Penjelasan Bakom Tentang Teknis Peralihan Status P3K Menjadi PNS

perwakilan dari Badan Komunikasi Pemerintah. Pak Dudi, bagaimana dari Bakom memastikan supaya komunikasi pemerintah terkait dengan mekanisme perubahan ini kan ada perubahan status, ada pengalihan juga status kepegawaian bisa dilaksanakan secara transparan supaya tidak terjadi kerancuan kebingungan di seluruh daerah, Pak. Betul. Baik, terima kasih. 

Pertama, ada beberapa hal yang ingin kita sampaikan. Ada tiga hal yang saat ini publik kami anggap di Bakom  agak rancu ya. Adanya pandangan bahwa pengalihan dari P3K Paruh waktu menjadi penuh waktu dianggap secara otomatis akan menjadi ASN. Jadi kami di Bakom akan memastikan bahwa kami akan terus melakukan edukasi dan membuka literasi publik bahwa soal peralihan dari P3K penuh waktu menuju ASN itu tetap melalui proses CPNS yang akan dibuka pada 2027. 

Saya kira Bu Sinta juga punya well literate yang baik ya, sudah menyampaikan bahwa memang itu akan dibuka dan kami di Bakom memastikan bahwa informasi itu akan dibuka terang benderang sampai kepada pihak-pihak atau stakeholder yang memang membutuhkan informasi itu dengan lebih baik. He, kami juga di Bakom bekerja keras mengkoordinasikan dan mengorkestrasi kementerian lembaga terkait dari Kementerian Pendidikan, Kementerian Agama, Kemenpan RB, Kementerian Keuangan untuk kemudian bersama-sama mempublikasikan hal-hal yang dianggap mendukung agar langkah besar ini betul-betul dapat diterima dan menjawab keresahan yang sudah bertahun-tahun.

Seperti apa itu, Pak? Misalnya kami akan biasanya kami punya program yang kita sebut dengan program juru bicara kementerian. Kami juga punya explainer dan kemudian kita mengkoordinasikan data-data dan kemudian kita ee apa namanya mengundang media juga dan juga membuka semua kan media sosial yang dimiliki oleh Badan Komunikasi Pemerintah agar itu digunakan seluas-luasnya untuk mengkomunikas ini kepada masyarakat luas. He. Termasuk kalau guru-guru masih ada yang bingung itu bisa langsung tanya ke Bakom atau gimana tuh, Pak? He ya. Kami juga memantau apa  ang menjadi keresahan dari guru-guru. 

Banyak juga mereka yang menyampaikan melalui kanal-kanal yang dimiliki oleh Bakom. Dan saya kira  langkah pemerintah bersama DPR kali ini adalah jawaban dari itu semua. Tugas kita adalah sekarang bagaimana mengkomunikasikan itu dengan lebih baik, dengan lebih lugas dan juga menjawab apa yang menjadi keinginan dari publik. Oke. Tapi secara konsep, Pak, secara tujuan besarnya itu sebetulnya apakah betul-betul ini adalah solusi yang bisa dianggap terbaik saat ini untuk diberikan kepada guru-guru kita? 

Apakah memang itu yang tersedia saat ini? Ee pertama adalah pemerintah bekerja dengan mekanisme kepastian hukum. Kementerian Keuangan melalui Menteri Keuangan ee Pak Purbaya memastikan sudah melakukan simulasi terhadap RAPBN 2027 bahwa akomodasi terhadap seluruh peralihan P3K  i daerah menuju menjadi pegawai pusat itu semua terakomodir dalam APBN dan dipastikan tercover di situ. Sehingga tadi yang disampaikan oleh Bu Guru Sinta mewakili teman-teman guru semua dijamin bahwa itu akan masuk dalam APBN 2027. He. Kepastian keuangan menunjukkan bahwa ekanismenya sudah clear, sudah jelas. 

Pak Dudi dari Bakom memastikan supaya kebijakan ini benar-benar gol ya sampai 2027 sesuai dengan rencana, sesuai yang sudah disosialisasikan. Masih banyak persoalan-persoalan teknis juga yang belum dipahami dan masih dibahas ternyata antara pemerintah dengan DPR. 

Bagaimana memastikan semua ini betul-betul terealisasi sampai 2027 nanti, Pak? Baik. Baik. Eh, kita tarik sedikit kebelakang bisa ya. Dalam pidato tanggal 14 Agustus, Presiden menyatakan bahwa ada 121 kebijakan transformatif yang sudah diselesaikan dan itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang sudah dalam tanda petik butuh waktu bertahun-tahun untuk diselesaikan dan di era Presiden Prabowo 2 tahun selesai. 

Dan Presiden sudah menyampaikan bahwa ada empat pedoman di dalam rangka pemerintah menjalankan kebijakannya. Nomor satu adalah pemerintah bekerja sekeras-kerasnya menjalankan amanat Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang Turunannya. Sementara Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 jelas menyatakan bahwa pegawai ASN itu cuma dua PNS dan P3K. 

Kalau kita melihat karakteristik presiden kita hari ini, beliau bekerja keras mewujudkan apa yang sudah diamanatkan oleh undang-undang. Begitu ya. Jadi dengan kata lain, kami sendiri meyakini bahwa persoalan ini akan diselesaikan karena undang-undangnya sudah ada. Ini soal teknis saja. Kemudian bagaimana pemerintah berkoordinasi lintas sektor menjalankan keinginan agar keinginan presiden menuntaskan apa yang menjadi problem rakyat itu bisa dijawab.termasuk bagaimana mentransformasikan pegawai guru yang non ASN tadi agar juga menjadi bagian dari proses transformasi yang saat ini sedang berlangsung. Iya, titip juga, Pak, untuk yang non ASN ya. Semoga bisa ada kejelasan untuk mereka, Pak.