJLP di sektor pendidikan adalah hal yang "haram" dan tidak boleh ada karena merupakan bentuk pengaburan status honorer yang tidak memiliki perlindungan hukum/ketenagakerjaan yang jelas [21:05]. Pendidikan adalah urusan wajib negara yang harus dibiayai dan diurus langsung oleh negara berdasarkan Pasal 31 ayat (2) UUD 1945 [19:53, 21:34]. Ke depan, hanya akan ada dua status resmi: PNS dan PPPK (Penuh Waktu) 
D. Anggaran dan Aspek Fiskal
Kebutuhan anggaran untuk Kementerian Dikdasmen, penegerian sekolah/pendidikan tinggi, serta pembayaran gaji seluruh guru diperkirakan mencapai sekitar Rp460 triliun
Meskipun sempat ada skenario skema bertahap dari pemerintah karena keterbatasan fiskal (skenario 30%-30%-40% hingga 2028), pihak Komisi X mendorong agar penyelesaian bisa dilakukan lebih cepat dan optimal di tahun 2027 dengan memaksimalkan alokasi anggaran pendidikan (25% dari APBN atau optimalisasi ruang fiskal lainnya) 
E. Formasi Fresh Graduate & Rekrutmen Tahunan
Pemerintah menyiapkan 460.000+ formasi guru PNS pada tahun 2027, yang sebagiannya dapat diisi oleh fresh graduate maupun guru swasta yang belum melewati batas usia 35 tahun 
Setelah penataan transisi ini selesai dan moratorium dicabut, pemerintah akan membuka rekrutmen guru PNS secara rutin setiap tahunnya berkisar antara 50.000 hingga 56.000 formasi per tahun untuk menutupi guru yang pensiun atau meninggal dunia
3. Kesimpulan
Wawancara ini memberikan angin segar bagi para guru honorer dan PPPK di Indonesia. Kebijakan besar yang sedang digodok antara Komisi X DPR RI, Kemendikdasmen, dan KemenPAN-RB berfokus pada penghapusan status honorer dan PJLP, sentralisasi sistem penggajian guru melalui Perpres per Januari 2027, serta dorongan kuat untuk mengubah status guru honorer dan PPPK paruh waktu menjadi PPPK Penuh Waktu hingga PNS melalui mekanisme konversi yang lebih manusiawi dan menghargai masa pengabdian
https://youtu.be/jgJc8TQgHcs?si=oZtp5GonGRd6xSHb

