📢 Salam Rakan! Telah Diumumkan!
📝 PENGUMUMAN Nomor: 800.1.2.2/012/PPPK/2025 Tentang Hasil Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap Kedua di Lingkungan Pemerintah Aceh Tahun 2024.
Salam dan terima kasih #PPPKAceh2024 #BKA #BadanKepegawaianAceh #ASN #PengumumanResmi #Aceh #RakanAceh #InfoASN #PPPK #ASN2024 #BKAAceh #pppktahap2
Seleksi Pengadaan PPPK di lingkungan Pemerintah Aceh Tahun 2024
Seleksi Pengadaan PPPK di lingkungan Pemerintah Aceh Tahun 2024
Berkenaan dengan telah dilaksanakannya Seleksi Kompetensi PPPK Guru serta berdasarkan Surat Wakil Kepala Badan Kepegawaian Negara atas nama Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan CASN 2024 masing-masing Nomor 3577/B-KS.04.03/SD/K/ 2025 tanggal 21 Juni 2025, Nomor 5294/B-KS.04.03/SD/K/2025 tanggal 28 Juni 2025, Nomor 5871/ BKS.04.03/SD/K/2025 tanggal 29 Juni 2025 dan Nomor 8171/B-KS.04.03/SD/K/2025 tanggal 16 Juli 2025, maka Pengumuman Hasil Seleksi PPPK Tahap Kedua Pemerintah Aceh Tahun 2024 dapat diunduh pada link berikut :
. Pengumuman Hasil Seleksi PPPK tahap kedua
. 1. Hasil Seleksi Kompetensi PPPK Guru
. 2. Rincian Hasil Seleksi Kompetensi Guru
. 3. Hasil Seleksi Kompetensi PPPK Tenaga Kesehatan
. 4. Rincian Hasil Seleksi Kompetensi PPPK Tenaga Kesehatan
. 5. Hasil Seleksi Kompetensi PPPK Teknis
6. Rincian Hasil Seleksi Kompetensi PPPK Teknis
. 7. Hasil Seleksi Kompetensi PPPK Formasi Tampungan sesuai Kepmenpan RB No 15 Tahun 2025
Format Surat Pernyataan poin 5
__________________________________________________________________________________________
Source : bka.acehprov.go.idPEMERINTAH ACEH
PANITIA SELEKSI PENGADAAN ASN
PEMERINTAH ACEH TAHUN 2024
Jln. Tgk. Malem Nomor 2 Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh Kode Pos 23121
PENGUMUMAN
Nomor : 800.1.2.2/012/PPPK/2025
TENTANG
HASIL SELEKSI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
TAHAP KEDUA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH ACEH TAHUN 2024
Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara dan menindaklanjuti Surat Wakil Kepala Badan Kepegawaian Negara atas nama Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan CASN 2024 masing-masing Nomor 3577/B-KS.04.03/SD/K/2025 tanggal 21 Juni 2025, Nomor 5294/B-KS.04.03/SD/K/2025 tanggal 28 Juni 2025, Nomor 5871/ BKS.04.03/SD/K/2025 tanggal 29 Juni 2025 dan Nomor 8171/B-KS.04.03/SD/K/2025 tanggal 16 Juli 2025, maka diumumkan hal-hal sebagai berikut:
1. Hasil Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap Kedua di lingkungan Pemerintah Aceh Tahun 2024 dapat dilihat melalui akun SSCASN masing-masing dan tercantum dalam Hasil Seleksi Kompetensi sebagaimana terlampir;
2. Maksud dan arti dari kode pada kolom keterangan dalam Hasil Seleksi Kompetensi sebagaimana terlampir adalah sebagai berikut:
a. Kode “L” : Peserta Lulus menurut Keputusan MENPAN-RB No. 347 Tahun 2024 bagi PPPK Tenaga Teknis, No. 348 bagi PPPK Guru dan No. 349 bagi PPPK Tenaga Kesehatan;
b. Kode “L-2” : Peserta Lulus setelah optimalisasi pada lokasi kebutuhan berbeda menurut Keputusan MENPAN-RB No. 347 Tahun 2024 bagi PPPK Tenaga Teknis dan No. 349 bagi PPPK Tenaga Kesehatan;
c. Kode “R2” : Peserta Eks THK-II menurut Keputusan MENPAN-RB No. 347 Tahun 2024 bagi PPPK Tenaga Teknis dan Peserta Guru Eks THK-II menurut Keputusan Menpan RB No. 348 Tahun 2024 bagi PPPK Guru;
d. Kode “R3” : Peserta Non ASN Terdata menurut Keputusan MENPAN-RB No. 347 Tahun 2024 bagi PPPK Tenaga Teknis, No. 349 bagi PPPK Tenaga Kesehatan, dan Peserta Guru Non ASN Terdata menurut Keputusan MENPAN-RB No. 348 Tahun 2024 bagi PPPK Guru;
