NOTULEN
I. Pelaksanaan Kegiatan Hari/Tanggal : Jumat, 3 Mei 2024 Pukul : 13.00 s/d selesai
Tempat : Live Streaming Channel Youtube Kementerian PANRB
Acara Rapat : Konferensi Pers Progres Pengadaan ASN 2024
Narasumber : Abdullah Azwar Anas (Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
II. Hasil Kegiatan
1. Pemaparan dilakukan oleh Bapak Abdullah Azwar Anas (Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
2. Rekrutmen tahun 2024 merupakan yang terbesar selama 10 tahun terakhir.
3. Tenaga Non ASN yang belum menjadi ASN sebanyak 1.867.333
4. Arahan Presiden Bapak Joko Widodo tentang Reformasi Birokrasi bahwa birokrasi yang berdampak, reformasi birokrasi bukan tumpukan kertas dan birokrasi lincah dan cepat.
5. Dasar regulasi perencanaan kebutuhan ASN yaitu UU No 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara pada pasal 32 :
a. Menteri PANRB menetapkan kebijakan perencanaan kebutuhan Pegawai ASN secara nasional berdasarkan prioritas nasional sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional serta dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara.
b. Kebijakan perencanaan kebutuhan Pegawai ASN merupakan panduan instansi pemerintah dalam menyusun kebutuhan pegawai ASN.
c. Instansi pemerintah menyusun rencana kebutuhan Pegawai ASN sesuai dengan kebijakan perencanan kebutuhan pegawai ASN.
6. Progres perencanaan kebutuhan ASN Tahun 2024 berdasarkan Keputusan Menteri PANRB No. 173 Tahun 2024, BKN menyampaikan rincian kebutuhan ASN dalam bentuk pertimbangan teknis kepada Menteri PANRB dalam 35 hari sejak instansi pemerintah menerima persetujuan prinsip jumlah kebutuhan ASN. Adapun progres nya sebagai berikut :
a. Penyusunan rincian kebutuhan ASN tahun 2024 telah dilakukan pada tanggal 15 Maret 2024 s.d 29 Maret 2024.
b. Penyusunan rincian kebutuhan ASN diperpanjang hingga 30 April 2024.
c. Data rincian kebutuhan telah dikirim ke Kementerian PANRB per 18 April 2024.
7. Kendala keterlambatan yang dihadapi instansi pemerintah yaitu :
a. Instansi masih melakukan pemetaan jabatan
b. Keterlambatan data Non ASN, jumlah formasi Non ASN
8. Total Prinsip formasi kebutuhan ASN tahun 2024 sebesar 1.289.824 yang terdiri dari :
a. Formasi pusat : 427.650
- CPNS : 130.414
- PPPK : 297.236
b. Formasi daerah : 862.174
- CPNS : 148.013
- PPPK : 714.161
9. Tanggal 2 Mei tahun 2024 data progres usulan rincian kebutuhan ASN sebanyak 602 Instansi Pemerintah pada website : https://perencanaan-siasn.bkn.go.id/. Usulan rincian kebutuhan ASN tersebut terdiri dari :
a. Belum membuat rincian : 4 Instansi
b. Proses perincian formasi : 36 Instansi
c. Telah mengirim rincian : 39 Instansi ( Proses digital signature (DS) SPJTM oleh PPK Instansi Pemerintah)
d. Proses validasi rincian : 371 Instansi (Proses verifikasi dan validasi oleh BKN)
e. Selesai validasi oleh BKN : 152 Instansi (Proses Digital Signature Kepala BKN)
10. Pemenuhan talenta digital sebanyak 22.723 formasi ( Talenta digital di IKN sebanyak 2.906 dan talenta digital di Pemerintah Daerah sebanyak 19.817) dan auditor sebanyak 794 formasi (SDM APIP). Sehingga bagi pemerintah daerah yang belum mengusulkan talenta digital dengan auditor akan di Tolak Kemenpan RB dan melakukan perbaikan usulan formasi dengan memasukkan talenta Digital dan Auditor.