Friday, October 23, 2026

Kuota Peralihan PPPK Penuh Waktu Menjadi CPNS Tahun 2027 2028 dan 2029

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
Pemenuhan Kebutuhan Guru ASN Tahun 2026(Konfirmasi Data Hasil Validasi Pusdatin)
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
Bahan Diskusi Kelompok Terpumpun dengan Komisi X DPR RI (29 September 2026)
Tata Kelola Guru ASN ke Pusat
Fokus Penataan JF Guru
● Sebanyak 242.482 PPPK Paruh Waktu bagian dari skema pemenuhan untuk menjadi PPPK Penuh Waktu. Dengan pemenuhan tersebut, jumlah PPPK Penuh Waktu menjadi 1.177.798 (termasuk PPPK yang sudah ada/eksisting 935.316).
● Seluruh JF Guru ASN PPPK setelah melalui proses pemenuhan menjadi PPPK Penuh Waktu (1.177.798) diarahkan untuk mengikuti seleksi CPNS bertahap sebagai bagian dari penataan dan tata kelola JF Guru ASN (Formasi Khusus)
● Di luar penataan ASN yang sudah ada, pemenuhan kebutuhan guru ASN secara nasional dilakukan melalui seleksi CPNS bertahap berdasarkan kebutuhan dan formasi guru yang tersedia, secara bertahap. Salah satu bagian dari opsi penataan pemenuhan guru nasional berasal dari 172.323 Guru Non-ASN.
○ Bagi Guru Non-ASN berusia di bawah 35 tahun, diberikan opsi untuk mengikuti seleksi CPNS sesuai kebutuhan dan formasi guru yang tersedia.
○ Guru Non-ASN berusia di atas 35 tahun, dapat mengikuti seleksi PPPK.
Penataan Guru dan Dampak Fiskalnya
Kebutuhan Anggaran Penataan Guru PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK ke Pusat di Tahun 2027
Tata kelola di PUSAT (Kemendikdasmen)
● Guru ASN PPPK Paruh Waktu: 242.482 orang Sesuai simulasi perhitungan kebutuhan anggaran per tahun oleh Kemenkeu disediakan anggaran
sebesar Rp37,71 Triliun 
● Sesuai keputusan Badan Anggaran DPR-RI pada tanggal 15 September 2026, dalam RAPBN 2027 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp23 Triliun
● Kekurangan: Rp14,71 Triliun, akan dipenuhi pada tahun berjalan
1 Penataan Guru ASN PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK ke Pusat 
Rincian :
● Gaji pokok Gol. IX, 0 tahun : Rp3.203.600
● Tunjangan Melekat (Keluarga, Pangan, Uang Makan) : Rp1.838.184
● Tunjangan Kinerja (kelas 8) : Rp4.595.150
● Kebutuhan Anggaran Gaji,Tunjangan Melekat, dan Tukin untuk 14 bulan (termasuk THR dan Gaji 13)
Catatan:
○ Ketersediaan anggaran Rp23 Triliun setara untuk 10 kali pembayaran 242.482 orang
○ Kekurangan alokasi anggaran yang akan dipenuhi pada tahun berjalan (2027) selain untuk pemenuhan gaji (2027) dan proses seleksi /pengadaan CPNS (2027) meliputi: biaya seleksi, operasional, koordinasi, diklat, pemberkasan, biaya perkantoran, dll.
Seleksi 935.316 PPPK Pemda menjadi PNS (Pusat)
dilakukan secara bertahap dimulai tahun 2027 (30%), tahun 2028 (30%), dan tahun 2029 (40%).
Seleksi Terbuka 464.856 Pemenuhan Kebutuhan Guru (Pusat) dilakukan secara bertahap dimulai tahun 2027 (30%), tahun 2028
(30%), dan tahun 2029 (40%).
Pengalihan 857.251 Guru PNS (Pemda) Eksisting menjadi Guru PNS (Pusat) dilakukan seluruhnya pada tahun 2030.
Strategi dan Linimasa Tata Kelola JF Guru ASN ke Instansi Pusat dan Pemenuhan Kebutuhan Guru
Catatan Penghasilan Guru:
● CPNS Pusat Rp9.160.528, terdiri dari: Gaji pokok III/a, 0 tahun Rp2.785.700 + Tunjangan melekat Rp1.779.678 + Tunjangan kinerja kelas 8 Rp4.595.150)
● PPPK Pusat Rp9.636.934, terdiri dari: Gaji pokok IX Rp3.203.600 + Tunjangan melekat Rp1.838.184 + Tunjangan kinerja kelas 8 Rp4.595.150)
● Gaji pokok, tunjangan melekat dan tunjangan kinerja diberikan 14 bulan.
Jika pada tahun 2027 :
1. PPPK semua (242.482+935.316 = 1.177.798) dialihkan ke Pusat, maka total kebutuhan anggaran gaji yang dibutuhkan Rp173 Triliun.
2. PPPK semua (242.482+935.316 = 1.177.798) dan PNS Pemda eksisting (857.251) dialihkan ke Pusat, maka total kebutuhan anggaran gaji yang dibutuhkan Rp343 Triliun.

