UPDATE PROGRESS NIP PPPK TAHUN ANGGARAN 2023 (Kondisi tanggal 25/04/24, pukul 07.30 WIB) #Regional3BKN#PPPK pic.twitter.com/snmpHkVrwg
— Kantor Regional 3 BKN Bandung (@regional3bkn) April 25, 2024
Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas bersama jajaran Ditjen Perhubungan Laut dan Ditjen Perhubungan Udara Kemenhub di Jakarta, Rabu (24/04).
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mendukung peningkatan kualitas aparatur sipil negara (ASN) di Kementerian Perhubungan. Pengembangan ASN itu salah satunya terkait inspektur perhubungan udara serta peningkatan kapasitas SDM yang bertugas pada perhubungan laut.
“Kami mendukung upaya percepatan SDM inspektur perhubungan udara, terkait rencana pemeriksaan International Civil Aviation Organization (ICAO),” ujar Menteri Anas usai menerima audiensi Perhubungan Laut Kemenhub Antoni Arif Priyadi dan Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub Maria Kristi Endah Murni, di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta (24/04).
Selain itu, Menteri Anas juga mendukung adanya pengembangan kapasitas SDM perhubungan laut dengan experience learning. Pengembangan kompetensi ASN menjadi salah satu agenda transformasi dalam UU No. 20/2023 tentang ASN.
Anas menjelaskan, pola pengembangan kompetensi ASN yang tidak lagi klasikal, seperti penataran. Pola pengembangan kualitas itu mengutamakan experiential learning, seperti magang, on the job training, yang semuanya menjadi bagian dari upaya meningkatkan kapasitas ASN.
“Terkait dengan experiential learning yang ada di perhubungan laut, targetnya adalah pelaut-pelaut kita kedepannya lebih andal dan kita sedang minta dilakukan upaya percepatan,” tegas Anas.
Beberapa waktu lalu, Menteri Anas menyerahkan izin prinsip formasi ASN kepada Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Usulan formasi ASN Kemenhub sebesar 18.017 formasi disetujui seluruhnya oleh Kementerian PANRB.
Formasi yang ditetapkan itu diharapkan mampu mendorong peningkatan kualitas serta pemerataan aksesibilitas pelayanan sektor transportasi di Indonesia. Formasi sebanyak 18.017 tersebut terdiri atas 1.385 calon pegawai negeri sipil (CPNS) teknis dan enam CPNS tenaga kesehatan. Formasi itu juga mencakup 16.543 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tenaga teknis, serta 83 PPPK tenaga kesehatan.
Menteri Anas berharap Direktorat Perhubungan Udara dan Direktorat Perhubungan Laut serta seluruh unit kerja di Kemenhub bisa semakin meningkatkan kualitas kinerjanya, termasuk reformasi birokrasi di internal Kemenhub. “Sebelumnya kita setujui lebih dari 18 ribu formasi untuk menyelesaikan beberapa pekerjaan rumah (PR) yang tertunda di Kementerian Perhubungan,” pungkas Menteri Anas. (don/HUMAS MENPANRB) Source : Menpan
Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi
Kalau ingin berumur panjang, sabar-sabar tunggu mimin update lagi đ
Jangan khawatir #SobatBKN, mimin pasti update progress penetapan NIPPPK Guru. Yuk mari merapat #SobatBKN tercintaaaah
Catatan:
✅ Instansi yang progress penyelesaian NIP sudah 100% tidak kami cantumkan di tabel. Selanjutnya, terkait penyerahan SK silahkan berkoordinasi dengan BKD/BKPP/BKPSDA/BKPSDM.
✅ Data yang masih kosong (0) artinya usulan belum masuk di sistem kami karena saat ini sedang diproses oleh instansi.
