1. ANGGARAN
2. FORMASI KHUSUS CPNS
4. LAIN-LAIN
1. ANGGARAN
PPK diharapkan segera mengalokasikan pembiayaan anggaran Tahun 2021 mulai proses pendaftaran s.d. pemberkasan untuk penetapan NIP/Nomor Induk dari BKN. Khusus Anggaran Pelaksanaan Seleksi Kompetensi PPPK Guru dengan menggunakan CBT Kemendikbud akan ditanggung oleh Kemendikbud.
2. FORMASI KHUSUS CPNS
PPK segera melakukan pemilahan formasi khusus untuk CPNS:
• Putra/Putri Lulusan Terbaik Berpredikat “Dengan Pujian” (Cumlaude) Jumlah: sesuai kebutuhan
• Penyandang Disabilitas Jumlah: minimal 2% dari formasi
• Diaspora Jumlah: sesuai kebutuhan
JENIS FORMASI KHUSUS CPNS:
PUTRA/PUTRI LULUSAN TERBAIK (CUMLAUDE) PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
a. Dikhususkan untuk formasi jabatan dengan jenjang pendidikan minimal Strata 1, tidak termasuk
Diploma IV;
b. Pemilihan formasi jabatan dan unit kerja penempatan ditentukan oleh masing-masing instansi berdasarkan daftar rincian penetapan alokasi kebutuhan (formasi) dari Menteri, dilakukan di SSCASN
BKN, dan selanjutnya dicantumkan dalam pengumuman penerimaan CPNS pada masing-masing Instansi.
Jabatan dan kualifikasi pendidikan untuk formasi khusus tersebut disyaratkan agar pada formasi
tersebut ditetapkan pula untuk formasi Umum dengan jabatan dan kualifikasi pendidikan yang sama;
c. Calon pelamar merupakan lulusan dari Perguruan Tinggi dalam negeri dengan predikat kelulusan
“Dengan Pujian”/Cumlaude dan berasal dari Perguruan Tinggi terakreditasi A/Unggul dan Program Studi terakreditasi A/Unggul pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah;
d. Calon pelamar dari lulusan Perguruan Tinggi luar negeri dapat mendaftar pada formasi khusus
termasuk kategori lulus “Dengan Pujian”/Cumlaude setelah memperoleh penyetaraan ijazah dan surat
keterangan yang menyatakan predikat kelulusannya setara “Dengan Pujian”/Cumlaude dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
JENIS FORMASI KHUSUS CPNS:DISABILITAS PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
a.Pemilihan formasi jabatan dan unit kerja penempatan ditentukan oleh masing-masing instansi sesuai dengan kebutuhan organisasi, persyaratan jabatan, jenis dan derajat kedisabilitasannya, dilakukan berdasarkan daftar rincian penetapan alokasi kebutuhan (formasi) dari Menteri, dilakukan di SSCASN BKN, dan selanjutnya dicantumkan dalam pengumuman penerimaan CPNS pada masing-masing Instansi. Jabatan dan kualifikasi pendidikan untuk formasi khusus tersebut disyaratkan agar pada formasi tersebut ditetapkan pula untuk formasi Umum dengan jabatan dan kualifikasi pendidikan yang sama.
b. Calon pelamar wajib melampirkan surat keterangan dari dokter Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas yang Menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya;
c. Berusia serendah-rendahnya 18 tahun dan setinggi-tingginya 35 tahun pada saat melamar,
kecuali untuk jabatan sebagaiaman diatur pada Keppres Nomor 17/2019 berusia setinggi-tingginya 40
tahun;
d. Panitia penyelenggara instansi dan/atau BKN menyediakan aksesibilitas di lingkungan tempat pelaksanaan seleksi sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas;
e. Bagi penyandang disabilitas Sensorik Netra yang mendaftar pada formasi khusus disabilitas,
Panitia penyelenggara dan/atau BKN menyediakan petugas/pendampingan saat pelaksanaan SKD dan SKB bagi pelamar dan mengatur waktu pelaksanaan SKD dan SKB masing-masing selama 120 (seratus dua puluh) menit;
f. Bagi pelamar penyandang disabilitas Sensorik Netra yang mendaftar pada Formasi Umum atau
formasi khusus lain selain Formasi Khusus Disabilitas, tata cara dan waktu pelaksanaan seleksi sama
dengan pelaksanaan seleksi pendaftar pada Formasi Umum;
g. Panita penyelenggara instansi wajib memastikan kesesuaian antara formasi dengan jenis dan derajat kedisabilitasannya dengan metode tatap muka langsung maupun dengan video, dengan mencantumkan persyaratan pengiriman video keseharian pelamar dari penyandang disabilitas sebagai bahan untuk panitia melakukan verifikasi.