Linimasa Pengalihan Tata Kelola Guru dari Daerah ke Pusat 
Tahun 2026 
● Persiapan.
● Pendataan.
● Pemadanan data lintas K/L.
● Koordinasi lintas K/L.
● Usulan formasi PPPK PW menjadi PPPK dari Pemda dan CPNS terbuka 2027 dari Pusat.
● Proses pemenuhan PPPK PW menjadi PPPK (242.482).
2027 
● PPPK PW Daerah menjadi PPPK Pusat (242.482) ditambah PPPK eksisting (1.177.798).
● Seleksi PPPK Daerah menjadi CPNS Pusat (Tahap 1).
● Seleksi CPNS terbuka 2027 (Tahap 1 = 30%)
● Usulan formasi CPNS terbuka 2028 dari Pusat.
● Pemadanan data PNS lintas K/L.
2028 
Penyiapan Regulasi dan Struktur Organisasi UPT
● Penetapan hasil PPPK menjadi CPNS Pusat (tahap 1) dan hasil CPNS terbuka 2027 (30%).
● Seleksi PPPK Daerah menjadi CPNS Pusat (Tahap 2).
● Seleksi CPNS Terbuka 2028 (Tahap 2= 30%)
● Usulan formasi CPNS terbuka 2029 dari Pusat.
● Pengalihan PNS daerah ke Pusat.
2029 
● Penetapan hasil PPPK menjadi CPNS Pusat (tahap 1) dan hasil CPNS terbuka 2027 (30%).
● Seleksi PPPK Daerah menjadi CPNS Pusat (Tahap 3).
● Seleksi CPNS Terbuka 2029 (Tahap 3 = 40%)
2030 
Pengalihan Guru PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK 
Linimasa Pengalihan Guru PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK 
Alternatif Tata Kelola Guru Non ASN 
Dukungan pada Guru Non ASN paska 31 Desember 2026
Perlu perpanjangan waktu SE Mendikdasmen Nomor 7/2026 untuk menjamin keberlangsungan pembelajaran pada satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah daerah yang berisi Guru Non ASN dapat mengikuti seleksi ASN (CPNS atau PPPK) pada tahun 2027 dan tahun-tahun berikutnya;
● Guru Non ASN yang tidak lulus seleksi ASN pada tahun 2027, tetap masih dapat diberdayakan untuk melaksanakan tugas sebagai Guru (sesuai penugasan pada sekolah yang terdata di dapodik akhir Desember 2024);
● Guru Non ASN yang sudah memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi persyaratan tunjangan profesi pendidik, akan diberikan tunjangan profesi pendidik;
● Guru Non ASN yang belum memiliki sertifikat pendidik, akan diberikan insentif.
Kebutuhan Anggaran Pemenuhan Guru ASN ke Pusat