e. Kode “R3b” : Peserta Non ASN Terdata menurut Keputusan MENPAN-RB No. 347 Tahun 2024 bagi PPPK Tenaga Teknis, No. 348 bagi PPPK Guru dan No. 349 bagi PPPK Tenaga Kesehatan, Seleksi PPPK Tahap 2;
f. Kode “R3T” : Peserta Non ASN Terdata menurut Keputusan MENPAN-RB No. 15 Tahun 2025
g. Kode “R4” : Peserta Non ASN Tidak Terdata menurut Keputusan MENPAN-RB No. 347 Tahun 2024 bagi PPPK Tenaga Teknis, No. 348 bagi PPPK Guru dan No. 349 bagi PPPK Tenaga Kesehatan;
h. Kode “R5” : Peserta Lulusan PPG menurut Keputusan MENPAN-RB No. 348 Tahun 2024 bagi PPPK Guru;
i.Kode “APS” : Peserta Mengajukan Pengunduran Diri
j.Kode “TH” : Peserta Tidak Hadir;
k. Kode “TMS” : Peserta Tidak Memenuhi Syarat;
3. Peserta yang dinyatakan Lulus Seleksi Pengadaan PPPK Tahap Kedua di lingkungan Pemerintah Aceh
Tahun 2024 adalah peserta dengan kode R3b/L, R4/L, R5/L, R2/L-2, R3/L-2, R3b/L-2 dan R4/L-2 pada
kolom keterangan sebagaimana tercantum dalam Hasil Seleksi Kompetensi sebagaimana terlampir yang berjumlah masing-masing sebagai berikut:
a. Peserta Lulus Seleksi PPPK Tenaga Teknis Tahap Kedua : 640 orang
b. Peserta Lulus Seleksi PPPK Tenaga Kesehatan Tahap Kedua : 7 orang
c. Peserta Lulus Seleksi PPPK Guru Tahap Kedua : 537 orang
4. Peserta yang dinyatakan Lulus Seleksi Pengadaan PPPK Tahap Kedua di lingkungan Pemerintah Aceh Tahun 2024 agar mengisi Daftar Riwayat Hidup (DRH) melalui akun SSCASN mulai pada tanggal 17 s.d. 31 Juli 2025 dengan mempedomani Buku Petunjuk Pengisian DRH serta wajib mengunggah kelengkapan dokumen usul penetapan Nomor Induk PPPK melalui akun SSCASN masing-masing peserta sebagai berikut:
a. File Pas Foto terbaru dengan latar belakang berwarna merah dengan ketentuan:
1) menggunakan kemeja polos lengan panjang berwarna putih;
2) khusus Laki-laki mengenakan dasi polos berwarna hitam;
3) khusus Muslimah berjilbab polos berwarna putih;
4) tidak mengenakan jas berwarna putih/hitam;
5) gambar foto dipotong/crop dengan ukuran rasio 4x6; dan
6) bukan foto ijazah atau foto yang diunggah saat pendaftaran.
b. File Scan Ijazah dan Transkrip Nilai asli (bukan fotokopi) yang digunakan sebagai dasar melamar
jabatan dengan ketentuan:
1) Jika ijazah dan transkrip nilai asli dinyatakan hilang, maka melampirkan Surat Keterangan Pengganti Ijazah dari Perguruan Tinggi atau Kepala Sekolah dengan mengetahui Kepala Dinas Pendidikan;
2) Jika data nama atau tanggal lahir di ijazah dan transkrip nilai berbeda dengan data kependudukan,
maka melampirkan Surat Keterangan dari Perguruan Tinggi atau Kepala Sekolah mengetahui Kepala Dinas Pendidikan.
c. File Scan Daftar Riwayat Hidup (DRH) yang telah diunduh, dicetak, pada bagian/kotak nama, tempat
lahir, dan tanggal lahir ditulis tangan sendiri menggunakan huruf kapital/balok dengan tinta hitam, dibubuhi meterai tempel Rp. 10.000, ditandatangani oleh yang bersangkutan dan digabung dalam 1 (satu) file;
d. File Scan Surat Pernyataan 5 (lima) poin (format terlampir) yang dibubuhi meterai tempel Rp. 10.000
(bukan e-meterai) dan ditandatangani oleh yang bersangkutan, yang berisi tentang:
1) Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
2) Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai CPNS, PNS, PPPK, TNI, POLRI atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta (termasuk BUMN/BUMD);
3) Tidak berkedudukan sebagai CPNS/PNS, PPPK atau Anggota TNI/POLRI;
4) Tidak menjadi anggota/pengurus Partai Politik atau terlibat politik praktis;
5) Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Negara lain yang ditentukan oleh Pemerintah.