11. Sumber Daya Manusia (SDM) penempatan di IKN sebanyak 71.643 formasi yang terdiri dari CPNS 14.114 dan PPPK 57.529.
12. Pemerintah membuka jalur CPNS melalui 8 Sekolah Kedinasan Tahun 2024 sejumlah 3.445 kebutuhan yang terdiri dari :
a. Kemenlu Politeknik Keuangan Negara STAN : 722 kebutuhan
b. Kemendagri Institut Pemerintah Dalam Negeri (IPDN) : 721 kebutuhan
c. BIN Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN) : 400 kebutuhan
d. BSSN Politeknik Siber dan Sandi Negara : 105 kebutuhan
e. BPS Politeknik Statistika STIS : 355 kebutuhan
f. Kemenkumham Poltekip & Poltekim : 400 kebutuhan
g. Kemenhub 22 Sekolah Kedinasan : 622 kebutuhan
h. BMKG Sekolah Tinggi Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (STIMKG) : 120 kebutuhan
13. Setelah penyerahan prinsip sekolah kedinasan, pembukaan pendaftaran sekolah kedinasan tahun 2024 direncanakan dilaksanakan minggu ke 2 bulan Mei setelah sekolah kedinasan berkoordinasi dengan BKN sedangkan pelaksanaan seleksi CASN 2024 rencananya dilaksanakan bulan Juni atau bulan Juli setelah instansi menerima surat keputusan Menteri PANRB tentang penetapan kebutuhan formasi atau formasi kebutuhan ASN. Setelah menerima surat Keputusan Menteri PANRB tentang penetapan kebutuhan formasi instansi pemerintah dan berkoordinasi dengan BKN untuk pengumuman lowongan formasi persiapan seleksi tahun 2024.
14. Adanya harapan dari Omusman seleksi CPNS ditunda setelah PILKADA, bahwa Keputusan ini UU ASN Nomor 20 tahun 2023 dimana sudah di putuskan oleh komisi V dan selambatlambatnya penyelesaian Non ASN pada bulan Desember tahun 2024 sehingga dari sisi regulasi tidak akan ditunda.
15. Pendataan Non ASN yang akan diselesaikan di tahun 2024 merupakan tenaga Non ASN yang telah masuk kedalam data base BKN dan tidak ada penambahan data tenaga Non ASN baru. Sehingga bagi Tenaga Non ASN yang tidak ada di data base BKN tidak dapat diselesaikan.
16. Seleksi CASN menjunjung tinggi transparansi dan akuntabilitas. Contoh : Live Score dikantor BKN jadi ketika Putra / Putri yang mengikuti test berada didalam gedung sedangkan orang tua/publik dapat langsung melihat hasilnya secara real time. Putra nya Kepala BKN yang membuat soal mengikuti seleksi CASN sebanyak 2 kali gagal.
17. Sebelumnya soal CPNS 100 soal karena banyak sekali usulan supaya seleksi ada CASN tidak terpapar Radikalisme dan lainnya maka tahun kemarin dengan tahun ini soal menjadi 110. 10 soal tersebut tentang Radikalisme sesuai dengan Mandat yang diberikan sehingga CASN diharapkan Adaptif, motivasi belajar tinggi, tangguh, dan patriotisme.
18. Apartemen sudah disiapkan oleh Pemerintah di IKN sehingga yang pindah pertama memiliki keuntungan :
a. Apartemen yang luas
b. View nya bagus
c. Titiknya strategis
19. Kesiapan Hunian di IKN Tahun 2024 sesuai dengan informasi Kementerian PUPR :
a. 47 tower yang terdiri dari : 29 ASN dan 18 TNI & POLRI
- 1 tower terdiri dari 60 unit
- 1 unit terdiri dari 98 M2
b. 2.820 unit yang terdiri dari 1.740 ASN dan 1.080 TNI & POLRI
20. Setelah Ketua Mahkamah Agung menghadap ke Presiden Joko Widodo, selanjutnya Ketua Mahkamah Agung berkoordinasi dengan Kemenpan RB tentang kurangnya hakim di berbagai tempat di Indonesia dan kurangnya Jaksa diberbagai lokasi di Indonesia sehingga tahun 2024 Kemenpan RB menyelesaikan formasi Hakim yang sudah disetujui Presiden. Calon Hakim sebanyak 20 ribu sehingga kekurangan Hakim segera terisi.
Notulen
TTD
Moses Nedik, SE