✅ Harap bersabar dan salung dukung sesama pejuang NIP, karena abdi negara adalah pemersatu bangsa đ
#PPPKGuru #PPPKNakes #PPPKTeknis #ASNBerAKHLAK
PERSETUJUAN PRINSIP FORMASI PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2024
Jumlah Usulan Formasi Tahun 2024 Total 1.579
CPNS : 427
- Tenaga Kesehatan : 14
- Tenaga Teknis : 1.078
| INSTANSI PEMERINTAH | CPNS | PPPK | TOTAL FORMASI | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pemerintah Provinsi Kalimantan Sarat | 60 | 1,519 | 1,579 |
| 2 | Pemerintah Kab. Sombas | 294 | 306 | 600 |
| 3 | Pemerintah Kab. Sanggau | 327 | 3,478 | 3,805 |
| 4 | Pemerintah Kab. Sintang | 235 | 965 | 1,200 |
| 5 | Pemerintah Kab. Mempawah | 40 | 330 | 370 |
| 6 | Pemerintah Kab. Kapuas Hulu | 206 | 2,865 | 3,071 |
| 7 | Pemerintah Kab. Ketapang | 150 | 650 | 800 |
| 8 | Pemerintah Kab. Bengkayang | 255 | 1,167 | 1,422 |
| 9 | Pemerintah Kab. Landak | 401 | 1.896 | 2,297 |
| 10 | Pemerintah Kab. Metav/i | 223 | 668 | 891 |
| n | Pemerintah Kab. Sekadau | 182 | 1,774 | 1,956 |
| 12 | Pemerintah Kab. Kubu Raya | 35 | 465 | 500 |
| 13 | Pemerintah Kab. Kayong Utara | 270 | 1,149 | 1,419 |
| 14 | Pemerintah Kota Pontianak | 388 | 827 | 1,215 |
| 15 | Pemerintah Koto Singkowang | 38 | 371 | 409 |
Cek perkembangannya hari ini #SobatBKN dan detailnya bisa kalian lihat pada link yang tertera! #SeleksiCASN2023 #SatuDataASN #ASNNetral
Menteri PANRB Setujui 40.839 Formasi CASN di Kemensos, Penguatan Kualitas Layanan Sosial Nasional
Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas saat menyerahkan izin prinsip formasi ASN Kementerian Sosial (Kemensos) kepada Menteri Sosial Tri Rismaharini, di Jakarta, Jumat (19/04).
Sebanyak 40.839 formasi calon aparatur sipil negara (CASN) di lingkup Kementerian Sosial telah disetujui oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). Formasi yang ditetapkan itu diharapkan mampu mendorong peningkatan kualitas serta pemerataan aksesibilitas pelayanan masyarakat di Indonesia.
Formasi sebanyak 40.839 tersebut terdiri dari 266 calon aparatur sipil negara (CASN) dan 40.573 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Secara rinci, formasi tersebut direncanakan akan diisi oleh 125 CPNS Tenaga Teknis, 141 CPNS Tenaga Kesehatan, 40.508 PPPK Tenaga Teknis, dan 65 PPPK Tenaga Kesehatan.
“Mudah-mudahan ini formasinya dapat mendorong kinerja yang berdampak. Lebih dari 40 ribu formasi kita berikan untuk Kemensos di CASN tahun ini,” ujar Menteri PANRB Azwar Anas saat menyerahkan izin prinsip formasi ASN Kementerian Sosial (Kemensos) kepada Menteri Sosial Tri Rismaharini, di Jakarta, Jumat (19/04).
Menurut Anas, rekrutmen ini diharapkan dapat memberi kesempatan besar kepada para honorer/tenaga non-ASN di lingkungan Kemensos yang selama ini sudah mengabdi kepada negara. Momen ini juga diharapkan menjadi pengungkit untuk mendorong kinerja Kementerian Sosial agar lebih berdampak, terutama dalam hal pelayanan kepada masyarakat.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Risma mengapresiasi Kementerian PANRB yang telah membuka kesempatan untuk anak-anak bangsa dapat mengabdi di institusi yang ia pimpin. Mantan Wali Kota Surabaya tersebut berharap rekrutmen ini dapat meningkatkan kinerja Kementerian Sosial kedepannya.
“Saya ucapkan terima kasih ke Pak Menteri PANRB karena kebutuhan SDM di Kementerian Sosial insyaAllah bisa terpenuhi, karena kami membutuhkan banyak petugas, terutama di bagian teknis dan juga di bidang kesehatan,” pungkasnya. (nan/HUMAS MENPANRB)
Source : Menpan RBPercepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menteri PANRB Setujui 26.319 Formasi CASN Kementerian PUPR
Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas Menyerahkan Izin Prinsip Formasi ASN Kementerian PUPR Tahun 2024, di Jakarta, Kamis (19/04).
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) memberikan persetujuan atas 26.319 usulan kebutuhan aparatur sipil negara (ASN) milik Kementerian Pembangunan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas menyampaikan pemenuhan usulan ini untuk mendukung prioritas pembangunan nasional yang dieksekusi langsung Kementerian PUPR.
