Kelebihan Jadi PPPK Dibanding PNS, Bukan Pegawai Biasa

https: img.okezone.com content 2021 01 05 320 2339363 bukan-pegawai-biasa-ini-kelebihan-jadi-pppk-dibanding-pns-oponYLALXP.jpg PPPK (Foto: Okezone)

Selain pegawai negeri sipil (PNS), saat ini jabatan pegawai pemerintah juga diisi oleh pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Baik PNS maupun PPPK memiliki status yang sama.

Namun memang baik PNS maupun PPPK memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Misalnya saja untuk PNS memiliki jaminan pensiun, sementara PPPK tidak.

Tapi pemerintah saat ini tengah merumuskan jaminan pensiun bagi PPPK. Salah satunya dengan merumuskan asuransi pensiun dengan PT Taspen.

“Teman-Teman Taspen sudah menyiapkan skema untuk itu. Tinggal nanti bagaimana keputusan atau kebijakan dari pemerintah untuk menetapkan pola pensiun PPPK. Itu nanti dieksekusi oleh PT Taspen,” kata Kepala BKN Bima Haria Wibisana, Selasa (5/1/2021).

Meski begitu ada kelebihan-kelebihan lain yang dimiliki PPPK dibandingkan PNS. Salah satunya tidak ada batas usia maksimal untuk menjadi PPPK.

“Kelebihan lain dari sistem PPPK ini adalah pelamar tidak terikat batas usia maksimum 35 tahun seperti yang berlaku bagi PNS. Seseorang, jika memenuhi persyaratan yang ditentukan, dapat mengisi jabatan PPPK pada posisi yang diinginkan,” jelasnya.

Bima mengatakan dengan sistem tersebut maka calon PPPK tidak perlu meniti karier dari bawah. Dia mengatakan saat masuk PPPK bisa saja jabatannya lebih tinggi dari CPNS yang harus meniti dari karier dari bawah.

“Dengan rencana rekrutmen melalui skema PPPK ini, seorang calon PPPK tidak harus meniti karier dari bawah melamar pada jabatan fungsional jenjang pertama, kemudian bertahap menjadi jabatan fungsional jenjang muda dan seterusnya seperti yang biasa diberlakukan bagi PNS melalui kenaikan jenjang jabatan,” ungkapnya.

“Dengan skema ini, sangat dimungkinkan setiap warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan dapat melamar PPPK untuk langsung menduduki Jabatan jenjang muda bahkan jabatan jenjang madya sesuai kebutuhan di pemerintahan,” lanjutnya.

Selain itu ada kelebihan bagi pemerintah dengan adanya PPPK ini. Dimana pemerintah bisa merekrut langsung tenaga-tenaga profesional yang dibutuhkan pemerintah tanpa harus melakukan pembinaan dari bawah.

“Jadi misalnya kita membutuhkan guru besar dalam suatu kompetensi tertentu yang tidak kita miliki. Maka dengan skema PPPK ini kita bisa merekrut guru besar langsung yang memiliki kualifikasi yang kita butuhkan. Jadi tidak harus melalui rekrutmen awal dari bawah. Dosen pertama, dosen muda, kemudian lektor baru guru besar. PPPK dimaksudkan seperti itu,” jelasnya.

Bima mengatakan saat ini ada 147 jabatan fungsional yang bisa diisi PPPK.

“Jadi dia bukan pegawai biasa. Dia pegawai profesional yang mempunyai status aparatur sipil negara,” pungkasnya.