JENIS FORMASI KHUSUS CPNS: DIASPORA (1/2)
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
a. Diperuntukkan bagi WNI yang memiliki Paspor Republik Indonesia yang masih berlaku dan menetap di luar wilayah RI serta bekerja sebagai tenaga profesional di bidangnya yang dibuktikan dengan
surat rekomendasi dari tempat yang bersangkutan bekerja paling singkat selama 2 (dua) tahun;
b. Diperuntukkan husus untuk jabatan Peneliti, Dosen, Perekayasa, dan Analis Kebijakan. Untuk
jabatan Peneliti, Dosen, dan Analis Kebijakan dapat dilamar oleh calon peserta dengan persyaratan
paling rendah lulusan Strata 2, sedangkan untuk jenis jabatan Perekayasa dapat dilamar paling rendah lulusan Strata 1;
c. Pemilihan formasi jabatan dan unit kerja penempatan ditentukan oleh masing-masing instansi
berdasarkan daftar rincian penetapan alokasi kebutuhan (formasi) dari Menteri, dilakukan di SSCASN
BKN, dan selanjutnya dicantumkan dalam pengumuman penerimaan CPNS pada masing-masing Instansi;
d. Persyaratan usia setinggi-tingginya 35 (tiga puluh lima) tahun saat pelamaran;
e. Pelamar yang mendaftar pada formasi jenis jabatan tersebut huruf b dapat berusia paling tinggi 40 (empat puluh) tahun apabila memiliki kualifikasi pendidikan Strata 3, kecuali bagi pelamar pada jabatan Analis Kebijakan;
f. Pelamar tidak sedang menempuh post doctoral yang dibiayai oleh Pemerintah Pusat maupun
Daerah;
JENIS FORMASI KHUSUS CPNS: DIASPORA (2/2)
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
g. Jabatan dan kualifikasi pendidikan untuk penetapan kebutuhan (formasi) khusus Diaspora disyaratk agar pada penetapan kebutuhan (formasi) tersebut ditetapkan pula untuk penetapan kebutuhan (formasi) umum dengan jabatan dan kualifikasi pendidikan yang sama;
h. Setiap pelamar yang mendaftar Formasi Diaspora harus membuat surat pernyataan bermaterai yang
menerangkan bebas dari permasalahan hukum, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dan tidak
terafiliasi pada ideologi yang bertentangan dengan ideologi Pancasila;
i. Apabila pelamar sudah dinyatakan lulus seleksi tahap akhir, tetapi dikemudian hari terbukti tidak sesuai dengan surat penyataan yang dibuat sebagaimana huruf h, PPK harus mengumumkan pembatalan kelulusan yang bersangkutan dengan tembusan kepada Menteri dan Kepala BKN;
j. Penyetaraan ijazah bagi diaspora lulusan Perguruan Tinggi luar negeri dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dapat dilakukan setelah yang bersangkutan dinyatakan lulus
akhir;
k. Apabila pelamar sudah dinyatakan lulus, tetapi dikemudian hari tidak dapat melampirkan ijazah yang sudah disetarakan sebagaimana dimaksud huruf j, PPK harus mengumumkan pembatalan kelulusan yang bersangkutan dengan tembusan kepada Menteri dan Kepala BKN.
4. LAIN-LAIN
• PPK segera menyiapkan dokumen persyaratan pengumuman pendaftaran dan persiapan teknis portal
resmi/sistem pendaftaran terintegrasi bersama dengan BKN (SSCASN) dilengkapi dengan Online Help
Desk/Call Center yang dikelola oleh masing-masing kementerian/lembaga;
• PPK segera menyiapkan teknis penyelenggaraan SKD/Seleksi Kompetensi dan SKB (khusus untuk CPNS).
• Khusus untuk Seleksi PPPK Guru:
• Dokumen persyaratan pendaftaran akan dipersiapkan oleh Kemendikbud
• Pemerintah daerah cukup mengumumkan formasi PPPK Guru
• Seleksi/verifikasi administrasi akan dilakukan oleh Kemendikbud
• Biaya pelaksanaan seleksi dengan CBT Kemendikbud akan ditanggung oleh Kemendikbud
• Pemberkasan NIP PPPK di BKN oleh Pemerintah Daerah (PPK)