HASIL SELEKSI ADMINISTRASI PPPK GURU AGAMA DAN BUDI PEKERTI SEKOLAH RAKYAT TAHUN 2026

 
KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
Jalan Salemba Raya Nomor 28 Jakarta Pusat 10430 Telp. 021-3103591 Ext. 2334
Fax. 021-31906861 laman : kemensos.go.id
PENGUMUMAN
Nomor: 4204/1/KP.01.01/10/2026
TENTANG
HASIL SELEKSI ADMINISTRASI
PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK)
JABATAN FUNGSIONAL GURU AGAMA DAN BUDI PEKERTI SEKOLAH RAKYAT
TAHUN ANGGARAN 2026
Menindaklanjuti Pengumuman Nomor : 3935/1/KP.01.01/10/2026 Tanggal 07 Oktober 2026 Tentang Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Guru Agama dan Budi Pekerti Sekolah Rakyat Tahun Anggaran 2026 dan berdasarkan hasil verifikasi dan validasi seleksi administrasi, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:
1. Pendaftaran telah dilaksanakan pada tanggal 09 s.d. 15 Oktober 20206 dan sejumlah 3.604 (tiga ribu enam ratus empat) pelamar yang mengirimkan lamaran pada Jabatan Fungsional Guru Agama dan Budi Pekerti;
2. Dari 3.604 (tiga ribu enam ratus empat) pelamar yang mengirimkan lamaran, sejumlah 2.462 (dua ribu empat ratus enam puluh dua) lamaran dinyatakan memenuhi syarat dan sejumlah 1.142 (seribu seratus empat puluh dua) dinyatakan tidak memenuhi syarat;
3. Daftar nama pelamar Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk Jabatan Fungsional Guru Agama dan Budi Pekerti Sekolah Rakyat Tahun Anggaran 2026 yang dinyatakan lulus seleksi administrasi dapat dilihat pada akun SSCASN masing-masing pada laman https://sscasn.bkn.qo.id;
4. Ketentuan bagi pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi: 
a. Pelamar wajib mengikuti tahapan Seleksi Kompetensi dengan sistem Computer Assisted Test (CAT);
b. Lokasi seleksi kompetensi akan dilaksanakan pada fasilitas CAT yang disediakan dan/atau lokasi lain yang ditentukan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN);
c. Detail informasi waktu dan lokasi seleksi kompetensi akan diumumkan kemudian melalui laman https://sscasn.bkn.qo.id dan/atau https://kemensos.qo.id/;
5. Ketentuan bagi pelamar yang dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi: 
a. Pelamar dapat mengajukan sanggahan melalui laman ;
selama 1 (satu) hari sejak pengumuman ini ditayangkan pada laman 
b. Pelamar tidak diperkenankan memperbaiki atau memperbaharui dokumen persyaratan yang diunggah;
c. Panitia Seleksi Instansi akan melakukan verifikasi ulang terhadap sanggahan pelamar;
d. Panitia seleksi instansi dapat menerima atau menolak alasan sanggahan dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar;
e. Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan pelamar tidak melakukan sanggahan, maka hasil seleksi administrasi dianggap final dan tidak dapat diganggu gugat serta dinyatakan menerima keputusan panitia seleksi instansi;
6. Apabila dalam pelaksanaan tahapan seleksi mulai dari pendaftaran sampai dengan pemberkasan usul Nomor Induk PPPK, dan dikemudian hari diketahui terdapat keterangan/dokumen peserta yang tidak sesuai/tidak benar/menyalahi ketentuan yang dipersyaratkan, Panitia Seleksi Kementerian Sosial RI dapat menggugurkan kelulusan peserta dan/atau memberhentikan sebagai PPPK Jabatan Fungsional
Guru Agama dan Budi Pekerti di Sekolah Rakyat;
7. Hasil seleksi administrasi setelah masa sanggah akan diumumkan kemudian melalui laman https://sscasn.bkn.qo.id dan/atau https://kemensos.qo.id/;
8. Pelamar diharapkan untuk selalu mengakses laman dan/atau untuk mendapatkan informasi terbaru tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Guru Agama dan Budi Pekerti Sekolah Rakyat Kementerian Sosial Tahun 2026;
9. Pelamar harus membaca dengan cermat setiap pengumuma n dan tahapan seleksi Kelalaian dan kesalahan pelamar dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab pelamar;
10. Seluruh tahapan seleksi tidak dipungut biaya apapun, jika ada pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, maka hal tersebut merupakan tindakan penipuan dan bukan merupakan tanggung jawab panitia seleksi;
11. Pelamar, keluarga dan pihak lain dilarang memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada panitia seleksi, apabila diketahui maka akan diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan digugurkan kelulusannya;
12. Keputusan Panitia Seleksi bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. 
Demikian pengumuman hasil seleksi administrasi ini atas perhatiannya
disampaikan terima kasih.
Pada tanggal 21 Oktober

 UNDUH DI SINI

Sunday, October 18, 2026

Nasib P3K Paruh Waktu dan Penuh Waktu Tahun 2027

Angkanya untuk P3K ini ya istilahnya dau lah ya tambahan DAU itu kan hampir 23 triliun triliun untuk total mungkin 1,4 juta P3K K ee paru waktu dan P3K full waktu itu angka yang lumayan cukup besar ya. Didapatnya dari mana? Sebetulnya kalau misalnya kita bicara pajak negara termasuk juga ada yang namanya DBH itu kan sebetulnya kan ditarik dulu ke pusat baru dibayarkan. 

Nah, kadang-kadang pembayaran itu untuk DBH itu baru di ending-ending di belakangan dengan konsep yang kita dorong di Kementerian Keuangan itu dibayarnya di awal supaya apa? Bisa bayar gaji. Saya masih dapat keluhan dari masyarakat bahwa ada guru yang gaji dan tunjangannya belum terbayarkan sejak bulan April misalnya kayak gitu. Nah, kenapa? Karena uang yang turun ke daerah agak lama. Betul gitu ya, Pak Wagup ya. 

Itulah yang menyebabkan nanti proses ke depan itu proses pembayaran baik DPH maupun tambahan DA itu lebih awal karena tujuannya salah satunya adalah membayar gaji.