e. File Scan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang masih berlaku dengan menyebutkan
keperluan Usul Penetapan NI PPPK Pemerintah Aceh;
f. File Scan Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani dari Dokter yang berstatus PNS atau Dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah dengan menyebutkan keperluan Usul Penetapan NI PPPK Pemerintah Aceh, dengan ketentuan:
1) Surat Keterangan Sehat Jasmani dari Dokter yang berstatus PNS atau Dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah;
2) Surat Keterangan Sehat Rohani dari Dokter Spesialis Jiwa yang berstatus PNS atau Dokter Spesialis Jiwa bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah.
g. File Scan Surat Keterangan tidak mengkonsumsi/menggunakan Narkotika, Psikotropika, Precursor,
dan Zat Adiktif lainnya yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) atau yang ditandatangani oleh Dokter dari unit pelayanan kesehatan pemerintah atau dari pejabat yang berwenang pada badan/lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba dimaksud dengan menyebutkan keperluan Usul Penetapan NI PPPK Pemerintah Aceh serta wajib melampirkan hasil laboratorium dengan minimal 3 (tiga) indikator pemeriksaan.
5. Kelengkapan dokumen usul penetapan NI PPPK wajib di-scan/dipindai melalui scanner/mesin pemindai (bukan menggunakan kamera atau aplikasi handphone) dari dokumen asli, berwarna, utuh, tidak terpotong, dan terbaca dengan jelas serta diunggah pada kolom unggahan masing-masing dengan ukuran file yang ditentukan;
6. Selanjutnya dokumen yang telah diunggah peserta harus ditunjukkan keasliannya dan disampaikan
kepada Panitia Seleksi dengan jadwal dan tata cara yang diumumkan kemudian;
7. Apabila peserta tidak melengkapi data/dokumen dalam jangka waktu sebagaimana jadwal yang telah
ditentukan, maka peserta tersebut dinyatakan gugur/mengundurkan diri sesuai ketentuan;
8. Apabila terdapat peserta yang telah dinyatakan lulus, namun memilih untuk mengundurkan diri, maka wajib membuat dan mengunggah surat pengunduran diri yang telah ditandatangani sendiri dan dibubuhi meterai tempel Rp. 10.000 sesuai format sebagaimana terlampir;
9. Dalam hal peserta yang sudah dinyatakan lulus dan/atau sudah mendapatkan persetujuan Nomor Induk PPPK kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan dikenai sanksi tidak boleh melamar pada penerimaan ASN untuk 2 (dua) tahun anggaran pengadaan Pegawai ASN berikutnya;
10. Apabila peserta yang dinyatakan lulus memberikan keterangan/data yang tidak benar dan di kemudian
hari diketahui, maka Pemerintah Aceh berhak menggugurkan kelulusan tersebut dan/atau diberhentikan
tidak dengan hormat sebagai PPPK, menuntut ganti rugi atas kerugian negara yang terjadi akibat keterangan yang tidak benar tersebut, dan melaporkan sebagai tindak pidana pemalsuan identitas/dokumen;
11. Pelaksanaan pemberkasan usul penetapan Nomor Induk PPPK tidak dipungut biaya dalam bentuk apapun dan dihimbau agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu yang menjanjikan dapat
membantu kelancaran usul penetapan Nomor Induk PPPK dengan keharusan menyediakan sejumlah
uang atau dalam bentuk apapun;
12. Dalam hal peserta yang dinyatakan lulus kemudian tidak memenuhi persyaratan untuk ditetapkan Nomor Induk PPPK, maka Pejabat Pembina Kepegawaian tidak dapat menetapkan keputusan pengangkatan yang bersangkutan sebagai PPPK;
13. Peserta wajib mengikuti perkembangan informasi Seleksi Pengadaan PPPK Pemerintah Aceh Tahun
2024 yang ada di website resmi Panitia Seleksi melalui website https://bka.acehprov.go.id, kelalaian
peserta dalam mengikuti, membaca serta memahami informasi dan pengumuman dari Panitia merupakan tanggung jawab peserta;
14. Keputusan Panitia Seleksi Pengadaan PPPK Pemerintah Aceh Tahun 2024 tidak dapat diganggu gugat dan bersifat mutlak.
Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui dan menjadi perhatian.
Dikeluarkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 17 Juli 2025
PANITIA SELEKSI PENGADAAN ASN
PEMERINTAH ACEH TAHUN 2024
Ketua,
ABD. QAHAR, S.Kom, MM