PPPK 2019 Banyak Masalah, Rekrutmen PPPK 2021 Bagaimana, Kata Komisi X

PPPK 2019 Banyak Masalah, Rekrutmen PPPK 2021 Bagaimana, Kata Komisi X
Tes PPPK berbeda denganb tes CPNS. Ilustrasi Foto: Ricardo

Rencana pemerintah menghentikan rekrutmen aparatur sipil negara (ASN) dari jalur CPNS untuk guru terus mengundang kritik. Kali ini datang dari Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul FIkri Faqih.

Politikus Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mendesak pemerintah memberi penjelasan soal rencana dihapusnya formasi guru dalam rekrutmen CPNS mulai 2021.   

Dia menyebutkan, sesuai proyeksi Kemendikbud, guru PNS yang pensiun pada 2021-2025 mencapai 316.535 orang. Itu belum termasuk yang meninggal dunia.

"Lantas bagaimana cara memenuhi kebutuhan guru yang totalnya 960 ribu?” kata Abdul Fikri, Senin (4/1).

Dia menambahkan, kebijakan yang dijadikan alternatif pemerintah menyelesaikan persoalan kebutuhan guru adalah melalui rekrutmen PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja). Namun, itu juga belum jelas, tetutama bagi insan pendidikan.  

Dia mengulik masalah rekrutmen  PPPK pada Februari 2019 yang sudah membuat trauma para guru yang dijanjikan.  “Karena yang sudah diterima lulus tes, faktanya sudah hampir dua tahun belum terima SK,” ujarnya.

Menurut Fikri, kebutuhan 960 ribu guru yang telah diumumkan Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) sebelumnya, dan kemudian disambut pengumuman pemerintah merekrut satu juta guru PPPK, harus jelas formulasinya.   

“Pusat harus punya formulasi yang jelas sehingga bisa ditindaklanjuti daerah, karena formasi itu juga harus diusulkan oleh Pemda sesuai kewenangannya,” imbuhnya.

Fikri menyontohkan soal rekrutmen PPPK khususnya dari honorer K2, yang telah diterima 34 ribu lebih orang, ternyata Pemda hanya mengusulkan 31 ribuan, sehingga itulah  formasi yang disediakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).

 “Artinya ada masalah dengan 3.000 orang yang sudah lulus tapi tidak diusulkan Pemda,” katanya. 

Fikri juga mendesak adanya komunikasi intens antara Kemendikbud, KemenPAN-RB, Kemenkeu dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) sehingga akan muncul formasi ideal yang realistis sesuai kemampuan keuangan negara dalam rekrutmen guru.

"Berapa CPNS dan berapa PPPK yang dibutuhkan harus jelas semuanya," tandas Abdul Fikri Faqih. (esy/jpnn)