@updatecpns.com

Nasib P3K Paruh Waktu dan Penuh Waktu Tahun 2027

♬

Monday, October 12, 2026

HASIL SKD dan JADWAL DAN LOKASI SELEKSI LANJUTAN SPMB PKN STAN TAHUN 2026

 
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
POLITEKNIK KEUANGAN NEGARA STAN
JALAN BINTARO UTAMA SEKTOR V BINTARO JAYA, TANGERANG SELATAN 15222
TELEPON (021) 7361654; FAKSIMILE (021) 7361653; SITUS: www.pknstan.ac.id
PENGUMUMAN
NOMOR PENG-6/PP/2026
TENTANG
HASIL SELEKSI KOMPETENSI DASAR
SERTA JADWAL DAN LOKASI SELEKSI LANJUTAN
PADA SELEKSI PENERIMAAN MAHASISWA BARU
POLITEKNIK KEUANGAN NEGARA STAN TAHUN 2026
UNTUK LULUSAN JENJANG PENDIDIKAN MENENGAH/SEDERAJAT
Panitia Pusat Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Politeknik Keuangan Negara STAN Tahun 2026 untuk Lulusan Jenjang Pendidikan Menengah/Sederajat (SPMB-PM Tahun 2026) dengan ini mengumumkan Hasil Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) serta Jadwal dan Lokasi Seleksi Lanjutan
sebagai berikut.
1. Peserta yang dinyatakan LULUS SKD dan berhak mengikuti Seleksi Lanjutan pada SPMB-PM
Tahun 2026 adalah Peserta yang pada kolom Status dalam Lampiran I Pengumuman ini tertulis kode sebagai berikut:
a. P/L bagi Peserta Jalur Reguler dan Jalur Pembibitan; atau
b. PA/L bagi Peserta Jalur Afirmasi Kewilayahan dan Jalur Pembibitan pada Wilayah Afirmasi.
Catatan: Bagi Peserta yang pada kolom Status dalam Lampiran I Pengumuman ini tertulis kode selain P/L dan PA/L dinyatakan TIDAK LULUS SKD dan tidak berhak mengikuti Seleksi Lanjutan pada SPMB-PM Tahun 2026.
2. Ketentuan mengenai Seleksi Lanjutan diatur sebagai berikut.
a. Seleksi Lanjutan akan dilaksanakan pada rentang waktu antara tanggal 19 s.d. 27 Oktober 2026.
b. Peserta wajib mengisi data pada https://s.kemenkeu.go.id/SeleksiLanjutan2026 paling lambat tanggal 12 Oktober 2026 pukul 22.00 WIB.
c. Peserta wajib mengisi, mencetak, membubuhi meterai, dan menandatangani Surat Pernyataan Kondisi Sehat sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Pengumuman ini. Surat pernyataan tersebut wajib dibawa dan diserahkan kepada Penguji Kesehatan pada saat pelaksanaan Tes Kesehatan.
d. Peserta mengikuti Seleksi Lanjutan sesuai Jadwal dan Lokasi yang ditentukan dalam Lampiran II.
e. Peserta dapat mengajukan permohonan pindah Lokasi Seleksi Lanjutan dengan cara mengirimkan surat elektronik kepada Panitia Pelaksana Pusat melalui alamat seleksi.lanjutan1@pknstan.ac.id dengan melampirkan:
1) Surat Permohonan Pindah Lokasi (format sebagaimana pada Lampiran IV); dan 
2) Foto Kartu Peserta Ujian (KPU),paling lambat tanggal 12 Oktober 2026 pukul 22.00 WIB.
f. Peserta dapat mengikuti Seleksi Lanjutan pada Lokasi Pilihan hanya setelah mendapat persetujuan Lokasi Pilihan dari Panitia Pelaksana Pusat melalui surat elektronik balasan.
g. Dalam hal Peserta telah mendapat persetujuan Lokasi Pilihan dari Panitia Pelaksana Pusat sebagaimana huruf f, Peserta mengikuti Seleksi Lanjutan hanya pada Lokasi Pilihan.
h. Dengan pertimbangan potensi kesulitan dan/atau kemudahan akses menuju lokasi Seleksi Lanjutan bagi Peserta, Panitia Pelaksana Pusat berwenang menetapkan lokasi lain selain yang tercantum dalam Lampiran II dan/atau alamat lokasi lain selain yang tercantum pada huruf j.
i. Peserta yang hadir tidak sesuai Jadwal dan Lokasi yang telah ditentukan sebagaimana Lampiran II, Lokasi Pilihan yang telah disetujui Panitia Pelaksana Pusat sebagaimana huruf f, atau lokasi lain yang ditetapkan Panitia Pelaksana Pusat sebagaimana huruf h, tidak diizinkan mengikuti Seleksi Lanjutan dan dinyatakan gugur kepesertaannya pada SPMB-PM Tahun 2026.