“Hari ini kami menyerahkan formasi kepada Kementerian PUPR. Penyerahan ini merupakan komitmen untuk Kementerian PANRB untuk terus mendukung berbagai prioritas pembangunan, salah satunya melalui penetapan kebutuhan untuk CPNS dan PPPK Kementerian PUPR Tahun 2024,” ungkap Menteri Anas saat Penyerahan Izin Prinsip Formasi ASN Kementerian PUPR Tahun 2024, di Jakarta, Kamis (19/04).
Menteri Anas mengatakan Kementerian PUPR sebagai instansi yang bertanggung jawab dalam pembangunan infrastruktur, termasuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), memiliki dampak langsung (multiplier effect) terhadap peningkatan perekonomian dan pelayanan publik. Kementerian PANRB pun mendukung hal ini melalui penetapan kebutuhan untuk CPNS dan PPPK Kementerian PUPR Tahun 2024.
Disampaikan, penetapan kebutuhan bagi Kementerian PUPR sejumlah 26.319 terdiri dari 6.385 CPNS Tenaga Teknis, 3 CPNS Tenaga Kesehatan, serta 19.931 PPPK Tenaga Teknis. Diharapkan, jumlah kebutuhan ini dapat memenuhi SDM kompeten yang akan membuat terobosan dalam pembangunan infrastruktur.
Pemenuhan SDM aparatur di Kementerian PUPR juga sejalan dengan salah satu arah kebijakan pengadaan CASN Tahun 2024, yakni mendukung efektivitas kerja IKN. Dimana Kementerian PUPR memainkan peranan penting dalam persiapan dan pembangunan IKN.
“Diharapkan usulan kebutuhan dari Kementerian PUPR ini dapat terpenuhi dan menjadi talenta serta bibit unggul yang akan menjadi garda terdepan dalam percepatan pembangunan nasional, khususnya dalam pemenuhan infrastruktur di seluruh Indonesia. Selain itu, usulan ini juga untuk menyelesaikan tenaga non-ASN yang ada di lingkup Kementerian PUPR,” jelas mantan Kepala LKPP ini.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono pun mengapresiasi Kementerian PANRB dalam pemenuhan usulan kebutuhan ASN untuk Kementerian PUPR. “Terima kasih Menteri PANRB atas pemenuhan usulan ini. Mudah-mudahan dengan ini kami mendapatkan talenta baru yang berkompeten dan unggul dalam membangun negeri, serta dapat menyelesaikan permasalahan tenaga non-ASN di Kementerian PUPR,” pungkas Basuki. (HUMAS MENPANRB)
Source : Menpan
[SIARAN PERS]
Nomor: 005/RILIS/BKN/IV/2024
Tahun 2024, BKN Tidak Melakukan Pendataan Ulang Non-ASN
Proses Pendataan Non-ASN telah selesai dilaksanakan pada bulan Oktober 2022. Pendataan Non ASN merupakan tindak lanjut dari berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK yang mewajibkan status kepegawaian di lingkungan Instansi Pemerintah terdiri dari 2 (dua) jenis kepegawaian yaitu PNS dan PPPK sampai dengan tanggal 28 November 2023. Pendataan pegawai honorer bertujuan untuk memetakan kondisi pegawai non-ASN. Hal ini juga dapat membantu pemerintah menyusun strategi kebijakan terkait pegawai honorer.
Pada tahap finalisasi yang berlangsung pada 31 Oktober 2022, masing-masing instansi melakukan pengecekan terakhir atau finalisasi akhir pendataan tenaga Non-ASN, dan menerbitkan Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) sebagai hasil akhir pendataan, serta mengumumkan hasil akhir data Tenaga Non-ASN pada kanal informasinya. Selanjutnya hasil pendataan Non-ASN telah disampaikan kepada masing-masing Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) instansi pemerintah. Selain itu, tenaga honorer dapat mengecek hasil pendataan Non-ASN pada masing-masing Biro SDM/BKD/BKPSDM/BKPP instansinya.
Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dan pejabat lainnya dilarang melakukan pengangkatan tenaga Non-ASN sebagaimana amanat pasal 65 UU No. 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Saat ini BKN sedang melakukan verifikasi data Non-ASN yang terdapat dalam database BKN. Selanjutnya, BKN tidak melakukan pendataan Tenaga Non-ASN tahun 2024. Kebijakan mengenai Pendataan Non-ASN selanjutnya akan diatur dalam RPP (Rancangan Peraturan Perundang-undangan) Manajemen ASN.
Format pdf siaran pers ini dapat diunduh pada tautan berikut.