j. Lokasi dan Alamat Seleksi Lanjutan adalah sebagai berikut.
3 Tes Kesehatan dan Tes Kebugaran 07.00 s.d. 08.00 08.00 s.d. selesai Catatan: Peserta yang hadir di tempat verifikasi setelah batas waktu verifikasi (waktu  setempat) tidak diizinkan mengikuti tes dan dinyatakan gugur kepesertaannya pada SPMB-PM Tahun 2026.
m. Pada saat pelaksanaan Tes, Peserta Seleksi Lanjutan wajib membawa:
1) Kartu Peserta Ujian (KPU); dan
2) Kartu Identitas Diri berupa salah satu dari dokumen berikut:
a) Asli Kartu Tanda Penduduk (KTP);
b) Asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik;
c) Surat Keterangan Pengganti KTP yang masih berlaku;
d) Asli Kartu Keluarga;
e) Kartu Keluarga yang mempunyai QRcode;
f) Salinan Kartu Keluarga yang dilegalisasi basah oleh pejabat yang berwenang;
g) Identitas Kependudukan Digital (IKD); atau
h) Asli Kartu Identitas Anak (KIA) bagi Peserta yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun.
n. Ketentuan mengenai pakaian Peserta diatur sebagai berikut.
1) TPA, TBI, dan Tes Psikologi
a) Pria: kemeja warna putih polos dan celana warna hitam polos, dan bersepatu.
b) Wanita: kemeja warna putih polos, rok/celana panjang warna hitam polos, dan bersepatu. Bagi yang berjilbab, mengenakan jilbab warna hitam.
Catatan: Peserta dilarang mengenakan kaos, celana jeans, sandal, aksesoris (anting, kalung, gelang, jam tangan, cincin, dan lain-lain), ikat pinggang, dan dilarang membawa ke ruang ujian antara lain kalkulator, gawai/handphone, kamera, diska lepas/flashdisk, kertas selain dari Panitia, dan kartu identitas selain yang dipersyaratkan. 
2) Tes Kesehatan dan Tes Kebugaran
Peserta mengenakan pakaian olah raga yang sopan dan bersepatu.
o. Peserta yang tidak mengikuti Seleksi Lanjutan dinyatakan gugur kepesertaannya pada SPMB-PM Tahun 2026.
p. Panitia tidak bertanggung jawab atas kehilangan barang-barang Peserta dalam bentuk apapun.
q. Pengantar tidak diizinkan memasuki lokasi Seleksi Lanjutan dan Panitia tidak menyediakan tempat parkir bagi Peserta dan pengantar. 
r. Template surat sebagaimana Lampiran III dan Lampiran IV Pengumuman ini dapat diunduh pada tautan: https://s.kemenkeu.go.id/templatesurat.
3. Biaya akomodasi, transportasi, dan biaya lain-lain yang dikeluarkan oleh Peserta dalam rangka mengikuti seleksi menjadi tanggungan Peserta.
4. Kelalaian Peserta dalam membaca dan memahami Pengumuman yang berakibat pada keterlambatan atau ketidakhadiran Peserta sesuai Jadwal dan Lokasi Seleksi Lanjutan menjadi tanggung jawab Peserta.
5. Kelulusan SPMB-PM Tahun 2026 akan diumumkan melalui portal https://pknstan.ac.id/id/pengumuman, https://bppk.kemenkeu.go.id/pengumuman/, dan https://kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/pengumuman.
6. Kelulusan Peserta adalah murni karena prestasi Peserta. Jika ada pihak-pihak yang menjanjikan
kelulusan dengan cara apa pun, hal tersebut patut diduga merupakan tindak penipuan dan di luar tanggung jawab Panitia.
7. Peserta diminta untuk selalu memantau media sosial resmi PKN STAN melalui Instagram (@pknstan). 
Pengumuman ini hendaknya disebarluaskan.
Plt.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Oktober 2026
Kepala Badan Pendidikan dan
Pelatihan Keuangan
selaku Ketua Panitia Pusat
Ditandatangani secara elektronik Dwi Teguh Wibowo

Follow Us On Instagram
Instagram
Subcribe Us On Youtube

Follow Us On Tiktok
tiktok

Form Contact

Name

Email *

Message *